DEMI KEPENTINGAN OLIGARKI, KEPENTINGAN RAKYAT TERABAIKAN

Oleh : Erlyn Lisnawati 

Kondisi jalan menjadi perbincangan setelah sebuah video memperlihatkan seorang ibu yang akan melahirkan ditandu dengan kayu dan kain sarung melintasi jalan rusak belum diaspal viral di lini media sosial. Sontak saja, ini menjadi PR besar bagi para pemangku jabatan di daerah tersebut khususnya. 

Kepala Kecamatan Arjasari Heru Kiatno mengatakan Pemkab Bandung melalui Dinas PUTR berjanji akan segera membangun jalan di Kampung Cicendo Kecamatan Arjasari. Hal ini terjadi, setelah mendapat instruksi dari Bupati Bandung Dadang Supriatna. ( 3/3/2022 kompas.com ).

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak meratanya pembangunan, masih menjadi persoalan di negeri ini. Di satu sisi pembangunan sarana jor joran, disisi lain masih banyak wilayah yang jauh dari sentuhan pembangunan. 

Kejadian ini berbanding terbalik dengan apa yang akan pemerintah lakukan, melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Nina Setiana, mengungkapkan Pemkab Bandung akan melakukan pengadaan mobil dinas sebanyak 3 mobil dengan biaya Rp. 2 Miliar.
Pengadaan mobil ini diambil dari APBD tahun 2022.Mobil ini sebagai fasilitas yang diberikan untuk Bupati, wakil Bupati dan Sekda. Pengadaan mobil dinas menurutnya sudah ada aturannya, dimana setiap kepala daerah berhak memiliki kendaraan mobil dinas selain rumah dinas. (detikjabar 2/2/2022).

Inilah sistem kapitalisme demokrasi yang mementingkan pembangunan diutamakan untuk yang bersentuhan dengan kepentingan penguasa dan oligarki saja. Sementara rakyatnya termarginalkan. Terbukti penguasa sibuk mengalokasikan anggaran untuk fasilitas dinas yang diklaim sebagai hak mereka, sementara hak rakyat terabaikan.

Dalam sistem Daulah, tata kelola untuk fasilitas umum diantaranya jalan sebagai sarana yang penting, akan terlaksana secara syariat Islam. Negara berwenang penuh dan bertanggung jawab langsung untuk memenuhi hajat umum/publik. 

Negara tidak boleh menjadi regulator kepentingan korporasi, melainkan wajib menjadi pihak yang mengurusi dan tentunya bertanggung jawab atas urusan umat. Ini sebagai sabda Rasulullah SAW : 
" Imam/ Khalifah itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya "
( HR. Al Bukhari )

Terlepas dari itu semua, para penguasa dalam perspektif Islam menjadikan amanah sebagai bentuk dari ibadah serta ketaatan kepada Allah SWT semata. Tentu saja, akan menjadikan sebagai wasilah untuk beramal Sholeh dengan penuh tanggung jawab. Penguasa dalam Islam tidak akan menjadikan oligarki, membuat semacam korporatokrasi untuk memperkaya diri sendiri. Pastinya, para penguasa tersebut justru memiliki peran penting untuk terealisasinya pelaksanaan pelayan untuk umat. Seluruh kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh daulah, tidak akan meniscayakan lahirnya oligarki kapitalisme, seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini. 

Bertumpu pada peran aktif negara sebagai pelayan bagi seluruh umat, maka paradigma segala kebijakan yang lahir dari daulah, bertujuan bagi kemaslahatan, kesejahteraan seluruh umat. Insyaallah.

Wallahu alam bi shawab

banner zoom