Sim Sala Bim, Kapitalisme Entaskan Kemiskinan!

Oleh : Rut Sri Wahyuningsih (Muslimah Penulis Sidoarjo) 

Seorang magiciant alias pesulap dengan gaya meyakinkan mengibas tangan kanan dan memegang benda di tangan kiri. Dengan mantra sim salabim, seketika benda tersebut berubah bentuk. Menjadi mawar atau merpati. Sorak penonton menggema, hati sang pesulap berbunga, ternyata trik dan tipuan mata telah menyelesaikan bagiannya. Bagian sang pesulap? Dipuja dan dipuja. 

Bisakah mantra itu digunakan mengubah negara Indonesia menjadi lebih baik? Amerika memang sudah mencabut status negara berkembang menjadi negara maju, namun pernyataan wakil presiden justru menunjukkan fakta sebaliknya. Ma'ruf ingin angka kemiskinan di Indonesia segera turun. Bahkan ia memiliki target muluk dan besar.

Ia menargetkan angka kemiskinan di Indonesia yang pada Maret 2019 masih 9.41 persen bisa ditekan menjadi 0 persen. Target tersebut ia sampaikan di depan para dai, peserta Rakernas Ikatan Dai Indonesia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.

Mantan Rais Aam PBNU itu hanya mengatakan agar kemiskinan bisa dihapus dari Indonesia. Dai dan tokoh agama perlu berperan.  Peran tersebut dimintanya karena Islam telah mengajarkan umatnya untuk saling bantu membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat. Ma'ruf bahkan mengatakan mengentaskan kemiskinan masuk hukum fardu kifayah. Artinya, wajib dilakukan oleh umat Islam. Tapi, kewajiban menjadi gugur bila ada seorang muslim yang sudah menjalankannya.

"Bahkan kalau sampai tak makan, bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain. Atau kurang pakaian, atau sebangsanya, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, ini kan gejala-gejala kemiskinan. Artinya kemiskinan harus kita hilangkan, minimal hukumnya fardu kifayah," kata dia ( CNN Indonesia, 12/2/2020).

Guna mencapai target tersebut, pemerintah kata Ma'ruf telah menyusun beberapa langkah strategis. Salah satunya, menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin serta mendorong peningkatan pendapatan.

Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Ma'ruf menyatakan pemerintah saat ini telah menggelontorkan bantuan sosial berbentuk, program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K). Dan wacana mendorong jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG.

Sementara untuk mendorong peningkatan pendapatan, Ma'ruf mengatakan pemerintah sudah melaksanakan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan. 

Dari semua program yang dipaparkan, tidak ada yang diperbaharui. Masih sama persis dengan apa yang diambil rezim hari ini. Dan belum menunjukkan hasil, lantas masihkah layak dipakai? Sekalipun pembenahan di sana-sini, tetap saja tak menunjukkan arah yang lebih baik. Sebab persoalannya bukan perkara teknis melainkan secara konsepnya sudah keliru.

Pemerintah kita hari ini mengadopsi sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Keduanya bersinergi sangat apik dalam menghasilkan keuntungan, bukan perbaikan kesejahteraan. Sebab hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu mengakses saja. 

Perekonomian merupakan proses produksi, distribusi dan konsumsi. Maka ketika status kepemilikan sumber-sumber produksi yang semestinya milik umum namun dimiliki individu karena dalam kapitalisme itu legal, maka bencana lah yang terjadi. 

Kapitalisme mengijinkan seseorang memiliki tambang, hutan, gunung, pulau bahkan lautan yang sebenarnya adalah milik umum, diprivatisasi sehingga orang lain yang membutuhkannya harus membayar. Padahal faktanya tidak setiap orang punya kemampuan. Harus ada negara yang mengambil alih pengelolaannya kemudian hasilnya dikembalikan kepada umat, baik bendanya maupun manfaatnya. 

Ekonomi kapitalisme sangat rentan memunculkan ketidakadilan. Mereka yang bermodal besar akan berkuasa, baik dengan cara modal utang maupun kebijakan. Dari sinilah bisa didapat penjelasan mengapa setiap kebijakan yang disahkan pemerintah Indonesia tak pernah pro rakyat. 

Presiden Jokowi membuka kran lebar untuk berbagai investasi. Investor lokal mustahil mampu sebab modal tak sebesar investor asing. Jika sudah investor besar yang berbicara maka itu artinya kita harus membayar jika menggunakan, seperti jalan tol, barang tambang, energi dan mineral. 

Beberapa waktu lalu bahkan presiden mewacakan menjual sebagian pulau Kalimantan guna membantu pembiayaan pemindahan ibukota baru. Jelas bukan, negara tidak memposisikan dirinya sebagai pengurus umat? Jelas pula bukti bahwa Indonesia salah urus. 

Seluruh program yang disampaikan Ma' Ruf Amin, jika diteliti lebih detil lagi, semua meminimalisir peran negara. Karena masih ada dana rakyat yang ditarik, contoh sistem jaminan kesehatan BPJS. Sekalipun janjinya akan diperbaiki namun tetaplah konsepnya adalah jaminan, dimana rakyat diminta bergotong royong gandeng renteng saling silang membayar premi kesehatannya, padahal semestinya bisa gratis jika Islam yang mengatur.

Demikian pula dengan sistem politiknya. Demokrasi hanya menghasilkan pemimpin yang korup dan tak amanah. Mereka dipilih dengan menggunakan suara rakyat, namun saat sudah resmi menjabat mau tak mau mereka tergilas sistem rusak di dalamnya. Money politik yang rentan kepentingan menjadi satu-satunya wasilah menjadikan setiap orang sebagai pemimpin. Jangan bicara amanah atau keadilan, sebab sejak awal bukan keduanya yang menjadi landasan. 

Lantas jika sudah begini, darimana korelasinya sistem yang rusak ini bisa mengentaskan kemiskinan? Landasan lahirnya pun sudah tak sesuai fitrah, memuaskan akal dan menentramkan hati. Saatnya kembali kepada aturan hidup dari Yang Maha Sempurna, yaitu Allah SWT. 

Wallahu a'lam biashowab.
banner zoom