DPR Sebut Bansos Corona Jadi Ajang Kampanye Kepala Daerah

Penamabda.com - Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut bantuan sosial (bansos) senilai miliaran rupiah saat pandemi virus corona (Covid-19) digunakan kepala daerah untuk kampanye jelang pilkada.

Felly mengatakan pemerintah daerah mulai melakukan realokasi anggaran untuk merespons pandemi. Namun dia menilai realokasi tidak tepat sasaran karena tidak sesuai kebutuhan penanganan corona.

"Bahkan kepala-kepala daerah yang tidak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu," ujar Felly dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI yang disiarkan langsung situs dpr.go.id, Selasa (5/5).

Felly menyampaikan padahal banyak kasus rumah sakit di daerah kekurangan alat kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang melayani pasien corona dengan alat yang tidak layak.

Namun berdasarkan temuan beberapa anggota Komisi IX, tak ada daerah yang menganggarkan pembelian alat kesehatan. Pemda malah ramai-ramai menggunakan anggaran untuk bansos.

Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI.

Nama bansos itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.

sudah jelas bahwasanya sistem kapitalisme saat ini hanya mencari keuntungan dan mencari pencitraan saja dalam wabah ini, di mana para politisi menggunakan bansos ini yang berlogo parpol nya untuk mengkampanyekan parpol nya untuk pilkada mendatang.  Padahal dalam wabah ini seharusnya pemerintah memberikan alat alat medis APD lengkap untuk membantu para pasien covid 19 yang belum kunjung sembuh dari virus corona ini.

Berbeda penanganannya dalam Islam. Islam menjadikan rakyat adalah unsur utama yang harus diselamatkan. Rakyat ibarat gembalaan yang perlu dijaga dan dirawat. Sehingga saat terjadi wabah seperti ini, Islam pun menjadikan rakyat sebagai acuan utama.

Bagi seorang pemimpin muslim, tugas sebagai pelayan rakyat akan dilakukan. Sehingga ia akan melayani dengan maksimal dan tidak melanggar hukum syariat.

Seorang pemimpin yang bervisi Islam akan menjadikan keimanannya sebagai landasan memutuskan kebijakan. 

Keyakinan pada Allah SWT, membuatnya tawakal dan berserah diri pada Allah dalam menghadapi wabah ini. Ibarat dalam peperangan, sebagaimana dalam QS Al Anfal ayat 60 artinya:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dianiaya”.

Menjadi seorang pemimpin di tengah wabah harus berani mengambil risiko. Tanpa mempertimbangkan masalah materi, yang utama rakyat terselamatkan. Karena standar kebahagiaan seorang muslim adalah ridha Allah, maka pemimpin muslim akan menjadikan ridha Allah sebagai tujuan. Oleh karena itu, ia akan langsung memutuskan lockdown agar wabah tak meluas menyerang masyarakat.

Sebagaimana surat Al Anfal ayat 60, kita diperintahkan mengumpulkan amunisi yang banyak untuk persiapan perang. Maka, pemimpin perlu menjamin ketersediaan alat perang (APD) untuk para medis. Sehingga tenaga medis akan merasa aman menjadi garda terdepan penanganan wabah ini.

Pemimpin muslim yang bervisi Islam seperti ini tidak akan mudah didapat. Karena pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya, menjadikan ketaatan tertinggi hanya pada Allah, memiliki tujuan memimpin untuk memperoleh rida Allah, dan yakin bahwa apa yang dipimpinnya akan diminta pertanggungjawaban.

Kepemimpinan model ini hanya dapat diperoleh dari sistem yang bersandar ketaatan pada Allah, bukan sistem buatan manusia. Sistem tersebut adalah sistem Islam, dengan sistem pemerintahannya yakni Khilafah.