Pendidikan Mahal, Bukti Abainya Negara

Setiap kali tahun ajaran baru tiba, orang tua merasakan kecemasan, karena mereka perlu mempersiapkan berbagai kebutuhan bersekolah untuk anak-anak mereka. Di berbagai wilayah, masyarakat mengeluh tentang kesulitan mendapatkan sekolah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, sementara kebutuhan seperti seragam, alat belajar, dan biaya lainnya semakin menambah beban keuangan keluarga. Sistem zonasi yang sebelumnya diharapkan dapat menciptakan pemerataan akses pendidikan justru masih menyisakan masalah karena kualitas sekolah masih belum merata.

Situasi ekonomi masyarakat saat ini sangat menantang, terutama bagi yang berada di kalangan menengah ke bawah, dan hal ini sangat terasa saat mendekati tahun ajaran baru. Orang tua berusaha keras mencari dana untuk pendidikan anak yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka juga berjuang mencari sekolah untuk anak-anak mereka di tengah diterapkannya sistem zonasi untuk sekolah negeri, dan anak-anak menginginkan pendidikan yang berkualitas yang tidak selalu tersedia di zona tempat tinggal mereka (Kompas. id, 23/06/2026).

Ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya bisa diakses dengan mudah oleh semua orang. Pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu justru seringkali terlihat sebagai layanan yang berharga dan tergantung pada kemampuan finansial seseorang. Akibatnya, masyarakat harus berjuang lebih keras agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Masalah pendidikan bukan hanya sekadar tentang biaya, tetapi juga berhubungan dengan pandangan sistem yang diterapkan dalam mengelola kepentingan rakyat. Dalam sistem kapitalisme, pendidikan seringkali dipandang sebagai sector yang dapat dikelola berdasarkan prinsip keuntungan dan efisiensi ekonomi. Negara pun cenderung berperan sebagai pengatur kebijakan, alih-alih menjadi pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Ketika pendidikan dianggap sebagai barang dagangan, maka ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari terpenuhinya hak masyarakat, tetapi juga dari kemampuan finansial. Mereka yang memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar akan lebih mudah mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik, sedangkan masyarakat dengan ekonomi rendah harus menghadapi berbagai kendala. Situasi ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan yang sulit diatasi selama paradigma kapitalisme masih menjadi dasar dalam pengelolaan pendidikan.

Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai pendidikan. Dalam perspektif Islam, pendidikan dianggap sebagai kebutuhan fundamental bagi masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam Islam, pemerintah berperan sebagai pengurus yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rasulullah Saw bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. ” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar mendapatkan kekuasaan, tetapi merupakan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengalihkan tanggung jawab pendidikan kepada individu atau lembaga yang berorientasi keuntungan.

Dalam pandangan Islam, pendidikan juga dianggap sebagai sarana untuk membangun peradaban manusia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin adanya lembaga pendidikan yang baik, tenaga pengajar yang mumpuni, serta kurikulum yang dapat membentuk generasi yang berilmu dan memiliki kepribadian Islam. Ini sejalan dengan firman Allah SWT, “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. ” (QS. Al-Mujadilah : 11)

Dalam sistem Islam, dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tugas utama untuk menerapkan hukum syariat dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak boleh menyerahkan urusan rakyat kepada pihak lain yang hanya memikirkan keuntungan. Oleh sebab itu, pelayanan publik, termasuk pendidikan, harus dikelola sebagai tanggung jawab pemerintah.

Dalam pemerintahan Islam, pembiayaan pendidikan dapat dilakukan melalui mekanisme Baitul Maal. Pendapatan pemerintah berasal dari berbagai sumber yang telah ditentukan oleh syariat, termasuk pengelolaan aset publik yang manfaatnya harus kembali kepada masyarakat. Melalui pengelolaan sumber daya alam yang terpercaya, pemerintah dapat menyediakan pendidikan yang gratis dan berkualitas.

Hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang memungkinkan penguasaan kekayaan alam oleh segelintir orang. Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dikelola oleh pemerintah demi kepentingan rakyat. Rasulullah Saw bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, air, padang rumput dan api. ” (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya yang berhubungan dengan kebutuhan umum tidak boleh dikuasai secara pribadi oleh individu atau perusahaan.

Negara Islam akan memastikan distribusi yang adil dalam pendidikan di semua daerah. Tidak akan ada perbedaan signifikan antara sekolah yang ada di perkotaan dan yang ada di daerah terpencil, sebab negara harus memberikan fasilitas pendidikan yang memadai untuk semua warga. Dengan demikian, isu-isu seperti zonasi, kurangnya sekolah berkualitas, dan tingginya biaya pendidikan dapat diatasi melalui kebijakan yang fokus pada pelayanan umat.

Pendidikan dalam pandangan Islam tidak hanya berfokus pada kemampuan akademis, tetapi juga menumbuhkan individu yang menyadari tujuan hidupnya sebagai hamba Allah. Generasi yang dihasilkan dari sistem pendidikan Islami diharapkan memiliki pengetahuan, etika, dan keahlian untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Pendidikan menjadi alat untuk mencetak generasi penerus peradaban, bukan hanya sekedar cara untuk memenuhi tuntutan pasar kerja.

Masalah tingginya biaya pendidikan dan sulitnya akses ke sekolah yang berkualitas bukan hanya isu teknis yang bisa diatasi dengan perubahan regulasi sementara. Permasalahan ini berakar pada sistem yang mengedepankan kepentingan ekonomi di atas kebutuhan rakyat. Islam memberikan solusi komprehensif melalui peran negara sebagai pengelola masyarakat, pengelolaan sumber daya umat dengan amanah, serta penyediaan pendidikan sebagai hak bagi seluruh warga.