-->

Karhutla Mengancam Kesehatan dan Ekonomi Rakyat, di Mana Tanggung Jawab Negara?


Oleh : Imas Rahayu, S.Pd.
Guru dan Aktivis pemerhati masyarakat

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi persoalan lingkungan semata. Bencana ini telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Asap yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga membawa risiko kesehatan yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dampak tersebut tergambar dari laporan Kompas.id yang menyebutkan bahwa kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa pada September 2026, meningkat 42% dibandingkan periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.560 kematian dikaitkan dengan polusi akibat karhutla. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman asap kebakaran terhadap keselamatan masyarakat. (Kompas.com 8-11-26)

Ancaman karhutla juga tidak berhenti di wilayah yang mengalami kebakaran. Sebagaimana diberitakan DetikInet dalam artikel Dampak Karhutla Tak Cuma Bakar Hutan, Asapnya Ancam Kesehatan Warga, partikel halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah. Partikel ini dapat masuk ke saluran pernapasan sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, bahkan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari titik kebakaran. (inet.detik.com 8-11-26)

Dampak lainnya adalah terganggunya perekonomian warga. Dalam pemberitaan Kompas.id mengenai tuntutan tanggung jawab pemerintah atas dampak kesehatan dan ekonomi warga terdampak karhutla, dijelaskan bahwa kebakaran dan kabut asap dapat menghambat aktivitas masyarakat serta mengurangi sumber penghasilan mereka. Ketika aktivitas ekonomi terhenti, pendapatan rumah tangga ikut menurun. Masyarakat harus menghadapi beban ganda: menjaga kesehatan di tengah udara tercemar sekaligus memenuhi kebutuhan hidup dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Dengan demikian, karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar pepohonan. Ada kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup rakyat yang dipertaruhkan.

Kapitalisme Menjadi Akar Persoalan Karhutla 

Maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam sistem ini, hutan dan lahan cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, kepentingan ekonomi dan akumulasi modal kerap lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Paradigma kapitalistik juga mendorong pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada pihak swasta atau korporasi dengan orientasi keuntungan. Negara yang seharusnya menjadi pengurus dan pelindung rakyat justru cenderung berperan sebagai regulator yang membuka ruang bagi investasi dan kepentingan pemilik modal. Ketika kebijakan lebih berpihak pada kepentingan bisnis, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan berisiko tidak berjalan secara tegas dan adil.

Dalam kondisi seperti ini, pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menjadi pilihan yang dianggap lebih murah dan praktis oleh pihak-pihak yang mengejar efisiensi biaya, meskipun praktik tersebut membahayakan kehidupan masyarakat. Tentu, tidak setiap kasus karhutla disebabkan oleh pembakaran yang disengaja. Namun, sistem yang menempatkan keuntungan sebagai orientasi utama dan tidak menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas telah menciptakan kondisi yang memungkinkan kerusakan lingkungan terus berulang.

Dengan demikian, karhutla bukan sekadar persoalan musim kemarau, cuaca, atau kurangnya sarana pemadaman. Persoalan ini berkaitan erat dengan paradigma pengelolaan alam dalam sistem kapitalisme yang menjadikan sumber daya alam sebagai objek bisnis, sementara rakyat harus menanggung dampak kerusakan berupa ancaman kesehatan, hilangnya mata pencaharian, dan menurunnya kualitas hidup.

Solusi Islam Negara sebagai Pelindung dan Pengurus Urusan Rakyat

Islam memandang negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat, termasuk menjamin keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi mereka. Rasulullah saw. bersabda:

"Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk membuat aturan, melainkan amanah untuk mengurus dan melindungi masyarakat. 

Dalam konteks karhutla, negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus terpapar asap berbahaya, kehilangan penghasilan, bahkan menghadapi ancaman kematian akibat buruknya kualitas udara. Dalam sistem Islam, terdapat beberapa langkah mendasar untuk mengatasi persoalan karhutla.

Pertama, negara mengelola hutan sebagai amanah dan sumber daya milik umum.
Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang menjadi kepemilikan umum harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan pengelolaannya demi kepentingan segelintir korporasi. Rasulullah saw. bersabda:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).
Prinsip kepemilikan umum ini menjadi landasan agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Negara wajib mencegah eksploitasi hutan secara berlebihan, mengendalikan pembukaan lahan, serta memastikan pemanfaatan kawasan hutan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem.

Kedua, negara melakukan mitigasi dan penanggulangan karhutla secara serius.
Negara wajib membangun sistem pencegahan yang menyeluruh, mulai dari pemantauan wilayah rawan kebakaran, pengelolaan tata air dan lahan gambut, penyediaan sarana pemadam, hingga pengawasan aktivitas pembukaan lahan.
Jika kebakaran terjadi, negara harus segera mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik petugas pemadam, aparat keamanan, infrastruktur, anggaran, maupun teknologi yang diperlukan. Penanganan tidak boleh berlarut-larut karena keterlambatan dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan jumlah masyarakat yang terdampak.

Ketiga, negara menjamin pelayanan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Masyarakat yang terdampak karhutla berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang mudah diakses tanpa terbebani biaya. Negara harus menyediakan pemeriksaan, pengobatan, fasilitas kesehatan, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Selain itu, negara perlu memberikan bantuan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian akibat karhutla. Pemulihan ekonomi harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara, bukan diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing keluarga.

Keempat, negara menerapkan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan.
Islam menetapkan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan orang lain harus ditindak. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melanggar hukum, baik individu, perusahaan, maupun pihak yang menyalahgunakan kewenangan, harus diberikan sanksi yang tegas dan adil. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pelaku memiliki kekuatan ekonomi atau kedudukan tertentu.
Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kerusakan lingkungan.

Jangan Biarkan Rakyat Terus Menanggung Asap dan Kerugian

Karhutla seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan himbauan menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar rumah, atau melakukan pemadaman ketika api sudah meluas. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan hutan dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Islam telah memberikan panduan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Negara wajib hadir sebagai pelindung dan pengurus urusan rakyat, bukan sekadar regulator yang membiarkan kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan manusia.
Sudah semestinya hutan dijaga sebagai sumber kehidupan, bukan dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak. Sebab, ketika hutan rusak, bukan hanya pepohonan yang hilang, melainkan juga kesehatan, mata pencaharian, dan keselamatan masyarakat yang terancam.
Jangan sampai rakyat harus terus menghirup asap dan menanggung kerugian akibat tata kelola yang tidak berpihak kepada mereka. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Waullahualambissawab.