MENTAL BISNIS APD PENGUASA DI TENGAH WABAH, MIRIS!

Oleh: Risa Aryana (Intelektual dan Pemerhati Sosial)

Pandemi Covid-19 di Indonesia angkanya semakin menanjak, seluruh rakyat berharap wabah ini lekas hilang dan kehidupan normal akan kembali lagi.  Ada keresahan yang masih menjadi momok rakyat kini yakni kurangnya jumlah APD (Alat Pelindung Diri) bagi tenaga medis yang berada di garda terdepan melawan Covid-19.  Beberapa waktu lalu publik dibuat heran sebab APD yang diimpor dari China ternyata berlabel “made in Indonesia”.  Menurut Agus Wibowo (Kepala Pusat data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB ) melalui twitternya, APD tersebut memang dibuat di Indonesia namun pemilik produknya berasal dari Tiongkok [1].

APD menjadi barang yang penting saat wabah corona melanda.  Bahkan ada tenaga medis yang terpaksa menggunakan jas hujan sebagai penggantinya.  Namun di tengah kesibukan warga berupaya memasok APD secara swadaya dengan berdonasi, ada pernyataan yang malah membuat publik geram.  Adalah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa Indonesia berpeluang untuk menyuplai alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer bagi negara lain, alasannya, Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia [2].  

Sebagai seorang pemimpin tidak etis memikirkan peluang bisnis logistik saat kebutuhannya di dalam negeri belum terpenuhi dengan baik.  Semestinya seorang negarawan serius melayani umat, apalagi kini rakyat harus berjibaku sendiri memenuhi pasokan APD bagi tenaga medis yang kini semakin memprihatinkan kondisinya.  Beginilah, potret penguasa negeri yang berorientasi meterialistik dalam menjalankan perannya.  Semua itu akibat sistem ekonomi kapitalisme yang memiliki asas liberalisme, mereka bebas berpendapat dan bebas memiliki sumber daya sekalipun sejatinya merugikan bagi rakyat.

Sungguh miris melihat rendahnya keseriusan negara mengurusi kebutuhan rakyat.  Padahal apabila kita meneliti sejarah wabah yang melanda umat, seorang pemimpin berada di garda terdepan untuk bertanggung jawab kepada warganya –muslim dan nonmuslim- dalam menghadapi bencana.  Sebagaimana hadist riwayat Bukhori, Muslim, Abu Dawud dan at Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, 
“Amir (pemimpin) masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya”.   

Maka pemimpin wajib menjamin ketersediaan segala infrastruktur demi terlaksananya pencegahan dan penanganan wabah corona yang tengah dialami Indonesia.  Pandangan demikian hanya dapat dimiliki pemimpin yang menjadikan Islam sebagai pedomannya dalam menjalani amanah terhadap rakyat.  Namun aturan islam secara holistik hanya terlaksana dengan sempurna dalam Sistem Negara Khilafah Islamiyah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaurrasyidin.  Sudah saatnya negarawan mencontoh pemimpin Islam yang fokus menangani bencana bukan malah berbisnis, naudzubillah.  

Catatan Kaki:
[1]https://www.cnbcindonesia.com/news/20200326152519-4-147714/heran-apd-impor-dari-china-kok-labelnya-made-in-indonesia
[2]https://www.jpnn.com/news/corona-merajalela-bu-menkeu-sebut-indonesia-bisa-jadi-pemasok-apd-bagi-dunia


banner zoom