Dalih Ekonomi, Pilih Isolasi Mandiri

Penamabda.com - Seiring dengan mulai diterapkannya PSBB total di DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta mengadakan isolasi mandiri khusus bagi pasien positif Covid-19 berskala ringan dan orang tanpa gejala (OTG) (Tempo, 5/9/20). 

Semua pasien yang positif diisolasi di fasilitas milik pemerintah, baik warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk maupun yang rumahnya cukup memadai. Pemerintah ragu pasien bisa mengisolasi diri dengan disiplin di rumah.

Isolasi terpusat diadakan di 110 titik, di antaranya Gelanggang Remaja Tanah Abang, Gelanggang Remaja Senen, Gelanggang Remaja Kemayoran, serta Gelanggang Olah Raga Tambora. Di tempat isolasi, tersedia tempat tidur, kamar mandi, air bersih, dan listrik. Pasien juga disediakan air minum dan makan tiga kali sehari (Tempo, 5/09/20).

Namun, rencana ini ditentang oleh beberapa pihak. Salah satunya Anggota DPRD DKI Jakara Fraksi PDIP, Gilbert Simanjutak, yang berpendapat bahwa kebijakan ini gegabah dan hanya menambah beban tenaga medis (Akurat.co, 4/9/20). Kemudian ada pula Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Mohamad Taufik, yang beralasan bahwa larangan isolasi mandiri akan menambah beban fasilitas kesehatan. Bahkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, pun menyebut bahwa kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini overdosis (CNBC Indonesia, 13/9/20). Alasan utamanya? Ekonomi.

Sungguh dua kutub yang sangat berbeda. Pendapatnya singkat, setuju atau tidak. Memiliki pendirian pada salah satunya rawan memunculkan dugaan keberpihakan. Akan tetapi, sebagai manusia yang bisa berpikir, kita harus dapat mengidentifikasi manakah pendapat yang benar.

Mari kita tinjau sedikit kilas balik. Keberjalanan New Normal yang digaungkan hebat selama beberapa bulan ini ternyata hanya membuat masyarakat menjalani kegiatan dengan normal dan bukannya sesuai cara yang “baru”. Hasilnya, kini lebih dari 3000 kasus positif bertambah setiap harinya. 

Kebijakan lockdown sepenuhnya hingga jalanan yang jadi kosong pun membawa banyak kerugian. Dari sini, dapat kita lihat bahwa keputusan yang tepat adalah penyelesaian kasus positif yang ada, perbanyakan tes, pemisahan antara yang sehat dan sakit yaiu lockdown hanya wilayah terdampak. Hal ini sebagaimana yang Islam ajarkan ketika menghadapi wabah. 

Bila kita dengarkan pendapat para penolak larangan isolasi mandiri ini, alasan mereka masih berputar dalam kekhawatiran akan beban fasilitas kesehatan dan ekonomi, padahal mereka adalah para pemimpin jabatan tinggi di negeri ini. Semakin jelaslah bahwa prioritas mereka bukanlah kesehatan masyarakatnya, tetapi kelangsungan ekonomi, bahkan untuk kantongnya sendiri. 

Argumentasi mereka sangat mencerminkan pandangan mereka tentang pada siapa anggaran daerah diperuntukkan. Hal ini tentu bukanlah hal yang mengherankan, mengingat sistem yang dianut negara ini adalah sistem demokrasi. Semua jalan akan ditempuh bila hal tersebut mengenyangkan perutnya. Sudah saatnya kita hapuskan demokrasi yang nyatanya “dari rakyat, oleh rakyat, bukan untuk rakyat” ini.