Corona Merajalela, Salah Rakyat Apa Penguasa?

Oleh: Lin Rahmawati (Aktivis Muslimah Bangka Belitung)       

Setiap hari berita tentang meluasnya wabah virus corona semakin menakutkan. Terkonfirmasi positif terjangkit terus meningkat baik di kota maupun pelosok desa di seluruh Indonesia. Termasuk provinsi kepulauan Bangka Belitung ini. Saat ini untuk wilayah Babel sendiri sudah zona hitam saking cepatnya penambahan kasus positif Covid 19. Sejak awal kemunculannya, Covid 19 telah membuat berjuta-juta nyawa meninggal dunia termasuk tenaga medis. Indonesia sendiri mendapat peringkat 5 (lima) dunia dan peringkat (satu) kasus terbanyak tenaga medis yang meninggal dunia akibat Covid 19 sejak Maret sampai Desember 2020.

Menganggap remeh peringatan WHO diawal munculnya virus ini di Wuhan China, tidak mau melakukan lockdown, ogah PSBB, kebijakan yang dibuat dan dilangsar sendiri oleh pemangku kebijakan, menambah semakin runyamnya penanganan masalah ini. Contohnya rakyat dilarang berkerumunan tapi nyatanya kerumunan itu dilakukan oleh para pejabat pemerintahan petinggi negara. Menganggap remeh, termasuk melaksanakan pilkada yang akhirnya menambah panjang daftar pasien Covid. Pemerintah sendiri yang memaksakan rakyat harus berkerumunan hanya untuk menyelamatkan kursi kekuasaan mereka tanpa peduli keselamatan rakyatnya. Terbukti setelah pilkada lonjakan masyarakat yang terpapar virus ini meningkat drastis. Baik dikalangan pejabat maupun masyarakat biasa.

Dalam mengambil kebijakan pun pemerintah pusat sering berseberangan dengan pemerintah daerah. Bagi kepala daerah yang oposisi pasti kebijakan yang diambil akan dihalang-halangi oleh pemerintah pusat, walaupun sebenarnya kebijakan itu lebih tepat dari kebijakan yang dikeluar pemerintah pusat. Contohnya Gubernus Anies Baswedan yang ketika mengeluarkan kebijakan PSBB ditentang oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan mereka sendiri yang melanggarnya. Bagaimana rakyatnya bisa percaya dan mau mematuhi peraturan sedangkan pemimpinnya yang memberi contoh yang salah. Rakyat diminta mematuhi protokol kesehatan, menjauhi kerumunan tetapi penanganan yang serius yang diharapkan tak kunjung didapatkan. Rakyat sekarang semakin panik dan ketakutan dengan merebaknya Covid ini. Tak pernah ada kejelasan untuk serius, tepat, dan cepat mengatasinya. Apalagi virus Corona terbaru akan siap melanda dunia. Yang jadi pertanyaan apakah negara ini siap menghadapinya? Yang sekarang saja sudah semakin tak teratasi. Rakyat hidup dalam kecemasan, menunggu kebijakan tepat yang penguasa bisa lakukan agar wabah ini dapat cepat diatasi.

Inilah potret keadaan negeri ini. Rakyat selalu dijadikan sasaran kebijakan yang salah. Selama wabah melanda masalah negeri ini semakin runyam. Baik masalah ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Para penguasa hanya sibuk memperkaya diri. Kasus dana bansos yang dikorupsi contoh nyata. Memang mereka tak punya hati. Rakyat selalu diminta waspada dengan corona, tidak berkerumunan, menerapkan 3M, jaga jarak tetapi memberlakukan new normal dengan alasan menyelamatkan ekonomi. Nyatanya rakyat semakin sulit bertahan di tengah wabah yang menghantam. Ditambah kebutuhan pokok yang harganya naik di saat rakyat yang harus keluar bekerja ditengah wabah yang mengintai. Walaupun berbagai bantuan dana dikucurkan bukan berarti masalah di tengah masyarakat terselesaikan. Salah kebijakan nyawa rakyat dipertaruhkan. Penguasa hanya memikirkan kebijakan yang bisa meguntungkan. Bagi rakyat yang melanggar kebijakan langsung ditangkap, sedangkan para pejabat dan orang berdasi bisa bebas mengobok-obok kebijakan.

Kondisi yang buruk ini tidak lepas dari paradigma sistem pemerintahan kapitalisme sekularisme. Sekularisme menjadikan negara diatur oleh hukum buatan manusia yang mengagungkan nilai material dan kemanfaatan. Karena ide ini menafikkan dan memisahkan agama dari kehidupan. Makanya lahirlah kepemimpinan yang syarat kepentingan. Pemimpin yang hanya pro kepada asing dan aseng. Walaupun untuk itu rakyat yang dikorbankan. Sistem kapitalis telah gagal merespon dalam melakukan intervensi bagi pemutusan rantai penularan Covid secara efektif.

Dalam Islam kepemimpinan adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Rosul SAW bersabda "setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin (H.R Al Bukhari).

Pemimpin harus benar-benar berupaya sekuat tenaga mencurahkan segala potensi yang ada. Seorang memimpin dalam ikhtiar penyelesaian wabah merupakan bagian dari amanah Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan diakhirat. Islam mengajarkan bahwa nyawa manusia harus dinomor satukan. Dalam pandangan Islam nyawa manusia harus di utamakan melebihi ekonomi dan pariwisata.

Islam memiliki solusi dalam mengatasi masalah hidup manusia baik dalam ranah pribadi maupun masyarakat luas. Islam dengan sistem hukumnya yang hanya bersumber dari Al kholiq.  Dengan cepat dan tepat mengatasi masalah wabah ini tanpa harus mengeluarkan kebijakan yang disyarat kepentingan. Hukum dalam Islam bersifat baku. Seorang pemimpin dalam sistem Islam akan benar-benar mengurusi rakyatnya dan tidak akan lalai. Karena seorang pemimpin (kholifah bekerja mengurusi urusan rakyat dan hanya untuk mencari ridho Allah. Seorang kholifah tidak akan tunduk kepada kaum kafir. Umat akan sejahtera dalam sistem Islam. Seorang kholifah hanya akan menerapkan aturan Allah untuk mengurusi urusan rakyatnya. Rakyat akan benar benar sejatera dengan aturan Islam.

Wallahu aqlam bhi shawab


banner zoom