Penanganan Pandemi Carut-Marut, Nyawa Ratusan Nakes Terenggut

Oleh: Faizah Khoirunnisa' Azzahro

Penamabda.com - Tahun 2020 telah berlalu, namun tidak dengan pandemi yang masih menjadi hantu. Sejak kasus pertama di Wuhan mencuat ke publik, berarti di bulan Januari 2021 ini pandemi Covid19 genap setahun. Tentu milad-nya  bukan untuk dirayakan dengan sukacita, sebaliknya harus mengundang prihatin bersama bahwa pandemi semakin berlarut-larut. Di saat negara asal pandemi telah move-on, negara kita masih kalangkabut menghadapi peningkatan kasus yang kian menanjak. Belum usai gelombang pertama, jumlah kasus positif hampir mendekati angka sejuta. 

Bagaimana kualitas penanganan pandemi, dapat dilihat dari "prestasi" yang berhasil diperoleh negara ini. Indonesia meraih posisi teratas di wilayah Asia dalam jumlah kasus kematian tenaga medis dan kesehatan akibat Covid19, dan menduduki peringkat kelima di seluruh dunia (www.nasional.kompas.com, 02-01-2021). Tak pantas dibanggakan, prestasi ini harusnya menjadi kritik tajam dan evaluasi total terhadap kinerja penguasa.

Kebijakan Salah Langkah

Kelambanan respon pemerintah saat pandemi telah mendunia dan keengganan dalam melakukan lockdown total, terbukti menjadi bom waktu di kemudian hari. Tak hanya masyarakat sipil, 507 tenaga medis telah gugur (www.kompas.com, 29-12-2020), menjadi tumbal ketidakbijakan penguasa. Beban kerja nakes yang sudah berat dengan membludaknya pasien Covid19, diperparah dengan minimnya alat perlindungan diri dan faskes yang diberikan, serta tunjangan yang rendah. Nakes bukanlah superhero, melainkan manusia biasa yang memiliki rasa lelah dan stress, yang bisa menurunkan daya tahan tubuh hingga memudahkan virus untuk menginfeksi. Oleh karena itu, beban tugas harus manusiawi dan sesuai kemampuan sambil ditunjang dengan APD dan faskes yang memadai.

Tidak belajar dari pengalaman yang telah lalu, pemerintah belum terlihat mengambil langkah tegas dan berani agar kasus Covid19 cepat menurun. Yang nampak justru makin meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Kian banyak orang yang melakukan vacation dengan dalih melepas stres, padahal kondisi belum aman. Pelanggaran protokol kesehatan sudah banyak terjadi, bahkan dicontohkan oleh pejabat publik sendiri demi gelaran pilkada yang tak mendesak alias bisa ditunda. 

Biang kerok dari kebijakan salah langkah ini, tentu ideologi kapitalisme yang diinstal dan menjadi watak penguasa. Untung-rugi ekonomi dan hitung-hitungan materi berada di atas keselamatan nyawa rakyat sendiri. Lockdown total yang penting dilakukan, enggan diambil karena khawatir roda ekonomi tak bergerak dan tak mau menanggung kebutuhan rakyat selama karantina. Padahal dengan pandemi yang berlarut-larut, akumulasi kerugian ekonomi dan non-ekonomi jauh lebih tinggi. 

Sistem kapitalisme yang diterapkan, memfasilitasi korporat untuk menggarong aset rakyat yang seharusnya dapat dipakai untuk pembiayaan penanganan pandemi. Aturan dan undang-undang bisa disetel ulang demi kepentingan pemodal, bukan untuk maslahat rakyat. Demikianlah kecacatan sistem demokrasi kapitalisme, yang tidak mampu memberi solusi komprehensif dalam menghadapi problem kehidupan. 

Berharganya Nyawa Dalam Islam

Dalam keadaan pandemi, tentu hal yang menjadi prioritas utama adalah menjaga nyawa manusia (hifdz an-nafs) yang merupakan salah satu tujuan pokok hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 32, "barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya . Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

Sengaja berlepas tanggung jawab dan abai terhadap keselamatan rakyat saat wabah, bukankah sama saja dengan mengorbankan nyawa manusia? Tentu ini merupakan kedzaliman dan amat berat pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah SWT. 

Sebagai sistem kehidupan yang sempurna, Islam memiliki mekanisme terbaik dalam menghadapi pandemi secara khusus, dan kesehatan secara umum. Pelayanan kesehatan dalam Islam, terbagi dalam tiga aspek, yaitu (1) budaya hidup sehat, (2) pemajuan ilmu dan teknologi kesehatan, dan (3) penyediaan infrastruktur serta fasilitas kesehatan.

Budaya hidup sehat yang Islam ajarkan tentu sangat berguna di situasi pandemi seperti saat ini, untuk mencegah penyakit karena tubuh sehat memiliki imun yang kuat. Masyarakat juga dibekali pengetahuan yang benar tentang protokol kesehatan agar wabah tidak menyebar luas.

Negara Islam wajib memfasilitasi pemajuan ilmu di bidang kedokteran dan kesehatan beserta teknologinya. Anggaran akan digelontorkan semaksimal mungkin agar obat dan vaksin segera ditemukan untuk mengatasi pandemi. 

Tak hanya itu, kebutuhan tenaga medis dan fasilitas kesehatan harus dicukupi oleh negara secara merata. Daulah Islam berlimpah dengan ilmuwan dan dokter  karena pendidikan di dalam Islam berbiaya sangat murah bahkan gratis. Jauh berbeda dengan peradaban demokrasi yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas, sehingga tak banyak rakyat yang memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan yang layak.

Peradaban Islam mampu memberikan pelayanan kesehatan yang luar biasa tentu ditunjang oleh sistem ekonomi yang juga berjalan baik. Dengan begitu, negara memiliki cukup anggaran untuk melayani kebutuhan kesehatan. Aset publik dikelola dengan bijak dan dikembalikan manfaatnya kepada rakyat.

Jika disimpulkan, kunci keberhasilan negara Islam dalam menghadapi pandemi adalah sinergi antara penguasa yang amanah, pelayanan kesehatan yang terbaik, dan kepatuhan rakyat kepada pemimpin dengan modal kepercayaan. Tentu semua itu dapat berjalan ketika yang diterapkan adalah hukum-hukum Allah, bukan hukum ala manusia yang lemah dan terbatas. 

Wallahua'lam bi ash-shawwab

banner zoom