Babak belur Ekonomi Dalam Negeri : Investor Asing Tetap Untung

Pandemi Covid19 telah menyebabkan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi terpuruk bahkan sempat resesi.

Menkeu menyebut angka ini adalah angka yang lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis. Pandemi telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua tahun 2020 lalu, hingga GDP riil mengalami kontraksi dan nilainya menjadi Rp 2.590 triliun

(Kemenkeu.go/31/8/2021). 

Dana bailout pun disuntikkan pada perusahaan dan negara agar tidak bangkrut dan gagal. 

Seakan tak ada habisnya, kebijakan pemerintah di tengah pandemi terus menyayat hati rakyat. 

Kini harga BBM kembali naik untuk kedua kalinya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas LPG nonsubsidi rumah tangga untuk jenis Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 Kg, dan LPG 12 Kg. Sementara LPG 3 Kg tidak mengalami kenaikan.

Dengan adanya penyesuaian, harga LPG nonsubsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kg. Menurutnya, kenaikan harga ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG nonsubsidi, selain itu harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN. Harga ini mulai berlaku sejak 27 Februari 2022 (Kumparan.com/27/2/2022). 

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba pada tahun 2022 ini.

"Saat ini daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM" (detik.com/23/2/2022).

Masyarakat cenderung mengalami krisis. Pasalnya ditengah pandemi yang tidak menentu, mereka harus bertahan hidup di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Disaat yang sama, sikap pemerintah sangat ramah terhadap investor dan cenderung memberikan red carpet untuk menguasai bisnis skala besar dengan harapan dapat membantu ekonomi berkembang dan meningkatnya pembayaran pajak. 

Industri 'raksasa' di Batam mulai menggeliat. PT McDermott Batam Indonesia dapat megaproyek. Nilai proyek pertama, 'Tyra Redevelopment Project' mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar) hingga USD 750 juta (Rp 11 triliun). Tidak saja itu, Dermott juga sudah mengantongi sejumlah proyek besar lainnya.

Proyek besar itu dinamakan Tyra Redevelopment Project. Proyek ini membangun wellhead dan topside untuk infrastruktur oil and gas nasional milik Denmark.

Tyra adalah nama ladang gas di Denmark. Memproduksi 90 persen gas untuk bangsa Denmark. Saat ini perusahaan asal Amerika Serikat ini akan mengerjakaan empat proyek besar hingga tahun 2021 mendatang (Batamnews.com/16/10/2018). 

Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp 6.919,15 triliun, bertambah Rp 10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp 686,01 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.7 hari yang lalu (Kontan.co.id/27/1/2022). 

Menurut teori Keynesian, hutang negara karena  defisit anggaran adalah hal yang baik. Nyatanya, hutang justru menjadi jalan baru bagi lembaga pinjaman dunia untuk menjajah Indonesia, mereka mengaturnya melalui strategi kebijakan yang akan diambil pemerintah. 

Hal ini terbukti dengan mudahnya pengurusan asing dalam menjalankan megaproyek di Indonesia. Sementara itu, kepada rakyat, subsidi terus dicabut dan harga kebutuhan pokok makin mahal. 

Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator yang kebijakannya cenderung mengabaikan hak rakyat. Kondisi masyarakat makin memprihatinkan, stabilitas sosial juga terganggu. Kemiskinan akan meninggi dan kriminalitas pasti akan marak. Sementara investor asing tetap meraup untung yang besar tanpa memperdulikan dampak dari megaproyek tersebut. 

Harusnya pemerintah fokus menyelesaikan pandemi yang sudah dua tahun berjalan tanpa kejelasan arah. Sementara di saat yang sama banyak rakyat kesusahan dan membutuhkan pengurusan serius. 

Rakyat di negeri ini harus dibuat sadar akan banyaknya fakta kerusakan baik yang menimpa manusia maupun lingkungan hidup. 

Model pemerintahan yang korup dan pemburu rente takkan pernah bisa mensejahterakan rakyat. 

Berbeda dengan Islam, Islam menempatkan pembangunan pada kesejahteraan manusia. Pembangunan infrastruktur pun akan mengikuti kebutuhan masyarakat bukan tunduk dibawah pemodal. 

Negara memiliki visi misi politik dan pembangunan sendiri, yang menopang dakwah Islam dan jihad serta mengelola perekonomian berdasarkan pembagian pilar kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. 

Terkait kepemilikan umum, negara tidak akan menyerarahkannya kepada swasta hingga manfaat dan keuntungan secara materil akan menguntungkan mereka. Justru negara akan mengelola sendiri, jika negara mengambil dari swasta, hanya akan dibayar jasa mereka saja tanpa perlu terlibat lebih jauh dalam pembagian keuntungan. 

Negara akan melayani rakyat dengan konsep khadimatul ummah, dimana pelayanan negara adalah bagian dari tanggung jawab negara yang tidak akan dipungut dana sepeserpun. Dengan begitu pintu korupsi dan pungli akan tertutup. 

Perekonomian berjalan dengan jujur dan bersih, membangkitkan sektor riil dan menjamin hajat hidup terpenuhi dengan akses yang mudah dan bahkan gratis. 

Semua kebaikan ini akan terwujud dengan menjadikan sistem Islam dan model negara Islam yakni Khilafah sebagai model negara terbaik warisan Rasulullah Saw yang memberikan rahmat bagi semesta alam, baik bagi muslim maupun non muslim akan hidup aman dan sejahtera di dalamnya, untuk diadopsi dan dijadikan ruang hidup yang nyata bagi masyarakat kita hari ini.