Pajak dalam Sistem Kapitalisme: Memalak Rakyat, Dzalim

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pajak sering dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk membiayai pembangunan negara. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Seringkali, kebijakan perpajakan dalam sistem kapitalisme menjadi alat pemerasan terhadap rakyat kecil, yang pada gilirannya mengarah pada ketidakadilan dan penindasan. Pajak, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya. Dalam sistem ini, negara berperan sebagai regulator yang mengatur agar pasar tetap berfungsi dengan lancar. Namun, seringkali negara dalam sistem kapitalisme lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dan pemilik modal besar, sementara rakyat biasa menjadi korban dari kebijakan ekonomi yang diterapkan. Pajak, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memajukan negara, tetapi sering kali digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kekayaan elit dan kemiskinan rakyat.

Di negara-negara kapitalis, beban pajak sering kali tidak adil. Rakyat kecil, yang sudah kesulitan dengan penghasilan mereka, dipaksa untuk membayar pajak yang tinggi, sementara perusahaan besar atau individu kaya dapat menghindari kewajiban pajak melalui celah hukum atau strategi penghindaran pajak. Menurut data dari Tax Justice Network, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan ketimpangan besar dalam sistem perpajakan mereka. Di negara-negara tersebut, perusahaan besar sering kali hanya membayar pajak yang sangat rendah, sementara masyarakat kelas bawah harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan besar hanya mencapai sekitar 5-10% dari total pendapatan mereka, sementara rakyat biasa membayar lebih banyak dari penghasilan mereka.

Salah satu akibat dari sistem pajak yang tidak adil dalam kapitalisme adalah meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan. Masyarakat kelas menengah dan bawah dipaksa untuk menanggung beban pajak yang tinggi, sementara keuntungan besar tetap mengalir ke segelintir orang yang menguasai sumber daya dan kekayaan. Pajak yang tinggi pada barang dan jasa, misalnya, akan mempengaruhi daya beli masyarakat, yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, pajak yang rendah untuk perusahaan besar dan individu kaya tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga mengurangi kapasitas negara untuk menyediakan layanan publik yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berdasarkan data dari World Bank, ketidaksetaraan pendapatan semakin melebar di banyak negara kapitalis. Negara-negara dengan sistem pajak yang timpang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi bagi mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan. Pajak, yang seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial, malah berfungsi sebagai alat pemerasan yang semakin menguatkan jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam menawarkan sistem perpajakan yang jauh lebih adil dan berdasarkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pajak bukanlah alat untuk memeras rakyat, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Salah satu contoh sistem pajak dalam Islam adalah zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada yang membutuhkan. Zakat bukanlah pajak yang memberatkan, tetapi lebih kepada berbagi kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan keseimbangan sosial.

Selain zakat, dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran aktif untuk memastikan kesejahteraan rakyat dengan cara yang adil. Negara harus mengelola sumber daya alam dan kekayaan negara untuk kepentingan bersama, tidak untuk menguntungkan segelintir orang. Sebagai contoh, dalam Islam, sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang adalah milik umum dan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Negara Islam tidak boleh membiarkan kekayaan alam dikuasai oleh pihak swasta atau asing. Hal ini memastikan bahwa kekayaan negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang.

Dalam sistem ekonomi Islam, pajak dan zakat bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan sosial. Zakat memastikan bahwa ada distribusi kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan, sementara pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Negara Islam memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi warganya. Dengan sistem ini, negara tidak hanya mengandalkan pajak untuk membiayai pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Salah satu konsep penting dalam sistem ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan pinjaman. Dengan melarang riba, Islam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan adil, yang mencegah ketergantungan pada utang dan memastikan bahwa masyarakat tidak dipermainkan oleh lembaga keuangan atau bank yang hanya berfokus pada keuntungan.

Pajak dalam sistem kapitalisme sering kali berfungsi sebagai alat pemerasan terhadap rakyat, dengan beban yang tidak adil antara masyarakat kelas bawah dan elit pemilik modal. Sementara itu, sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih adil, dengan pajak dan zakat yang bekerja untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat. Negara Islam berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, memastikan bahwa kekayaan negara digunakan untuk kebutuhan publik, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme, memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat.

Wallahu a'lam