Konflik Natuna : Jebakan Kepentingan membuat Indonesia 'Lembek' terhadap China


Oleh : Ummu Sumayyah (Aktivis Muslimah Kota Cilegon)

Akhir-akhir ini ramai perseteruan Indonesia - China terkait blok Natuna. China pun berhasil membuat ketegangan tingkat tinggi di negeri ini. Hingga semua orang lupa permasalahan 'sebelumnya'. Namun, jika ditelisik lebih lanjut, wajar saja jika Natuna diperebutkan. Pasalnya, ada begitu banyak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, terutama sumber daya energi.

Menurut data yang dilansir dari cnbcindonesia.com, secara total produksi minyak mentah dari blok-blok yang berada di Natuna adalah 25.447 barel per hari, sementara produksi gas bumi tercatat sebesar 489,21 MMSCFD.

Tak hanya menyimpan kandungan minyak dan gas yang besar, kawasan Laut Natuna juga menyimpan kekayaan perikanan yang berlimpah. Lebih lanjut, dari sisi letak geografis, Laut Natuna berada di posisi yang sangat strategis. Natuna berada di jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Seperti yang diketahui sebelumnya, China melakukan pelanggaran ZEE di perairan Natuna. Pelanggaran ini termasuk kegiatan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan kedaulatan oleh coast guard atau penjaga pantai China di perairan Natuna. Coast Guard China mengawal beberapa kapal nelayan negerinya yang sedang melakukan aktivitas perikanan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan masuknya kapal ikan China ke perairan Natuna telah melakukan pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Wilayah itu ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Padahal, China merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Hal ini ditanggapi China dengan pongah. China berdalih tidak ada pelanggaran hukum internasional di perairan Natuna. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRC Geng Shuang dalam press briefing di kantornya, Kamis (2/1/2020).(cnbcindonesia.com)

Disinilah seharusnya muncul peran negara untuk menjaga harga diri negerinya dan mempertahankan kedaulatan negara. Respon TNI yang sudah siap memerangi China, berbanding terbalik dengan sikap dari istana. Sikap tegas yang diharapkan, ternyata jauh panggang dari api. Para penguasa lebih memilih untuk tidak ribut dengan China dan mengambil jalan damai. Orang orang yang kerap meneriakkan NKRI harga mati, melempem menghadapi Tiongkok. Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," ujar juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, kepada wartawan seperti dilansir dari detik.com Sabtu (4/1/2020).

Senada dengan Presiden, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta permasalahan dengan China di perairan Natuna jangan diributkan. Alasannya makin ribut akan membuat investasi terganggu. Apalagi Indonesia juga sedang menarik investasi dari China.

Dengan alasan investasi, pemerintah memilih damai dengan China. Jika dianalogikan, bisakah kita damai dengan maling yang jelas-jelas mencuri barang dari rumah kita?
Karena jebakan hutang dan investasi, Negeri ini menjadi tak punya harga diri. Tak punya nyali untuk membekuk pencuri.
Padahal, jika berani, Indonesia bisa saja menyeret China ke pengadilan Independent arbitral tribunal. Seperti yang dikatakan Chandra Purna Irawan SH MH (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT) dalam Legal opininya. Jalan diskusi yang diambil pemerintah, semakin memperlihatkan bahwa negeri ini sangat bergantung dan berkarib dengan China. Maka pantas saja kalau China nyata-nyata berani menginjak kedaulatan negeri. Harusnya pemerintah menunjukkan ketegasan disertai langkah nyata yang diambil untuk menghadapi China. Tidak hanya ketegasan yang bersifat gertakan semata. Apalagi memilih negosiasi. Seperti kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, diskusi bukan menjadi solusi tepat terkait polemik Natuna. Ketergantungan Indonesia atas utang China tidak seharusnya dikompromikan dengan kesediaan Pemerintah untuk bernegosiasi dengan Pemerintah China," ucap Hikmahanto Juwana.(Kompas.com)

Jika ditelisik lebih lanjut, 'Lembek'nya sikap Indonesia terhadap China diduga karena hutang Indonesia yang menumpuk kepada China. Dilansir dari Kompas.com, Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) periode terbaru, yakni per September 2019 menurut negara pemberi kredit, utang Indonesia yang berasal dari China tercatat sebesar 17,75 miliar dollar AS atau setara Rp 274 triliun (kurs Rp 13.940).

Selain itu, Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ada banyak proyek nasional yang mendapat aliran investasi dari China. Bahkan, China merupakan penghuni tetap tiga besar negara yang getol mengalirkan investasi ke dalam negeri bersama Singapura dan Jepang.

Misalnya, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, China mengalirkan investasi sebesar US$800,02 juta ke Indonesia. Dana itu masuk ke 501 proyek. Dan hingga tahun 2019 investasi China membengkak hingga mencapai US$3,31 miliar ke 1.888 proyek.

Maka tak heran, sikap Indonesia kepada Tiongkok mesra-mesra saja. Meskipun nota protes sudah dilayangkan ke China atas kasus Natuna, pada akhirnya tetap saja Indonesia tidak akan berani secara tegas memutus romantismenya dengan China.
Karena sampai kapanpun Indonesia akan terus berada dibawah ketiak China sebab banyaknya jebakan kepentingan para penguasa. Meskipun harus membayar mahal, yaitu menumbalkan harga diri di mata dunia.

Wallahu'alam bisshowwab

banner zoom