Mirisnya Kedaulatan Indonesia Di Mata Cina

Penamabda.com - Isu pendatangan tenaga kerja asing (TKA) Cina, tengah menjadi berita panas di Indonesia. Pasalnya rencana tersebut gempar disaat negri ini tengah mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi corona. Hal ini lantas mendapat kecaman keras dari Presiden Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dan penolakan tegas dari masyarakat dan  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, karena dianggap sebagai ancaman baru bagi Indonesia dalam hal ketenagakerjaan yang porak poranda akibat PHK masal. 

Menurut lansiran Liputan6.com 500 TKA ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Padahal, saat ini pemerintah tengah fokus memutus mata rantai penyebaran virus corona yang telah tersebar di Indonesia. Negarapun disibukkan dengan berbagai rancangan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di berbagai wilayah. Namun, disaat masa pembatasan sosial, pemerintah justru mendatangkan ratusan TKA Cina ke Komawe tanpa pemberitahuan resmi kepada bupati setempat. Hal ini menjadi permasalahan serius bagi penduduk Konawe. 

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi, angkat bicara. Dia menjelaskan bahwa, "Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. 

Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, Imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020) Dia memastikan bahwa hadirnya 500 TKA China tersebut akan datang kala pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi. "Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.

Walaupun, dalam penjelasannya Aris Wahyudi mengatakan jika rencana tersebut akan dilaksanakan ketika pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi. Jawaban tersebut masih menuai kebingungan. Jika mengetahui bahwa prosedur pendatangan TKA panjang pengurusannya mengapa bukan TKI saja yang dipekerjakan, setidaknya dengan mempekerjakan pekerja lokal kembali, yang tentunya tanpa prosedur yang rumit, juga menelan biaya dengan jumlah yang sama dapat membantu menormalkan ekonomi yang tengah menurun dan membantu para buruh yeng telah dirumahkan. Tentunya, dilaksanakan saat pandemic ini telah berakhir atau telah melewati masa puncak dan pemulihan. 

Diluar masalah ekonomi dan kesehatan, terdapat pula informasi tentang keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam perizinan masuknya 500 TKA China ke Konawe. Jodi Mahardi, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berpendapat “Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China) selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel.” kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).  

Ia mengatakan, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut. Dengan alasan teknologi yang digunakan sebagian besar dari China.

Namun, pernyataan bahwa tidak ada keterlibatan Luhut di dalamnya terbantahkan oleh hasil wawancara media televisi TVONE (Apa Kabar Indonesia Pagi) dengan Kery Saiful. Kery mengakui bahwa MENKO MARITIM akan memberikan bantuan yang diminta. Namun, sampai saat ini tidak ada bantuan yang diterima. 

Begitu pula dengan kedua perusahaan terkait, PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel, tidak ada bantuan yang datang. Hal ini membuat Bupati Konawe tersebut memutuskan tidak menerima bantuan, dan berjalan secara mandiri.

Ini membuktikan, bahwasannya kualitas pendidikan Indonesia kurang diandingkan SDM asing, dan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh buruh lokal. Dan juga, ketergantungan teknologi  asing yang dialami Indonesia, membuat negri ini hanya dapat mengimpor tanpa mampu menciptakan sendiri teknologi yang dibutuhkan untuk perindustrian Indonesia.

Jika kita berfikir, banyak Mahasiswa Indonesia yang memiliki prestasi di bidang teknologi. Mengapa kita tidak mulai bekerja dan berjalan secara mandiri, untuk meminimalkan pengimporan teknologi.

 Walaupun begitu tidak bisa dipungkiri peristiwa ini menunjukkan betapa “lemah” nya pemerintah ketika berhadapan dengan investor China, hingga pertimbangan tentang nasib masyarakat seakan taruhan yang murah. Dan menjadi koreksi penting bahwa pemdidikan Indonesi masih tergolong rendah. Dari sini begitu jelas, sistem yang tengah dianut negri ini bukanlah pengaturan yang tegas dan meriayah. Terlihat dari bertambahnya angka kemiskinan setiap tahunnya, terutama saat masa pandemic ini. Tidak ada pergerakan pasti dari pemerintah akan bantuan yang diharapkan masyarakat. 

Kegiatan sehari-hari harus terhenti oleh Pembatasan Sosial, sedangkan para buruh harus menerima pemecatan secara halus akibat kemerosotan pendapatan industri, tumbangnya para tenaga medis sebagai garda terdepan. Semua ini tidak menyulut pemerintah untuk segera menerapkan karantina nasional. 

Pada titik ini, semua sudah terlambat. Pasien positif telah naik secara signifikan, belum ada tanda-tanda akan menurun. Padahal, Negara lain telah mengekspos keberhasilannya dalam menangani virus ini. Indonesia bagaimana? Sistem demokrasi buktinya tidak berbuah apa-apa. Malah menyusahkan rakyat karena menaikan biaya pajak dan penghidupan, bukannya mengelolah sumber alam yang melimpah justru menjualnya kepada pihak asing dan aseng. 

Negara tetap mementingkan hartanya yang kelama-lamaan semakin berkurang akibat ulah para koruptor dzalim. 

Kita tidak lagi membutuhkan demokrasi sebagai penjalan tatanan pemerintah. Cukup kita menerapkan aturan yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw. yang beliau ambil dari dasar negara, berupa Firman Allah yakni Al-Qur’an. Sebagai dasar negara dan kehidupan Al-Qur’an memberi petunjuk kepada manusia agar mereka mengikuti  kebenaran yang talah Allah hidayahkan. Seperti dalam surat Ar-Ra’d[13]:37

كَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ" وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

(Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.)

Karena islam memiliki aturan, tujuan, dan pemikiran yang dapat menyelesaikan permasalahan di antara masyarakat. Maka Islam merupakan sebuah  ideologi yang dapat dijadikan sebagai pemikiran dalam bernegara. Jadi, kesejahteraan masyarakat merupakan hal utama dalam Negara Islam. Dan menjadi tanggung jawab khalifah (pemimpin) untuk meriayah rakyat dan meluruskan jalan kepada kebenaran. 

Namun, ditengah kapitalisnya ekonomi, dan sosialisnya penjajahan. Membangun Negara Islam bukanlah perkara mudah dimata manusia. Karena banyak sekali yang Allah ujikan untuk kita dalam membangunnya. Tapi, satu hal yang perlu diingat. Negara Islam atau dapat disebut Khilafah adalah sebuah janji kemenangan dari Allah dan kabar gembira dari Rasulullah. Karena itulah perjuangan yang tak mudah ini harus dilakukan secara berjamaah untuk menumbangkan sistem-sistem yang bertolak belakang dengan Islam. 

Allah dan Rasulullah telah memudahkan kita dengan memberikan pengalaman dan aturan. Jadi, untuk apa menggunakan aturan manusia yang hanya buah dari kecilnya kejeniusan dan kesenangan hawa nafsu. Bukankah Allah telah menyeru kepada kema’rufan, mengapa kita justru memilih kemunkaran. Telah banyak kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia. Apakah kita akan memperburuknya?