BOP Jerat AS-Isr43l Melemahkan Negeri Muslim

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membawa Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) jika kemerdekaan untuk Palestina tidak terwujud. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Muhammad Cholil Nafis usai acara silaturahmi presiden dengan kyai dan tokoh ormas Islam di Istana Negara, Kamis (5/3/2026), malam.

"Beliau bertekad untuk kemerdekaan Palestina. Jika memang tidak untuk Palestina, beliau siap mundur," kata Cholil, kepada wartawan.

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie juga mengatakan dalam pertemuan itu presiden mengungkapkan komitmen akan keluar dari BoP jika arah perkumpulan ini melenceng dari cita-cita kemerdekaan Palestina.

Ada poin-poin perjanjian pada butir ke-18 yang  menyebutkan  pembentukan Palestina akan merdeka. Selain itu juga pada poin ke-19 menyebutkan Trump akan menjembatani perdamaian antara Palestina dan Israel.

Siapa yang berkhianat dan siapa yang sebenarnya sebagai penyelamat tanah palestina untuk mendapatkan haknya dan bebas merdeka tanpa ada intervensi negara AS ataupun Israel Yahudi 

Sebenarnya perdebatan seputar keberadaan tanah palestina sudah jelas baik secara normatif maupun sejarah, siapa yang merampas dan menduduki tanah yang sudah jelas milik kaum muslimin ini dan bop buatan AS juga sudah jelas keberpihakannya kepada siapa. 

Jika ditelusuri lebih dalam, BoP sejatinya telah menunjukkan kegagalannya dalam mewujudkan perdamaian. Hal ini karena aktor utama yang menginisiasi sekaligus memimpin agenda tersebut adalah negara yang selama ini justru menjadi pelaku utama agresi dan konflik di berbagai belahan dunia, yakni Amerika Serikat. 

Banyak pengamat menilai bahwa BoP bukanlah forum yang murni bertujuan menciptakan perdamaian. Sebaliknya, ia justru dipandang sebagai proyek kolonial gaya baru Amerika Serikat untuk menguasai Palestina secara penuh. Melalui skema ini, Amerika Serikat berupaya melucuti kekuatan perlawanan Palestina seperti Hamas, sekaligus membuka jalan bagi pengusiran penduduk asli dari tanah mereka sendiri. Jika skenario ini berhasil, maka Palestina akan kehilangan kedaulatannya secara total.

Sikap pemerintah yang masih bertahan di dalamnya dinilai menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam bayang-bayang dominasi politik Amerika Serikat. Independensi yang tergadaikan menandakan Indonesia berada dalam tekanan dan pengaruh dari kekuatan global yang lebih besar.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki keberanian moral dan politik untuk berdiri di barisan pembela rakyat Palestina. Tanpa harus menjadi bagian dari anggota bop yang sudah tahu AS maupun Israel tidak akan melepaskan Palestina dengan dalih apapun, dan bahwa bergabung dengan BoP merupakan langkah yang keliru dan tidak sejalan dengan semangat solidaritas umat Islam terhadap perjuangan Palestina.

Islam Memandang Konflik Palestina 

Dalam perspektif Islam, membantu penjajahan atau mendukung agenda yang memperkuat dominasi penjajah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Palestina bukan sekadar isu geopolitik, tetapi juga persoalan kehormatan umat Islam. Tanah tersebut memiliki kedudukan penting dalam sejarah dan akidah umat, sehingga pembebasannya menjadi tanggung jawab bersama.

Sementara berbagai upaya diplomasi internasional yang selama ini ditempuh terbukti tidak mampu menghentikan penjajahan Israel, forum global hanya menghasilkan resolusi tanpa implementasi nyata di lapangan. Faktanya rakyat Palestina terus hidup dalam penderitaan akibat blokade, serangan militer, dan pengusiran dari tanah mereka sendiri.

Karena itu, muncul pandangan bahwa pembebasan Palestina tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme politik internasional yang didominasi kekuatan besar. Dibutuhkan kekuatan umat Islam yang bersatu dan memiliki kepemimpinan yang mampu melindungi serta membela kepentingan mereka.

Oleh karenanya munculnya desakan agar Indonesia keluar dari BoP menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat semakin meningkat. Banyak yang berharap pemerintah dapat mengambil sikap yang lebih tegas dan independen dalam membela keadilan bagi Palestina. Sebab sejarah selalu mencatat, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berdiri di pihak yang benar, meski harus berhadapan dengan tekanan kekuatan dunia tanpa kompromi, diplomasi yang merugikan eksistensi dan wibawa negeri ini.

Wallahu'alam bisshowab