BERHARAP NEGARA DEMOKRASI CEPAT MENYELESAIKAN SITUASI PANDEMI COVID-19 INI?

Penamabda.com - Sebagian besar umat Islam tertipu dengan demokrasi, mereka menganggap demokrasi sekedar cara memilih pemimpin. Karena itu banyak umat islam menerima demokrasi sekaligus terlibat aktif dalam proses demokrasi. Tentu dengan harapan bisa memperjuangkan kepentingan islam dan umatnya, harapan akan datangnya pemimpin yang bisa mampu menyelesaikan semua persoalan umat islam termasuk salah satunya menyelesaikan masalah pandemi covid -19 ini.

Namun harapan itu meleset, langkah pemerintah hari ini yang berubah-ubah rencana dlm menghadapi pandemi covid -19, membuka topeng potret yang sebenarnya sosok penguasa dlm negara demokrasi. Sikap penguasa kental sekali dengan perhitungan - perhitungan ekonomi ketika dihadapkan pada kondisi harus melayani rakyatnya tanpa pamrih. 

Sikap penguasa yang terlihat enggan menutup akses interaksi dengan Negara Cina sebagai negara sumber wabah, menyiratkan kesan seakan penguasa lebih memilih kehilangan nyawa rakyatnya. Seandainya langkah menutup akses ke negara Cina baik dari Indonesia ke Cina maupun dari Cina Ke Indonesia sebagai asal sumber wabah dilakukan sejak awal, maka niscaya penyebaran virus tidak akan meluas seperti hari ini.

Kenapa hal itu tidak dilakukan? Jawabannya adalah karena menerapkan sistem politik demokrasi-kapitalis. Didalam sistem demokrasi-kapitalis hanya menawarkan peredaran (sirkulasi) elit dilingkaran kekuasaan, bukan perubahan sistem.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokrasi sangat mahal. Untuk pemilu 2019 (detik.com.27/03/2019) anggaran mencapai Rp. 25 Triliun. Dana pesta demokrasi jg harus dirogoh mahal oleh peserta pemilu, semakin tinggi jabatan yang diperebutkan semakin tinggi pula biaya kampanye yang dikeluarkan untuk iklan dimedia (cetak, televisi, dan radio). Pada titik inilah kepentingan pemodal bertemu. Adapun para pemodal membutuhkan pengistimewaan dari penguasa, jadilah para pemodal sebagai investor pemilu. Salah satu investor asing adalah Cina, mereka membiayai kandidat.

Karena itu sudah menjadi kewajiban penguasa yang menang pemilu untuk mengabdi kepada investornya.

Inilah negara demokrasi-kapitalis arahnya pasti untung rugi, harta keuntungan lebih penting dari nyawa. Jika sudah berbicara untung rugi dan kondisi terpepet pemenuhan materi selalu dikedepankan, bukan pemenuhan kebutuhan rakyat yang didahulukan. Semua ini membukakan mata hati dan pikiran umat bahwa penguasa negara demokrasi memang tidak pernah tulus menyayangi rakyatnya.

Sosok penguasa yang benar-benar tulus menyayangi rakyatnya sejatinya hanya lahir dalam peradaban Islam. Islam menjadikan negara sebagai Junnah (perisai) yang akan melindungi rakyatnya dan berupaya meminimalisasi korban yang berjatuhan akibat wabah. Ketika telah diketahui ada wabah yang menyerang, negara akan langsung menyatakan daerah itu diisolasi, sehingga wabah tersebut tidak akan keluar daerah.

Hal ini pernah dilakukan di zaman Rosululloh SAW, kebijakan yang dilakukan beliau, tidak bisa berjalan sendiri butuh perencanaan, dukungan, bahkan pembiayaan yang besar. Maka negara dalam sistem islam memiliki baitulmal yang akan menyelesaikan biayanya, juga para ahli yang siap berjuang karena dorongan pahala, bukan intensif belaka. Kepemimpinan seperti ini hanya didapati pada sistem pemerintahan Islam.