Negeri para Mafia, Belenggu Impor Menjerat Indonesia

Oleh: Chusnatul Jannah

“Negara sebesar Indonesia sudah seyogianya punya strategi yang namanya energy security, food security, dan health security. Sangat menyedihkan jika negara sebesar Indonesia 90% bahan bakunya dari luar negeri untuk industri obat, sama juga alat kesehatan mayoritas dari luar negeri,” ungkap Erick melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis (16/4/2020).

Pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir, diperkuat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan penyebab Indonesia sangat ketergantungan impor bahan baku obat dan alat kesehatan (alkes).

Porsi impor barang tersebut mencapai 90% dibandingkan yang bisa dipenuhi dalam negeri. Bahlil menjelaskan kondisi tersebut memang sengaja diciptakan dengan tidak membangun industrinya di dalam negeri, seperti dilansir detikfinance.com, 24/4/2020.

Apa yang disampaikan Erick dan Bahlil memang sesuai fakta yang terjadi. Bukan hanya mafia alat kesehatan, mafia-mafia komoditas lainnya juga tengah berjalan. Seperti mafia pangan. Hampir dari semua bahan pangan di Indonesia adalah produk impor. Mulai beras, gula, bawang, kedelai, dan sebagainya.

Mafia perdagangan dalam sistem kapitalisme itu hal lumrah. Penimbunan barang, permainan pasar, dan fluktuasi harga adalah di antara ulah para mafia. Merekalah penguasa sebenarnya dalam hal ini.

Ketika Indonesia mentahbiskan diri berada di jalan kapitalisme, maka seharusnya juga memahami konsekuensi logis penerapan ideologi ini.

Mengapa pengusaha sekaligus menteri semacam Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia baru menyadari? Bukankah seharusnya merekalah yang paling mengerti bagaimana watak kapitalisme dalam dunia usaha dan perdagangan baik antar lembaga ataupun negara?

Menanggapi apa yang diungkap oleh Erick, Presiden Jokowi memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari investor alkes. Hal ini dilakukan agar Indonesia tak lagi bergantung kepada impor alat kesehatan. Kesiapan industri alat kesehatan RI menjadi sorotan sejak pandemi Covid-19.

Berangkat dari alasan inilah, RI bakal membidik investor sejumlah negara agar mau menanamkan modalnya di Indonesia untuk membangun industri alat kesehatan.

Bagai keluar dari lubang buaya, akhirnya masuk ke kandang singa. Maksud hati terbebas dari ketergantungan impor, lalu menarik investor untuk membangun industri alat kesehatan.

Bukankah ini sama halnya dengan bebas dari impor alkes, tapi bergantung lagi kepada para investor untuk industri alkes? Sebuah ironi dan harga yang harus dibayar bagi negara penganut ideologi kapitalisme.

Negara yang seharusnya memiliki strategi energy security, food security dan health security justru mati kutu di bawah kendali kapitalisme. Bila memang harus memiliki strategi, apa gerangan grand plan Indonesia untuk melawan dominasi sistem hari ini?

Sumber dari segala penyakit ekonomi hari ini adalah penerapan kapitalisme. Adapun mafia dan impor segala rupa itu hanya efek penerapannya saja. Memberantas mafia impor bukanlah hal yang mudah dan bukan pula suatu hal yang sulit untuk diwujudkan.

Inilah beberapa alasan mengapa Indonesia tak juga berlepas diri dari bayang-bayang impor:

Pertama, penopang ekonomi bernama ideologi kapitalisme. Meski Indonesia menganut ideologi pancasila yang katanya tidak berblok barat maupun timur, pada faktanya, Indonesia menerapkannya. Berbasis kapitalisme liberal inilah yang membuat Indonesia “dimakan” habis dalam membangun roda perekonomiannya.

Kapitalisasi hampir terjadi di berbagai sektor. Kekayaan alam dieksploitasi sedemikian hingga tak ada kemandirian bagi negara mengelola untuk kepentingan rakyat. Meksi perusahaan BUMN masih eksis seperti Pertamina atau PLN, tapi mayoritas BUMN yang ada justru terjerat utang luar biasa.

Tercatat, dalam enam tahun terakhir, utang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melesat dengan total nilai pada semester I-2019 mencapai Rp 3.776,2 triliun dari sebelumnya Rp 2.180,1 triliun di akhir 2014.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, pernah mengatakan utang tak sepenuhnya negatif. Utang dinilai baik bila digunakan untuk memperkuat keuangan. Dari mana teori utang itu dapat bernilai positif?

Ya, kapitalisme yang mengajarkannya. Utang adalah salah satu sarana menjerat sebuah negara. Dengan utang, negara debitur mau tidak mau harus bergantung pada negara kreditur.

Lagi pula, bagaimana ceritanya utang itu baik jika nilai utangnya beranak pinak menyesuaikan suku bunga yang ditetapkan? Utang berbasis riba hanya baik bagi negara kreditur, tapi buruk bagi negara debitur.

Kedua, kemandirian yang diragukan. Tak dipungkiri, kebijakan impor di era Jokowi menjadi satu-satunya kebijakan andalan saat negara mengalami kekosongan stok barang. Entah stok pangan atau alat kesehatan.

Keterikatan Indonesia sebagai negara anggota WTO (World Trade Organization) mengharuskannya mengikuti protokol pasar bebas. Liberalisasi pasar menjadi kiblat bagi ekonomi dunia. Bebas bea cukai adalah satu diantara kebijakan liberalisasi ekonomi.

Dari sini pula muncul para mafia yang memanfaatkan sistem yang ada. Peluang meraup untung memang terbuka lebar dalam kapitalisme. Tak peduli siapa yang dirugikan. Yang penting mereka mendapat untung besar. Jangan lupa, para mafia juga kapitalis sejati.

Liberalisasi juga menjadi peluang bagi negara eksportir memasok barang ke negara importir. Mirisnya, Indonesia hanya mampu duduk sebagai negara importir. Alhasil, impor berbagai sektor harus terjadi. Terlebih di saat pandemi, banyak negara yang memanfaatkannya untuk menjual alat kesehatan dan obat-obatan ke negara terdampak. Seperti yang dilakukan Cina.

Ketiga, pembangunan industri alat kesehatan. Membangun industri alat kesehatan itu butuh modal besar. Karena Indonesia banyak utang, APBN negara tak memadai, satu-satunya jalan adalah menggandeng investor asing. Di sinilah jeratan proyek berbasis investasi asing bakal terjadi.

Sejauh ini, apa untungnya investasi bagi Indonesia? Nihil. Nasib rakyat sama saja. Pengangguran malah terbuka. Rakyat tetap tidak sejahtera. Profit oriented selama ini menjadi prinsip negara penganut kapitalisme. Negara tak ubahnya badan usaha yang sedang menjalankan bisnis. Persis negara korporatokrasi.

Maka, memberantas para mafia sulit dilakukan jika sistemnya saja memberi kenyamanan bagi mereka. Melawan mereka sama halnya melawan sistem kapitalismenya. Membongkar mereka sama halnya menabuh genderang permusuhan terhadap ideologi kapitalisme. Apa Indonesia mampu dan berani?

Mampu dan berani baru bisa dilakukan tatkala Indonesia bisa melepaskan diri dari jebakan kapitalisme. Membebaskan diri dari utang ribawi. Melepas diri dari perjanjian internasional yang merugikan. Mengembalikan aset dan kekayaan alam dengan mengelolanya sendiri. Tidak diperjualbelikan kepada swasta atau asing.

Jika Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri, hal itu sudah cukup untuk membangun kemandirian ekonomi. Di antaranya membangun industri pangan, alat kesehatan, farmasi, baja, dan berbagai sektor lainnya.

Hanya saja, semua itu hanya bisa diwujudkan manakala sistem kapitalisme benar-benar dicampakkan. Selama sistemnya sama, strategi apapun akan sia-sia. Sebab, pangkal dari kebijakan yang merusak adalah ideologi kapitalis-liberal.

Maka dari itu, membebaskan diri dari tekanan global hanya bisa dilakukan jika sistem Islam ditegakkan. Islam memiliki seperangkat aturan menyelesaikan berbagai problematik.

Secara taktis, Indonesia harus berani membongkar mafia yang menjadi biang keladi impor. Secara ideologis, Indonesia harus keluar dari bayang-bayang kapitalisme.

Ganti sistem akan menghantarkan pada pergantian kepemimpinan. Ganti kepemimpinan akan berpengaruh pada kebijakan yang dihasilkan. Dan pergantian itu hanya Islam yang mampu menandingi kapitalisme global.

Sistem Islam dalam Khilafah. Saatnya dunia menanggalkan kapitalisme. Tatanan dunia baru membutuhkan Khilafah sebagai pembaharu.

Sumber : MuslimahNews.com