-->

Pendidikan Generasi adalah Hak Dasar Syar'i dan Tanggung Jawab Negara


Oleh : Novia Putri Yude

Pendidikan di Indonesia semakin tertinggal dan faktor ekonomi adalah salah satu masalah besar yang menjadi penyebab banyaknya anak-anak putus sekolah. Anak-anak banyak yang memilih membantu perekonomian keluarga dibandingkan belajar di sekolah untuk meraih pendidikan. Negara juga kurang memperhatikan hak rakyatnya untuk mendapatkan pendidikan layak. Inilah sistem kapitalis yang sudah jelas sangat merugikan rakyat.

Banyak fakta mengungkapkan salah satu faktor besar banyak yang putus sekolah karena membantu ekonomi keluarga. Persentase tertinggi Anak Tidak Sekolah (ATS) karena faktor ekonomi sebanyak 25,55 persen dan ATS karena membantu orang tua bekerja sebanyak 21,64 persen. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin mengatakan faktor ekonomi dan membantu orang tua mencari nafkah menjadi penyumbang terbanyak pada tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. (Tirto.Id)

Selain itu, penyebab anak tidak sekolah adalah menikah, merasa pendidikan cukup, disabilitas, akses yang jauh, perundungan dan faktor lainnya. Banyak pada usia menengah akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah dan menikah.

“Ini terutama terjadi pada usia yang makin tinggi, maka probabilitas untuk tak sekolahnya menjadi lebih tinggi. Baru kemudian di hal lain karena mengurus rumah tangga, menikah, jadi hal-hal ini faktor paling banyak yang membuat anak tidak sekolah,” ucap Tatang. (Tirto.id)

Kesenjangan pendidikan juga terlihat jelas antara keluarga miskin dan keluarga kaya. Akses pendidikan termiskin dan terkaya di tingkat SMA sangat terlihat walaupun di tingkat SD dan SMP sudah mulai berkurang.

Upaya Pemerintah Mengatasi Kesenjangan Pendidikan

Pemerintah Indonesia merancang sekolah rakyat di berbagai daerah. Sekolah Rakyat dirancang dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Modelnya adalah pendidikan berasrama 24 jam yang menggabungkan pembelajaran formal, penguatan karakter, hingga orientasi dan matrikulasi.

Sistem sekolah rakyat pun masih belum matang dan tidak menyeluruh sehingga belum menjadikan solusi di bidang pendidikan. Pada sistem kapitalis pendidikan tidak diutamakan karena titik prioritas adalah kepentingan bisnis asing.

Di Jawa Tengah, Pemerintah mengadakan program sekolah swasta gratis untuk mereka yang tidak mampu. Melalui kerja sama dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK yang tersebar di seluruh Jawa Tengah, Pemprov menyediakan total 5.004 kursi tambahan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Luthfi menjelaskan program ini dirancang untuk memberi kesempatan setara kepada seluruh generasi muda secara menyeluruh, sekaligus menekan angka putus sekolah.

Upaya Pemerintah Daerah Ja-Teng untuk menekan angka putus sekolah pun masih belum menuntaskan dan memberikan solusi pemberantasan total angka putus sekolah. Hanya sebagian daerah yang menjalankan sekolah gratis. Sistem kapitalis selalu membelakangi pendidikan. Pendidikan gratis dan hak semua rakyat adalah tanggung jawab negara di dalam sistem Islam.

Islam Memandang Pendidikan adalah Hak Seluruh Rakyat

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam sistem Islam. Negara benar-benar bertanggung jawab atas pendidikan rakyat sesuai dengan syariat Islam. Pembiayaan pendidikan dalam politik Islam seluruhnya ditanggung oleh negara. Mulai dari gaji guru, dosen, infrastruktur sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya adalah tanggung jawab negara dalam kata lain, pendidikan harus gratis. Ini akan terwujud ketika sistem politik Islam ditegakkan.

Islam mengadopsi sistem pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah. Politik Islam dalam menangani pendidikan memiliki prinsip diantaranya, Islam memandang ilmu sebagai salah satu ruh/jiwa dalam manusia seperti pentingnya air dalam keberlangsungan hidup. Pendidikan merupakan perkara yang vital dan strategis yang tidak bisa diukur dengan dimensi materi.

Peran negara dalam sistem pendidikan Islam benar-benar menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pendidikan ini dibiayai megara yang bersumber dari praktik sistem ekonomi Islam. Dua sumber ekonomi untuk pendidikan berasal dari baitul mal dan waqaf. Inilah seharusnya pendidikan yang baik dan diperjuangkan umat Islam.

Wallahu'alambisshawab