Perempuan Miskin Karena Kesetaraan Gender



Oleh : Darmila Ariyani (Aktivis Muslimah) 

Penamabda.com - Kita melihat fakta saat banyaknya kemiskinan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Walaupun negara mengklaim ada penurunan kemiskinan yang cukup drastis pada Maret 2018 yaitu 9,82% turun 8,5 hingga 9,5% pada 2019 atau jika disetarakan masih terdapat 9,4 juta penduduk Indonesia masih miskin kronis, namun Bank Dunia dalam laporan berjudul Aspiring Indonesia expanding the middle class menyebutkan bahwa sebanyak 115 juta atau 45% masyarakat Indonesia berpotensi menjadi miskin kembali. 

Mereka ini adalah orang yang telah keluar dari kemiskinan tetapi belum mencapai ekonomi aman, artinya kemiskinan masih menjadi problem besar yang belum terselesaikan tuntas. Fakta ini semakin jelas dengan adanya 350 anak di Desa Lombok Timur ditinggalkan oleh orangtua mereka yang menjadi TKI karena alasan faktor ekonomi, yaitu sulit mendapatkan  pekerjaan.

Problem kemiskinan merupakan pangkal sekaligus ujung bagi munculnya berbagai problem, baik politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Namun anehnya isu kemiskinan sering dikaitkan dengan perempuan, yaitu akibat ketidaksetaraan gender sebagai mana diungkapkan oleh Sri Mulyani. Bahkan isu perempuan dan kemiskinan sampai dijadikan sebagai ajang kampanye global. Sejatinya, narasi kemiskinan akibat ketidaksetaraan gender yang menimpa perempuan adalah bentuk kelatahan pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB. 

Mereka berdalih kaum perempuan dipandang sebagai entitas paling rentan terhadap kemiskinan. Sementara kemiskinan perempuan diyakini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Maka jika kita cermati berbagai program yang di canangkan PBB  mulai dari Beijing Platform For Action (BPFA), Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development Goals (SDGs), posisi perempuan nampak selalu menjadi sorotan khusus. Bahkan dalam proyek-proyek tersebut, kaum perempuan menjadi obyek yang terus dievaluasi kondisi dan positioming dalam potret besar problem kemiskinan dunia. Inilah alasan mengapa propaganda program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP) semakin masif. Karena dengan PEP ini diharapkan separuh masyarakat bisa terangkat dari kemiskinan. Bahkan keterlibatan perempuan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara dan menghapus problem kemiskinan dunia secara perlahan. 

Nyatanya berbagai program yang ditawarkan PBB untuk mengentaskan kemiskinan tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Bahkan ketika kemiskinan sistemis pada jutaan perempuan yang diatasi dengan pengaruh utamaan gender dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP), tak ubahnya hanyalah bentuk eksploitasi perempuan yang akan menimbulkan masalah baru berupa tidak berfungsinya peran keibuan, anak terlantar, gugat cerai atau terjerumus masalah lainnya. Jadi solusi yang mereka tawarkan hanya ilusi belaka.

Padahal akar dari permasalahan kemiskinan sistematik terletak pada salah tata kelola SDA yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Namun justru hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sistem kapitalis yang saat ini menjerat negeri-negeri berkembang dan berbagai undang-undangnya serta debt trap-nya membuat para kapital leluasa memprivatisasi SDA yang harusnya di kelola negara untuk rakyat.

Kondisi ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Dalam Islam SDA termasuk dalam kepemilikan umum. Maka negara wajib mengelolanya dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, dan tidak boleh (haram) memberikan kepada swasta untuk diprivatisasi. Hasil pengelolaan dapat diwujudkan secara langsung berupa subsidi pendidikan, kesehatan, keamanan, fasilitas umum, dan lainnya. Adapun tidak langsung pengelolaan SDA yang mandiri ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak serta memudahkan para laki-laki dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka. Maka sejatinya akar kemiskinan tidak ada sangkut pautnya terhadap perempuan.  
banner zoom