POLEMIK DESIL, SAAT KEMISKINAN DIPANDANG RELATIF

Dewasa ini, masyarakat ramai mempertanyakan hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Banyak orang terkejut setelah mengetahui rumah tangganya ternyata masuk desil 9 atau desil 10 (kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi), padahal kondisi keseharian mereka jauh dari gambaran kelompok masyarakat dengan kesejahteraan tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan angka desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya. Hal ini dinilai berdasarkan karakteristik sosial ekonomi. Ia menambahkan bahwa angka desil tidak menjadi ukuran ekonomi satu keluarga. (detik)

Pihak BPS menjelaskan bahwa penentuan desil tidak didasarkan pada penghasilan tertentu saja. Variabel lain seperti kondisi perumahan, kepemilikan asset, pendidikan, ketenagakerjaan, kepemilikan usaha, serta kesehatan juga menjadi indikator yang nilai untuk penentuan desil. Selain itu, BPS menyatakan bahwa penempatan desil bukan bergantung pada satu individu saja, melainkan pada keadaan ekonomi satu keluarga.

Desil memiliki fungsi sebagai alat pemeringkatan yang membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya. Informasi tersebut dapat digunakan kementrian/lembaga sebagai salah satu dasar menentukan sasaran dan prioritas program dalam masyarakat. Jadi desil ini dinilai dapat membantu pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil desil menggambarkan kebalikannya. Data yang tercantum dalam pengelompokkan desil justru awal mula ketimpangan sosial ekonomi muncul.

Di media sosial, salah satunya Threads, cerita-cerita itu bertebaran. Akun @yknanda, misalnya, mendapati rumah tangganya masuk desil 9. Padahal rumah yang ditempatinya bertipe 36 dan masih berstatus sewa. Aset yang dimiliki pun hanya satu mobil bekas dan perjalanan ke luar kota hanya sesekali saja. Ia juga bercerita bahwa keluarganya belum pernah didatangi petugas BPS untuk disurvei sehingga ia mempertanyakan keabsahan data ini bersumberdari mana. Hal yang sama pun dialami oleh akun Threads @herianiyulia.

Kemudian ada tanggapan lain dari @mrbudhhy. Ia mengaku mempunyai pendapatan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Ada asset berupa 2 mobil, 2 sepeda motor, rumah bersertifikat hak milik, serta sejumlah peralatan rumah tangga. Namun, penempatan desil yang diteirmanya tercatat di desil 2 (kelompok masyarakat dengan kesejahteraan relatif rendah). Dari sana, ia jadi mengerti kenapa anaknya justru tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar. Sebuah program untuk anak-anak yang ekonominya kurang.

Memang, cerita tersebut belum membuktikan data DTSEN keliru. Namun cuitan tersebut menunjukkan bahwa ada masalah dasar yang terlewat dari pandangan pemerintah. Desil lebih mudah dipahami sebagai label tingkat sosial ekonomi daripada segala hal yang BPS coba paparkan sebelumnya. Karena masalah yang timbul setelah penempatan desil ini muncul, yaitu nilai kelayakan suatu keluarga terhadap program bantuan dari pemerintah.

Dalam KBBI, kemiskinan adalah hal atau keadaan miskin, kemelaratan, atau kepapasan. Dalam masyarakat, kondisi ini berarti seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, akses pendidikan dan kesehatan, serta keamanan.

Dalam kapitalisme, penilaian kemiskinan umumnya diukur menggunakan standar moneter berupa tingkat pendapatan atau pengeluaran konsumsi minimum per kapita. Kapitalisme hanya membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan standar rata-rata masyarakat di sekitarnya. Dimana hal tersebut tidak menghasilkan penilaian akhir yang adil karena hanya mengandalkan angka konsumsi materi semata, mengabaikan bagaimana distribusi kekayaan tersalurkan dengan adil atau tidak.

Patokan inilah yang membuat penilaian kemiskinan dan kesejahteraan di negari ini selalu keliru, malah cenderung salah. Aktivitas ekonomi selalu yang menjadi fokus utama penilaian kesejahteraan di dalam kapitalisme membuat negara lebih mengutamakan hasil produksi para kapitalis yang nilainya bisa dihitung secara absolut. Realitas kemiskinan di lapangan yang mudah diindra terabaikan karena dianggap sebagai masalah kecil yang bisa diakali dengan penggunaan kata ‘relatif”.

Itulah kenapa penempatan desil ini bisa muncul. Karena kapitalisme telah menancapkan orientasi keuntungan di tubuh negara, berbagai kebijakan yang muncul akan selalau pro kepada para pengusaha. Akibatnya, yang miskin akan tetap dan makin miskin, dan yang kaya akan semakin kaya. Dengan desil, angka kemiskinan mungkin terlihat menurun tapi ketimpangan sosial dan ekonomi jelas makin terlihat nyata. Sehingga tidak ada kesejahteraan yang tecapai.

Negara dalam sistem Islam (Khilafah) berfungsi sebagai raa’in yang mengurusi setiap individu rakyatnya. Negara dalam Islam akan memperhatikan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Negara akan memastikan bahwa semua rakyat akan mampu mengakses kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa memandang kelas sosial. Baik yang kaya, apalagi yang miskin menerima kebutuhannya dengan sama, adil. 

Salah satu bukti kesejahteraan terjamin oleh Khilafah adalah dengan mengembalikan sumber daya alam sebagai milik rakyat, bukan perseorangan (swasta). Regulasi yang diterapkan akan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan segelintir oligarki. Jadi mustahil ada tambang yang dikuasai oleh satu pengusaha. Tambang, dan segala sumber daya alam negara akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat.

Pemimpin dalam sistem Islam tidak akan berselingkuh dengan oligarki demi meraih kekayaan pribadi. Oleh karena itu, hanya dengan menegakkan kembali sistem Islam, rakyat akan meraih kesejahteraan yang hakiki bukan sekadar mimpi.

Wallahu’alam bi showab