Lonjakan Covid, benarkah karena Salah Input Data?

Penamabda.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi nampak kesal, wajahnya terlihat masam, sesekali dahinya mengernyit usai melihat laporan kasus Covid-19 di Indonesia melonjak tajam (liputan6.com).

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan Budi Hidayat, mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 nasional karena data yang dilaporkan dinas kesehatan daerah ganda. Selain itu, peningkatan akibat akibat penumpukan data kasus Covid-19. Sementara Pemda tak mau disalahkan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto, mengaku kaget saat melihat data yang disampaikan Kementerian Kesehatan melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pada data tersebut, kasus Covid-19 menembus 2.036 orang per 29 November 2020.

Padahal data yang tercatat di Dinas Kesehatan Jawa Tengah hanya 844 kasus Covid-19. (merdeka.com).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyoroti peningkatan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta dan Jateng. Jokowi meminta jajarannya untuk memberikan perhatian khusus kepada daerah yang dipimpin Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tersebut.

"Ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dua tiga hari ini, Jateng dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatan bisa sangat drastis," kata Jokowi. (CNN Indonesia).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak membantah ada lonjakan pasien Covid-19, apalagi setelah libur panjang akhir Oktober 2020 dan semakin banyaknya orang yang diperiksa sampel swab-nya. 

Lonjakan ini sebaiknya tidak disikapi saling tuding antara pihak Pemda dan Dinkes. Kesadaran akan pentingnya penanganan Covid dengan segera, harus dibangun dalam mental penguasa. Bukan malah saling menuding. 

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian kesehatan, Budi Hidayat, mengelak jika peningkatan kasus kasus Covid-19 akibat kesalahan input data di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan. Dia justru menegaskan, data yang diterima Pusdatin telah melalui proses verifikasi berjenjang. 

Untuk apa berdebat masalah data, seberapa pentingkah  reputasi institusi dibandingkan nyawa masyarakat. Energi dan waktu terporsir untuk perdebatan data, sementara penyebaran Covid tak terbendung lagi. 

Pemerintah harus segera menata kebijakan. Konsentrasi pada penanganan. Maksimalkan upaya pencegahan penyebaran. 

Dalam Islam, negara adalah penanggung jawab penuh atas rakyatnya.

Rasulullah SAW bersabda, "Imam [kepala negara] itu laksana penggembala, dan dialah penanggung jawab rakyat yang digembalakannya."

Dengan merujuk pada hadis tersebut di atas, pemimpin justru seharusnya sibuk berfikir dan bertindak agar rakyatnya dapat hidup cukup sandang, pangan, papan, serta terjamin kesehatan, pendidikan dan keamanannya.

Termasuk menyegerakan penanganan wabah ini. 

Konsep kepemimpinan yang ditawarkan rasulullah cukup sederhana, yakni laksana penggembala. Penggembala yang  bertanggung jawab agar hewan-hewan yang digembalakannya terpelihara dengan baik, cukup makan minum, sehat, gemuk, serta terjaga dari binatang-binatang buas.

Realitanya, dalam sistem demokrasi, menjadi penggembala yang cuek terhadap keadaan gembalaannya. Gembalaan dibiarkan mencari makan sendiri, mencari solusi sendiri untuk masalah kesehatannya. 

Sudah saatnya kita berbenah diri. Tinggalkan demokrasi. Berbenah menuju syariat Islam yang kaffah. Wallahu a'lam bisshowab.