PPPK Dikorbankan, Negara Hemat, Rakyat Terjerat

Gelombang kecemasan tengah menyelimuti para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alih-alih mendapatkan kepastian kerja, mereka justru dihadapkan pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kebijakan ini bukan tanpa sebab. Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30%. Akibatnya, pemerintah daerah dipaksa “merapikan” anggaran—dan yang pertama dikorbankan adalah manusia.

Sebagaimana dikutip dari Kompas (6-4-2026), “fiskal menyusut, PPPK terhimpit” menggambarkan kondisi di mana ruang anggaran semakin sempit sehingga keberadaan PPPK dianggap membebani. Sementara itu, laporan BBC Indonesia menyoroti keresahan para tenaga PPPK yang kini dihantui ketidakpastian nasib.

Lebih jauh, rencana konkret sudah di depan mata. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana memberhentikan sekitar 9.000 PPPK. Di wilayah Sulawesi, sinyal serupa juga menguat. Seperti dikutip dari Bisnis.com (6-4-2026), pemerintah daerah memberi isyarat bahwa keterbatasan anggaran dapat berujung pada “merumahkan” PPPK.

Pertanyaannya: mengapa yang dipangkas justru mereka yang melayani rakyat?

Jawabannya pahit, namun nyata: karena sistem yang digunakan memang memungkinkan—bahkan mendorong—hal itu terjadi.

Dalam sistem kapitalisme, negara tidak berdiri sebagai pengurus rakyat, melainkan sebagai pengelola anggaran yang tunduk pada logika efisiensi. Ketika angka-angka fiskal dianggap tidak sehat, maka “pengurangan beban” menjadi solusi—dan pegawai adalah variabel yang paling mudah dikorbankan.

Inilah wajah asli kapitalisme: manusia dipandang sebagai biaya, bukan amanah.

Skema PPPK sendiri lahir dari logika ini. Status kontrak, tanpa jaminan jangka panjang, menjadikan mereka fleksibel untuk direkrut saat dibutuhkan dan dilepas saat dianggap membebani. Mereka adalah “tenaga cadangan” dalam sistem yang lebih mementingkan neraca daripada nyawa kehidupan.

Lebih ironis lagi, negara berdalih bahwa langkah ini demi menjaga disiplin fiskal dan pembangunan. Namun, pembangunan untuk siapa jika pelayan publiknya justru disingkirkan?

Krisis anggaran yang sering dijadikan alasan pun bukan sesuatu yang netral. Ia adalah produk dari sistem fiskal kapitalis yang berfokus menjaga stabilitas makroekonomi dan iklim pasar. Selama pasar aman, maka kebijakan dianggap benar—meskipun rakyat terhimpit.

Islam memandang persoalan ini dari sudut yang sama sekali berbeda.

Negara dalam Islam adalah raa’in—pengurus rakyat, bukan sekadar penjaga angka-angka anggaran. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Maka, tidak ada ruang bagi negara untuk melepaskan tanggung jawab dengan alasan efisiensi.

Dalam sistem Islam (Khilafah), pegawai negara bukanlah beban, melainkan bagian dari pelayanan publik yang wajib dijaga keberadaannya. Negara justru berkewajiban menyediakan lapangan kerja, menjamin kestabilan pekerjaan, dan memberikan gaji yang layak.

Sumber pembiayaan pun tidak sempit seperti dalam kapitalisme. Baitul Mal memiliki pos pemasukan yang kuat dan beragam, seperti fai’ dan kharaj, yang memungkinkan negara membiayai kebutuhan publik tanpa harus memangkas tenaga kerja.

Lebih dari itu, orientasi fiskal dalam Islam bukan menjaga pasar, tetapi memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya—pangan, sandang, dan papan. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah hak rakyat yang wajib dipenuhi negara secara langsung, bukan dikurangi atas nama penghematan.

Dengan paradigma ini, tidak akan ada cerita ribuan pegawai pelayanan publik kehilangan pekerjaan hanya karena angka-angka anggaran harus “dirapikan”.

Kasus PPPK hari ini membuka satu fakta penting: dalam sistem kapitalisme, manusia bisa dikorbankan demi stabilitas angka.

Ketika negara lebih takut defisit daripada takut menelantarkan rakyatnya, maka sesungguhnya ada yang salah dari fondasi sistem itu sendiri.

Islam menawarkan jalan yang berbeda—jalan di mana negara benar-benar hadir sebagai pengurus, bukan sekadar penghemat. 

Pertanyaannya, masihkah kita bertahan pada sistem yang berulang kali mengorbankan manusia, atau mulai berani melirik solusi yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab?

Waullahualambissawab