Harga Pangan meroket, Golongan Menengah Kebawah Makin Susah

Inflasi nasional Agustus 2026 mencapai 3,19% secara tahunan, naik dari 2,88% pada Juli. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 0,57% dalam sebulan dan menjadi penyumbang terbesar inflasi Agustus. Beberapa komoditas yang ikut mendorong kenaikan adalah daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras. Dan daerah yang tekanan harganya bahkan lebih tinggi, yaitu inflasi bulanan Agustus mencapai 0,34%, dibanding nasional 0,21%, dengan kelompok makanan sebagai salah satu pendorongnya, adalah provinsi Jawa Timur.

Kondisi ini tentu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Yang menyedihkan, dalam jangka pendek, yang paling cepat merasakan dampaknya adalah kelompok kelas menengah dan masyarakat bawah. Terutama kelompok kelas menengah di wilayah perkotaan. Pastilah kenaikan berbagai biaya kebutuhan hidup membuat masyarakat makin tercekik.

Keadaan ekonomi ini perlahan memengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama untuk kebutuhan sekunder yang mulai dikurangi demi menjaga pemenuhan kebutuhan pokok atau yang lebih prioritas. Sedangkan untuk masyarakat kalangan atas, turunnya perekonomian ini mungkin tidak akan seberapa berpengaruh bagi mereka. 

Disisi lain kita tahu, bahwa kalangan pejabat dan aparat berada nyaman sebagai masyarakat golongan kelas atas. Praktis, kesengsaraan rakyat tidak bisa mereka rasakan secara langsung. Anehnya, para pejabat mengklaim bahwa stok pangan melimpah ditengah naiknya berbagai kebutuhan. Andi Amran Sulaiman (Mentan/Kepala Bapanas) mengatakan kenaikan/fluktuasi harga beras bukan karena stok beras nasional menipis. Menurutnya, stok justru memadai, sehingga persoalannya perlu dilihat pada distribusi dan kondisi pasar (medcom.id, 05/09/2026).

Pada dasarnya, masalahnya cukup jelas. Barangnya ada secara nasional namun tidak dapat menjamin barang tersedia dengan harga murah di pasar tempat masyarakat berbelanja. Gangguan di salah satu titik, biaya transportasi, ketimpangan pasokan antarwilayah, atau produksi yang turun bisa membuat harga konsumen naik meskipun stok nasional terlihat aman. Kalau begitu, apalah arti produksi melimpah jika regulasinya tidak bisa dimaksimalkan. 

Maka ada sesuatu yang luput yang harusnya menjadi fokus pada persoalan pangan ini, yaitu distribusi yang efisien. Pengaturan distribusi yang tepat merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting, terutama ketika masalahnya bukan semata-mata kekurangan stok, tetapi stok yang tidak sampai ke wilayah dan konsumen dengan harga yang wajar. 

Harusnya, konsepnya sangat sederhana, stok di daerah surplus pangan dikirim ke daerah yang kekurangan dengan biaya distribusi yang efisien sehingga sampai ke konsumen dengan harga wajar. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut karena berkaitan dengan hajat utama seluruh rakyat Indonesia, yaitu makanan. Urusan pangan bukan urusan sepele. Jika negara tidak memiliki kemampuan mengatasi secara cepat, dampaknya akan beruntun. tekanan ekonomi yang terus berlangsung dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Ketika masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan primer, dampaknya tidak lagi terbatas pada persoalan ekonomi rumah tangga semata. Situasi tersebut dapat memengaruhi stabilitas sosial karena masyarakat mengalami penurunan rasa aman terhadap kondisi hidup mereka. Dampaknya adalah, kriminalitas meningkat, pinjol dan judol makin merajalela, dan berbagai kerusakan lainnya.

Sebab utama lainnya naiknya harga kebutuhan pokok lokal adalah merajelanya kartel. Monopoli harga oleh para pengepul besar hingga bebas menjual harga atas keuntungan sendiri. Minimnya pengawasan yang hingga aturan yang kurang tegas dari pemerintah pada pengepul barang menjadikan permainan harga pasar.

Pemerintah latah dalam mengatasi alurnya distributor kebutuhan pokok yang mana membiarkan monopoli harga oleh para pengepul besar. Tak mau ikut campur atas pengelolaan pasar hingga takut memberikan sanksi tegas pada pelaku monopoli. Ditambah lagi aturan baru atas pajak yang dibebani pada kebutuhan pokok menjadi faktor atas ketidak stabilan harga kebutuhan pokok menjadi masalah tak pernah selesai.

Mahalnya harga pangan ini menunjukkan gagalnya negara menyediakan pangan yang murah bagi rakyat. Negara harusnya mengantisipasi kenaikan harga. Sayangnya hal ini mustahil terwujud karena peran negara saat ini hanya sebagai regulator atau pengatur kebijakan bukan pengurus rakyat. Inilah tabiat negara kapitalis.

Dalam sistem kapitalisme kendali negara ada di tangan para korporat dan oligarki. Prinsip kapitalisme adalah membatasi gerak negara dan memberi ruang sebebas-bebasnya bagi para pemilik modal untuk menguasai segala sektor termasuk sektor pangan dan pertanian. Hal inilah yang menyebabkan kekacauan produksi, distribusi, hingga ketersediaan bahan pangan di pasaran akibat permainan kartel dan mafia pangan. Namun negara menunjukkan ketakberdayaan atas keberadaan kartel dan mafia bahan pangan ini.

Islam memiliki mekanisme agar harga pangan dapat stabil dan terjangkau. Konsep ini tertuang di dalam sistem ekonomi Islam yang secara praktis akan diterapakan dalam sistem pemerintahan Islam. Sudah saatnya umat melihat penerapan Islam secara sistemik sebagai satu-satunya solusi logis dan solusi tuntas untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul akibat diterapkannya kapitalisme global hari ini. Wallahua'lam bish shawab.