Kelaparan Mengancam Dunia, Indonesia Masih Beretorika

Oleh : Pipit Agustin (MT. Sholihah Blitar) 

Penamabda.com - Pandemi virus Corona bisa menjadi bencana kelaparan global (kumparan.com). Hampir satu miliar orang terancam kelaparan akibat virus Corona (dunia.tempo.co). Kelaparan terus melanda dari Barat hingga Timur dunia, tak mengenal sekat negara bangsa. Menurut David Beasley, Direktur Eksekutif World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari PBB, pada 2020 masyarakat dunia yang menderita kelaparan terancam meningkat hingga 265 juta orang (liputan6.com/24/4/2020). Sementara di Indonesia, 22 juta penduduk mengalami kelaparan kronis (bertagar.id) dan diprediksi akan bertambah dua kali lipat pada kondisi wabah. 

Kelaparan bukan lagi mimpi, meski tak pernah menjadi cita-cita bangsa manapun di dunia ini. Bahkan sejarah bencana kelaparan juga bukan saja kali ini terjadi. Meski begitu, tak juga membuat para pemimpin bangsa belajar darinya.

Otoritas pangan dunia, FAO yang bernaung di bawah PBB bahkan tak punya solusi jitu mengantisipasi ancaman ini, selain seruan-seruan kamuflase. Mereka hanya mampu memprediksi adanya ancaman kelaparan disertai skenario antisipasi. Kesemuanya itu bermuara pada slogan dan minim gebrakan.

Saat dunia internasional merasa khawatir akan keberlanjutan ketersediaan pangan, pemerintah Indonesia khususnya Kementan masih saja menebar optimisme gadungan dengan "nyerocos" bahwa stok pangan surplus untuk menghadapi pandemi.  (Lihat timesindonesia.co.id/22/4/2020) 

Senada dengan Kementan, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa stok beras juga aman. Bulog masih memiliki stok beras sebanyak 1,4 juta ton di gudang seluruh Indonesia dan akan bertambah karena sedang memasuki masa panen (finance.detik.com/3/3/2020)

Namun, nyatanya stok pangan akibat wabah covid-19 tidak seperti yang dilaporkan. Tak disangka-sangka justru Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan stok sejumlah komoditas pangan domestik ternyata mengalami defisit di puluhan provinsi  di berbagai wilayah Indonesia (cnbcindonesia.com). 

Akurasi data telah menjadi problem yang melegenda di Nusantara. Telah diketahui secara umum bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan di negeri ini amat lemah. Berbanding terbalik dengan kekuatan retorika pemerintah. Hal ini akibat negara lalai dan abai.  Pada kondisi tanpa wabah saja, persoalan pangan masih menggunung. Apalagi pada saat menghadapi pandemi global, pemerintah makin terlihat gelagapan.

Tidak hanya itu, konsep penanggulangan wabah yang amatiran makin berimbas pada menyusutnya stok pangan. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang harus membayar mahal berupa penderitaan bahkan nyawa menjadi taruhan karena kelaparan. Masihkah kita menantikan bertambahnya jumlah korban kematian rakyat di tengah wabah? 

Hari ini kita menyaksikan ketimpangan kaya miskin pada level individu hingga negara. Badan pangan dunia (FAO) menyatakan bahwa sesungguhnya stok pangan dunia sangat cukup untuk 10 kali lipat jumlah penduduk dunia saat ini.

Akan tetapi, prinsip kapitalisme membiarkan terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang (1%penduduk dunia). Ditambah distribusi yang tidak merata menyebabkan terjadinya kelangkaan. Praktik penimbunan menjadi fenomena yang wajar. Sebab dalam kapitalisme, berlaku hukum rimba, siapa kuat dia yang berkuasa. Sementara kaum papa tak berkutik untuk sekadar mengakses kebutuhan. 

Sistem ini telah melegalkan kapitalisasi pengelolaan pangan sehingga korporasi mengusai mayoritas rantai pasok pangan. Sementara pemerintah hanya sebagai regulator, fasilitator yaitu pembuat aturan dan kebijakan yang notabene lebih menguntungkan korporasi. Regulasi yang diciptakan pun tak mampu menjerat para mafia pangan. 

Prinsip-prinsip kapitalisme yang diadopsi sebagai solusi pengambilan kebijakan oleh negara-negara di dunia gagal mengatasi masalah pangan. Kondisi semakin buruk ketika dunia dihantam Corona. Hal ini menjadi pertanda kehancuran peradaban di bawah hegemoni kapitalisme sudah di depan mata.

Sudah saatnya pemerintah mengakui kesalahan dan melakukan perubahan yang mendasar dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Berhenti beretorika dengan melakukan gebrakan nyata. Satu-satunya harapan umat hanyalah kepada sistem Islam dan Khilafah. Inilah sistem yang dibangun di atas landasan wahyu Allah SWT dan dituntun oleh Rasulullah SAW serta dilanjutkan para Khalifah setelahnya. 

Sistem yang pernah bertahan sekitar 13 abad ini, telah menunjukkan resistensi terhadap krisis di masanya. Bukan hanya karena kapabilitas personal khalifah sebagai pemimpin negara, melainkan juga sistem khilafah sebagai institusi pelaksana syariah Islam memiliki paradigma shahih,  berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Sehingga otoritas khilafah sangat mumpuni dalam mengurus rakyat serta menyelamatkannya dari krisis dan wabah.
banner zoom