Ironi Tenaga Kerja Asing Masuk saat PPKM Darurat

Oleh: Nayla Iskandar

Wabah pandemi belum berakhir, bahkan saat ini semakin tidak terkendali. Solusi yang diterapkan negara dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak ampuh untuk mengatasinya. Justru di tengah diterapkannya PPKM pemerintah memberi ijin Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk masuk ke Indonesia dengan mudah.

Stakeholder Relations Manager,  Angkasa Pura l,  Iwan Risdianto membenarkan adanya kedatangan TKA asal Tiongkok. Menurut  informasi 20 pekerja asing asal Tiongkok tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu 3 Juli pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Banteang. Total TKA yang tercatat 46 orang asal Tiongkok telah memasuki Sulsel, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu 3 Juli, 9 orang pada 29 Juni dan 17 orang pada 1 Juli. Jadi totalnya sudah 46 orang. (antaranews.com, 05/07/2021)

Masuknya TKA asal Tiongkok di tengah Pandemi covid 19 mendapat kritikan keras dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal. Ia mengatakan kedatangan  TKA asal Tiongkok di tengah pandemi merupakan ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. Ibaratnya buruh Indonesia diberi jalan yang becek,  tetapi TKA diberi karpet merah dan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis. (ekonomi.bisnis.com, 11/05/2021)

Masuknya TKA selama pandemi adalah ironi. Padahal terbukti munculnya kasus varian baru adalah kasus impor,  didapatkan dari mobilitas orang dan perjalanan internasional.

Menurut laporan Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia lewat Juru bicaranya dr. Siti Nadia Tarmidzi mengingatkan, bahwa beberapa negara terjadi lonjakan covid 19. Hal ini disebabkan mobilitas pergerakan masyarakat, sehingga muncul varian baru virus. Varian baru virus ini sudah masuk ke Indonesia. Dengan demikian masuknya TKA berpeluang besar adanya kasus impor. (kabar24.bisnis.com, 09/03/2021)

Sayangnya pemerintah selalu ngeyel, lewat Juru bicara  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi mengatakan bahwa masuknya TKA tidak perlu dipermasalahkan. Pasalnya Para TKA ini masuk karena memang investor yang menjalankan proyek berasal dari negara tersebut,  dari Cina misalkan. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan menambahkan  jangan usik investor asing, nanti investornya hengkang. (finance.detik.com, 12/03/2021)

Hal ini sangat aneh rakyat disuruh patuh terhadap kebijakan PPKM tetapi pemerintah malah membuka lebar-lebar WNA untuk masuk ke Indonesia dengan mudah. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak mandiri dari kepentingan asing.

Investasi yang didengung-dengungkan sejatinya baik untuk korporasi tetapi buruk untuk rakyat. Efeknya rakyat semakin tidak percaya pada setiap kebijakan pemerintah, karena senantiasa memprioritaskan asing. Inilah fakta dari kebobrokan sistem kapitalis.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam yakni sistem Khilafah. Islam memandang bahwa kepemimpinan adalah amanah. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang dia pimpin. Seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan seluruh permasalahan rakyatnya. Dia harus berupaya keras untuk mengatasinya, termasuk juga masalah  wabah. Ini merupakan amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. 

Setiap solusi yang diberikan oleh seorang pemimpin harus bertujuan untuk menjaga jiwa. Sehingga setiap kebijakan akan memprioritaskan nyawa rakyat. Dalam pandangan Islam nyawa seorang mukmin lebih berharga dari dunia dan seisinya. Nabi bersabda "Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak" (HR An-Nasa'i)

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar publik. Negara berkewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan yang memadai, gratis dan berkualitas. Hal ini bisa terpenuhi jika ditunjang dengan anggaran yang kokoh.  Anggaran kesehatan dalam sistem Khilafah diambilkan dari Baitu Mal pada pos kepemilikan umum. Kepemilikan umum berupa hasil tambang dan hasil laut. Tentu ini jumlahnya sangat banyak karena dikelola secara mandiri oleh negara,  tanpa intervensi asing.

Pada kondisi pandemi seperti saat ini maka Khilafah akan menyediakan jasa dokter, obat-obatan, rumah sakit yang memadai, peralatan medis dan semua sarana yang dibutuhkan.

Ketika terdeteksi ada wabah maka negara sejak awal akan melakukan tes massal, sehingga orang sakit dapat dipisahkan dengan orang sehat. Orang yang sehat bisa beraktifitas normal dengan mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan yang sakit diberikan pengobatan sampai sembuh.

Agar wabah tidak menyebar dari wilayah satu ke wilayah lain, Khilafah akan melakukan penguncian lokal (lockdown).

Selama lockdown negaralah yang memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Baik berupa makanan pokok, kebutuhan kuota untuk belajar daring dan segala sesuatu yang dibutuhkan. 

Hal ini pernah  dilakukan oleh Khalifah Umar  bin Khattab. Ketika itu terjadi wabah tha'un amwas yang memakan banyak korban penduduk Syam. Amr bin Ash sebagai wali di Syam memerintahkan untuk menjaga jarak, agar tidak saling menularkan penyakit. Mereka pun berpencar pergi ke gunung-gunung, sampai wabah dapat dikendalikan. Syam pun kembali normal. Ketaatan pada pemimpin dan adanya tanggung jawab dari Khilafah inilah membuat rakyat percaya dan akan mentaati prokes, sehingga wabah teratasi dengan baik.

Waallahua'lam bishawab

banner zoom