Pemerintah Lari dari Tanggung Jawab

Penamabda.com- Lagi-lagi pemerintah lari dari tanggung jawab. Walaupun kebijakan darurat sipil tidak jadi diterapkan digantikan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Status darurat sipil menjadi pilihan terakhir ketika terjadi kekacauan publik secara masif saat PSBB.

Sebenarnya, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah itu bermuara pada satu alasan yakni pemerintah tidak mau memberlakukan karantina wilayah/lockdown. Jika diterapkan lockdown, artinya masyarakat tidak bisa keluar masuk dalam wilayah lockdown serta pemerintah harus menanggung kebutuhan dasar rakyat selama masa lockdown. Nah, itu sama artinya pemerintah harus ngasih makan rakyatnya. Pak Presiden, apakah mau ngasih makan dan menanggung kebutuhan dasar rakyatnya?

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai pemerintah menghindari lockdown karena tak ingin menanggung kebutuhan dasar masyarakat selama karantina. (www.kumparan.com). Sangat jelas sekali, pemerintah lari dari tanggung jawab dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. 

Akibat dari tekanan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Indonesia meneken perpu mengeluarkan dana sebesar 405,1 triliun untuk menghadapi Covid-19. Dana tersebut dibagi dalam beberapa alokasi, yang patut dikritisin salah satunya dana 110 triliun untuk kartu sembako, kartu prakerja dan subsidi listrik. Bagaimana mekanisme penyaluran dan distribusi dengan berbagai aneka kartu tersebut? Apakah seperti kartu sakti sebelumya banyak bermasalah dan tidak tepat sasaran? Jika saja pemerintah Indonesia mengunakan undang-undang tentang karantina wilayah/lockdown, jelas terjamin kebutuhan dasar tiap warga tanpa terkecuali. 

Sedangkan untuk alokasi subsidi listrik untuk 450 VA gratis dan 900 VA R1 diskon 50%. Jika dilihat dari kondisi rakyat saat ini yang menggunakan listrik 900 VA R1 saja banyak yang susah makan karena bekerja di sektor informal. Hal ini tampak jelas sekali pemerintah tidak mau menjamin kebutuhan dasar semua rakyat termasuk listrik, terkesan setengah-setengah untuk membantu rakyatnya.

Inilah karakter penguasa di dalam sistem kapitalisme. Alih-alih menjamin semua kebutuhan dasar rakyat selama masa pandemi corona, malah meminimalkan jumlah uang keluar untuk rakyatnya. Hubungan rakyat dan penguasa seperti layaknya hubungan bisnis, untung dan rugi. Di sisi lain, pembangunan ibu kota baru yang sebenarnya tidak penting, hanya untuk kesejahteraan penguasa dan pengusaha tetap saja berjalan. Sekian kalinya rakyat selalu jadi korban keserakahan penguasa. Penguasa pun terlihat tidak ada rasa empati terhadap rakyatnya. Sebenarnya, kondisi seperti ini lebih tepat lagi menjadi darurat kepemimpinan, bukan darurat sipil.

Tentu saja, hal ini berbeda jika penguasanya berada dalam sistem Islam. Hubungan penguasa dan rakyatnya seperti hubungan orang tua dan anak. Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Jika anak sakit, maka segala upaya dilakukan oleh orang tua untuk kesembuhan anaknya. Semua harta disimpan dikeluarkan untuk kesembuhan anak. Itulah karakter penguasa dalam Islam. 

Disaat pandemi ini pun, pastinya penguasa akan melakukan lockdown sesuai ajaran Rasulullah SAW untuk menyelamatkan rakyat. Berapa pun banyak jumlahnya, uang akan dikeluarkan untuk menjaga nyawa rakyatnya. Karena menjaga nyawa rakyat adalah amanah dari Allah SWT kepada penguasa. Inilah karakter penguasa yang tak ada dalam sistem selain Islam. [PM]