Anak dalam Bahaya, Negara Kehilangan Arah Perlindungan

Anak seharusnya tumbuh dalam rasa aman, dicintai, dan dilindungi. Namun kenyataan hari ini menunjukkan sebaliknya. Kekerasan terhadap anak dan praktik child grooming kian sering muncul ke permukaan, menyisakan luka fisik dan trauma psikologis yang panjang. Ironisnya, kasus-kasus ini terus berulang, seolah menjadi peristiwa biasa yang cepat berlalu dari perhatian publik. Di sinilah pertanyaan mendasar muncul, di mana negara ketika anak-anak justru menjadi korban?

Sepanjang tahun 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sedikitnya 2.063 kasus pelanggaran hak anak. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Yang lebih memprihatinkan, peristiwa ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak.

Di saat yang sama, kasus child grooming semakin banyak terungkap. Anak-anak dimanipulasi secara emosional, dibangun ketergantungan psikologisnya, lalu dieksploitasi oleh pelaku. Dampaknya tidak berhenti pada satu kejadian, tetapi membekas lama dalam kehidupan anak, memengaruhi kepercayaan diri, kesehatan mental, bahkan masa depan mereka.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan kasus terisolasi. Ia telah menjadi fenomena sosial yang meluas dan berulang, menandakan adanya masalah serius dalam sistem perlindungan anak di negeri ini.

Kekerasan terhadap anak dan child grooming sejatinya termasuk kejahatan luar biasa. Korbannya adalah individu yang paling lemah, belum mampu melindungi diri, dan sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Namun, penanganannya sering kali tidak mencerminkan urgensi tersebut. Banyak kasus berakhir tanpa kejelasan hukum, lamban ditangani, atau bahkan terabaikan setelah sorotan media mereda.

Semakin meningkatnya jumlah kasus menunjukkan bahwa perlindungan negara masih lemah, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Negara kerap hadir setelah kejadian terjadi, bukan sebelum bahaya mengintai. Sementara itu, ruang-ruang sosial—termasuk ruang digital—dibiarkan berkembang tanpa pengawasan nilai yang kuat.

Akar persoalan ini tidak lepas dari paradigma sekuler dan liberal yang mendominasi kebijakan dan cara pandang masyarakat. Dalam paradigma ini, kebebasan individu sering ditempatkan di atas perlindungan moral dan keamanan sosial. Nilai benar dan salah menjadi relatif, batasan pergaulan dikaburkan, dan kontrol sosial dilemahkan atas nama privasi serta hak personal.

Padahal, akal sehat menunjukkan bahwa masyarakat tanpa batasan yang jelas akan melahirkan ruang subur bagi kejahatan. Islam sejak awal menegaskan pentingnya menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan. Ketika batasan ini ditanggalkan, yang terjadi bukanlah kebebasan sejati, melainkan kekacauan yang merugikan pihak paling lemah, yaitu anak-anak.

Islam memandang kejahatan terhadap anak sebagai pelanggaran serius yang tidak boleh ditoleransi. Karena itu, Islam menyediakan sistem perlindungan yang bersifat menyeluruh, mencakup pencegahan dan penanganan. Hukum dalam Islam dirancang bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera dan rasa aman di tengah masyarakat.

Negara dalam Islam berkewajiban penuh melindungi anak dari segala bentuk bahaya. Perlindungan ini bersifat preventif, dengan membangun lingkungan sosial yang sehat, membatasi ruang-ruang yang membuka peluang maksiat dan kejahatan, serta memastikan sistem pendidikan dan media tidak merusak akhlak. Pada saat yang sama, perlindungan kuratif juga dijalankan dengan penanganan cepat, adil, dan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Namun, hukum yang tegas saja tidak cukup jika paradigma masyarakat tetap rusak. Di sinilah peran dakwah menjadi sangat penting. Dakwah bertugas mengubah cara pandang sekuler-liberal menjadi cara pandang Islam, yang menempatkan keamanan, kehormatan, dan keselamatan anak sebagai prioritas utama. Ketika masyarakat memiliki standar nilai yang sama dan sahih, kontrol sosial akan berjalan secara alami.

Lebih dari itu, perubahan parsial tidak akan menyelesaikan masalah. Selama sistem yang menaungi kehidupan masih sekuler, perlindungan anak akan terus rapuh. Islam menawarkan solusi sistemik melalui penerapan aturan Islam secara menyeluruh, sehingga negara, masyarakat, dan individu berjalan dalam satu arah yang sama.

Maraknya kekerasan terhadap anak dan child grooming adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Setiap kasus yang dibiarkan tanpa penyelesaian tuntas adalah kegagalan kolektif dalam menjaga generasi. Anak-anak tidak bisa menunggu perubahan yang lambat dan setengah hati, sementara trauma terus menggerogoti masa depan mereka.

Sudah saatnya arah perlindungan anak dikembalikan pada solusi yang mendasar. Islam tidak hanya mengecam kejahatan, tetapi juga menghadirkan sistem yang mencegahnya sejak awal. Penerapan Islam secara kaffah, dengan kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab, menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan manusiawi.

Jika generasi adalah penentu masa depan umat, maka melindungi anak bukan pilihan, melainkan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Wallahu a'lam