Kelangkaan Elpigi Meresahkan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati buka-bukaan soal penyebab LPG 3 kg langka. Ia mengatakan kelangkaan terjadi karena peningkatan konsumsi.

"Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kami sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

Demi menjaga stok LPG, Nicke menjelaskan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran. Selain itu, pihaknya turut bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

Nicke menuturkan menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

Namun, saat ini persentase penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen. Hal ini, kata Nicke, mengindikasikan ada subsidi yang tak tepat sasaran.

Nicke mengatakan untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 kg, Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Ia juga mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya. Artinya, LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

Menurutnya, dengan peran aktif masyarakat diharapkan dapat membantu peran Pertamina dalam menjaga kestabilan pasokan LPG di seluruh wilayah Indonesia.

Semestinya Ketersediaan LPG menjadi tanggungjawab pemerintah dan peran negara yang paling utama menyediakannya . Maka kelangkaan ini adalah tanda gagalnya pemerintah memenuhi kebutuhan pokok rakyat.  Adanya LPG non subsidi dalam waktu yang bersamaan apalagi diklaim lebih aman, jelas memberikan ‘pasar’ pada pengusaha.

Pengelolah Kebutuhan rakyat dalam pandangan Islam

Sistem ekonomi islam meniscayakan ketersediaannya untuk semua rakyat, dengan harga murah atau gratis, karena Islam mengharuskan pengelolaan SDA oleh negara .

Islam agama sempurna dan paripurna  , sehingga memiliki mekanisme bagaimana mengelola Sumber Daya Alam  dan mendistribusikan kepada rakyat dengan baik dan benar , yakni diantaranya sebagai berikut :

Pertama , pengelolaan SDA  tidak akan diserahkan kepada korporasi .

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam Hadits At - Tirmidzi meriwayatkan dari Abyadh bin Hamal : Abyadh diceritakan telah meminta kepada Rasulullah Saw  untuk dapat mengelola suatu tambang garam .

Maka Rasulullah semula mengizinkannya  , namun segera diingatkan oleh sahabat  , " wahai Rasulullah tahukah engkau apa yang telah  Engkau berikan tambang tersebut darinya .

Dalam hadits tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tambang garam harus dapat dirasakan oleh orang banyak tidak boleh dimiliki oleh Satu individu tertentu dan apalagi dikuasi korporasi .

Sangat jelas bahwa LPG bagian dari SDA harus negara yang mengelolanya dan hasil produksi nya dapat didistribusikan kepada seluruh rakyat .

Kedua , tidak ada pembeda antara rakyat miskin dan mampu . Sebab , jika terkategori kebutuhan pokok , maka sejatinya semua rakyat membutuhkannya  , bukan hanya yang miskin saja .

Ketiga , negara juga akan memastikan distribusi berjalan secara optimal . Bahkan jika perlu dibuat mekanisme bagaimana paling mudah dan efesien. Sehingga , rakyat mendapatkan haknya .

Penguasaan dalam Islam ( Khalifah )  , akan memiliki rasa takut dan khawatir jika  ada satu rakyat saja yang kelaparan  atau belum terpenuhinya salah satu kebutuhan dari rakyatnya . Sebab Khalifah sadar kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas kepemimpinannya .

Keempat , Islam melarang  melakukan penimbunan atas barang yang dicari dan sangat vital dibutuhkan seperti gas ini. Penimbunan ini dimaksud dengan tujuan menjual lagi dengan harga yang  jauh berbeda dengan harga pasaran .

Maka jika ada yang melakukan penimbunan maka negara wajib memberi sanksi yang tegas karena hal tersebut menyulitkan rakyat . 

Seperti itulah mekanisme Islam dalam mengelola SDA dalam mencegah terjadi kelangkaan . Semata - mata dijalankan karena keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Wallahu’alam bishawab