Rakyat di khianati, Apalah Daya

Oleh: Amirah Syafiqah 
(Aktivis Mahasiswa Malang Raya)

Penamabda.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dia membeberkan, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.

Terakhir, lanjutnya, pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. (cnnindonesia.com) 

Sementara itu, disisi yang lain pemerintah juga memberikan dana sebesar 5,6 Triliun untuk proyek kartu prakerja kepada Ruangguru, yang akan akan memberikan pelatihan, yang mana CEO dari platform ruangguru ini ialah stafsus millenial dari presiden sendiri.

Namun, perlu untuk difikirkan lebih dalam, dalam kondisi pandemi dan wabah covid-19 yang sedang merajalela ini, pelatihan kartu prakerja bukanlah menjadi hal yang prioritas. Sebab yang perlu disikapi bukan kerja teknis kartu prakerja melainkan, bagaimana memberikan solusi untuk permasalahan di Indonesia.

Cara penyebaran dan pembagian anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini, secara fakta menggambarkan sebuah oligarki yang nyata, dan menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim kapitalis saat ini. 

Bagaimana tidak? Ketika rakyat sedang kalang kabut kebingungan dengan kehidupan meraka dimasa pandemi saat ini, rakyat malah semakin dibuat khawatir dengan kebijakan pemerintah, yang kebijakannya semakin tidak memihak pada rakyat.

Coba dibayangkan, banyak sekali rakyat yang berstatus sebagai PNS, yang secara tidak langsung pasti mereka akan terkena dampak dari potongan anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah, namun disisi lain malah pemerintah memberikan dana yang bukan prioritas kepada pengusaha yang lain.

Apakah hal seperti ini adil? Maka rakyatlah yang akan menilai setiap kebijakan pemerintah ini. Inilah bukti bahwa sistem demokrasi yang kita gunakan saat ini memang sangat jauh dari kata adil, sebab banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang benar-benar mengkhianati rakyatnya sendiri. Sungguh miris sekali kondisi rakyat saat ini.

Hal ini berbeda sekali, dengan bagaimana skala prioritas yang di berlakukan oleh penguasa dan pemerintahan di masa Islam ketika berjaya dalam naungan Khilafah.

Di dalam kekhilafahan kebijakan tegak diatas aqidah Islam. setiap peraturan yang diberlakukan didasarkan pada syariat Islam dan ditunjukkan untuk kemaslahatan rakyat. Dan didalam islam pemerintah mengurusi dan bertanggung jawab ataus urusan rakyatnya. 
Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tentu negara memiliki peran penting untuk terus menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya. Di dalam islam negara akan berupaya agar rakyat hidup sehat dan terjamin.

Selain itu negara akan berupaya melindungi keselamatan rakyat dengan memberikan jaminan atas kesehatan mereka. Menggratiskan biaya pengobatan baik sebelum atau saat terjadi pandemi virus. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun mindset dan kepedulian masyarakat atas kebersihan diri dan lingkungan. Khalifah akan melakukan edukasi secara terus menerus.
Selain itu, negara juga akan berupaya agar menemukan obat dan cara untuk menghentikan virus di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tidak menjadi resah.

Prioritas berikutnya, negara tidak akan pernah mengkhianati rakyatnya dengan mengambil kesempatan untuk menjerat atau merugikan rakyatnya, negara tidak akan memberi peluang pada pengusaha untuk berinvestasi secara bebas dan mempertaruhkan rakyatnya, melainkan negara akan secara optimal menyelesaikan permasalahanya.

Di dalam pemerintahan Islam, negara benar-benar hadir dalam setiap permasalahan rakyat, dan fokus untuk menyelesaikannya, bukan untuk menghianatinya, karena solusi islam tidak peenah membawa solusi tambal sulam seperti negara kapitalis saat ini.

Jadi, satu-satunya harapan rakyat hanya bisa diwujudkan dalam penerapan Islam di bawah naungan Khilafah. Segala bencana dan wabah akan segera ditangani dengan serius dan penuh tanggung jawab oleh Khalifah. Kita semua berharap wabah segera berakhir dan Khilafah segera menaungi Dunia. Aamiin

Wallahu ‘alam bi As-Showab
banner zoom