Hubungan Antara Penguasa dan Rakyat

Hubungan antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu faktor penting dalam bernegara. Ketika hubungan itu baik maka akan terciptanya kepercayaan dan stabilitas di tengah masyarakat, sedangkan hubungan yang tidak baik akan menimbulkan berbagai persoalan seperti ketidakpuasan, kritik, penolakan, hingga aksi protes dari rakyat. Sistem demokrasi nyatanya tidak bisa menciptakan hubungan baik dengan rakyat karena sejatinya, sistem pemerintahan ini lahir bukan dari syariat islam.

Belakangan ini, muncul berbagai aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi terkait kebijakan atau program pemerintah yang di anggap tidak sesuai contohnya Makan bergizi Gratis (MBG) harga BBM yang terus meningkat, biaya hidup yang semakin tinggi, dan kebijakan lainnya yang menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan program - program nya.  Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam hubungan antara penguasa dan rakyat. Hubungan para penguasa dan rakyat di system ini terjalin apabila saat pemilihan umum saja. Dimana penguasa membutuhkan suara rakyat untuk memilihnya, tetapi setelah mereka terpilih dan duduk di kursi jabatannya, mereka lupa pada suara rakyat yang memilih mereka. Itulah pemimpin atau penguasa pada sistem demokrasi kapitalis ini. Dalam sistem demokrasi, Perbedaan pandangan antara penguasa dan rakyat sering terjadi karena masing-masing memiliki kepentingan dalam sudut pandang yang berbeda. 

A. Realitas Hubungan Penguasa dan Rakyat Saat Ini

Dalam sistem politik yang berlaku saat ini, hubungan antara penguasa dan rakyat sering kali dibangun atas dasar kepentingan dan manfaat. Rakyat mendukung penguasa selama dianggap mampu memenuhi harapan mereka, sedangkan penguasa berusaha mempertahankan dukungan publik agar kekuasaan tetap terjaga. Akibatnya, hubungan yang terbentuk cenderung bersifat pragmatis dan tidak memiliki standar yang tetap.

Hal ini dapat terlihat ketika berbagai kelompok masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan tertentu. Mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, menyuarakan sembilan tuntutan utama terkait kondisi sosial dan ekonomi nasional (Idntimes.com). demontrasi Mahasiswa menuntut penurunan harga BBM, evaluasi program MBG, penghentian pemborosan anggaran negara, serta perbaikan komunikasi pemerintah menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan yang sedang berjalan. 

Di sisi lain, masyarakat semakin berani menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi, tidak sedikit yang merasa bahwa kritik sering kali dianggap sebagai bentuk perlawanan. 

Meskipun demikian, dalam sistem demokrasi penguasa tetap memiliki berbagai instrumen politik dan kekuasaan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Selama memiliki legitimasi hukum dan dukungan politik yang cukup, kebijakan tersebut dapat terus dilaksanakan meskipun sebagian rakyat menyampaikan penolakan. Akibatnya sering muncul kesan bahwa aspirasi rakyat hanya didengar, tetapi tidak selalu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, demokrasi memberikan ruang kebebasan berpendapat kepada masyarakat. Kebebasan ini memungkinkan rakyat mengkritik, mengawasi, bahkan menentang kebijakan penguasa. Namun kebebasan tersebut juga sering melahirkan tarik-menarik kepentingan antarkelompok yang masing-masing mengatasnamakan rakyat. Pada akhirnya, ukuran benar dan salah sering ditentukan oleh suara mayoritas, kekuatan politik, atau kepentingan kelompok tertentu, bukan berdasarkan standar yang tetap.

B. Hakikat Kepemimpinan dalam Islam 

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem Islam, hubungan antara penguasa dan rakyat dibangun di atas landasan akidah Islam, sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang sangat besar. Seorang penguasa bertanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, melindungi rakyat, serta mengelola berbagai urusan publik sesuai dengan syariat Islam. Kekuasaan bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penguasa tidak dipandang sebagai pihak yang memiliki kekuasaan mutlak, melainkan sebagai amanah yang bertugas mengurus urusan umat. Sementara itu, rakyat memiliki kewajiban untuk memberikan ketaatan selama penguasa menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak memerintahkan kemaksiatan. Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, penguasa harus memiliki sifat amanah, adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kewajiban Penguasa terhadap Rakyat memiliki beberapa kewajiban utama, antara lain:

1. Menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam.

2. Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

4. Menegakkan keadilan tanpa membedakan status sosial.

5. Melindungi hak-hak rakyat dari segala bentuk kezaliman.

Apabila penguasa menjalankan kewajibannya dengan baik, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh kepercayaan antara rakyat dan pemerintah.

C. Kewajiban Rakyat terhadap Penguasa

Sebagaimana penguasa memiliki kewajiban, rakyat juga memiliki tanggung jawab terhadap pemimpinnya. Di antaranya adalah memberikan ketaatan dalam perkara yang sesuai dengan syariat, menjaga persatuan umat, serta mendukung kebijakan yang membawa kemaslahatan. Namun, ketaatan dalam Islam bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak. Jika penguasa melakukan penyimpangan atau melanggar hukum Allah, rakyat memiliki hak untuk memberikan nasihat, kritik, dan koreksi dengan cara yang baik sesuai tuntunan Islam. Hubungan penguasa dan rakyat dalam Islam bersifat interaktif dan penuh tanggung jawab. Penguasa berkewajiban mendengar aspirasi rakyat, sedangkan rakyat berhak menyampaikan pendapat dan melakukan muhasabah (kontrol terhadap penguasa). Terdapat dalam hadist berikut ini :

Rasulullah SAW bersabda:   

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ (أَوْ حَقٍّ) عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran (atau kalimat yang adil) di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud No. 4344, Tirmidzi No. 2100, dan Ibnu Majah)

Rasulullah SAW bersabda :

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ     

  

Artinya: "Seutama-utama syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim lalu ia menasihatinya (memerintahkannya pada kebaikan dan melarangnya dari keburukan), kemudian penguasa itu membunuhnya." (HR. Al-Hakim)

Sejarah Islam menunjukkan banyak contoh bagaimana para khalifah menerima kritik dari rakyat. Hal ini mencerminkan bahwa dalam sistem Islam terdapat mekanisme pengawasan yang memungkinkan penguasa tetap berada pada jalur yang benar. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Di sisi lain, rakyat juga dituntut untuk menjaga stabilitas masyarakat dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan. Oleh sebab itu, hubungan antara penguasa dan rakyat dalam Islam bukan hubungan antara pihak yang berkuasa dan yang dikuasai, melainkan hubungan kemitraan dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah serta kemaslahatan umat.

D. Tantangan dalam Mewujudkan Hubungan Ideal

Meskipun Islam telah memberikan pedoman yang jelas, dalam praktiknya hubungan penguasa dan rakyat sering menghadapi berbagai tantangan. Penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing dapat menyebabkan ketidakharmonisan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman Islam yang benar, komitmen untuk menegakkan keadilan, dan keberanian melakukan amar makruf nahi mungkar agar hubungan antara penguasa dan rakyat tetap berjalan sesuai tuntunan syariat. Dalam sistem Islam, hubungan penguasa dan rakyat dibangun atas dasar amanah, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Penguasa bertugas mengurus urusan umat berdasarkan hukum Allah, sementara rakyat berkewajiban memberikan ketaatan serta melakukan pengawasan yang konstruktif. Apabila kedua pihak menjalankan perannya dengan baik, maka akan terwujud masyarakat yang adil, sejahtera, dan diridhai Allah Swt. Hubungan yang demikian menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kemuliaan kehidupan umat islam.

Begitulah seharusnya dinamika hubungan rakyat dan penguasa dimana penerapan syariat Islam secara kaffah mengatur seluruh aspek kehidupan. Rasulullah SAW bersabda,  “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. seorang Imam akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Wallahu a’lam bishshowab.