Utang Indonesia 10.600 Triliun. Mengerikan!

“Bayangkan situasi ekonominya jika Pemerintah gagal bayar utang, jika BUMN bank dan nonbank gagal bayar utang, jika asuransi dan dana pensiun gagal bayar. Jika terjadi gagal bayar, maka aset BUMN akan dijual ke Taipan swasta dan asing. Dan bisnis BUMN bisa diambil taipan,” demikian ungkapan pakar ekonomi Islam, Ustazah Nida Sa’adah menyikapi utang pemerintah dan BUMN yang mencapai angka fantastis, Rp10.600 triliun!

Itu data per 2019, sehingga dipastikan 2020 ini angka tersebut sudah makin bertambah. “Sungguh mengerikan utang Indonesia,” sebut Ustazah Nida kepada MNews, 20/2/2020.

Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri pemerintah dan swasta Indonesia sampai kuartal III 2019 Rp5.538,88 triliun rupiah. Utang pemerintah dari Surat Utang Negara sampai Januari 2020 senilai Rp2.316,25 triliun, sehingga utang pemerintah dari utang luar negeri dan utang dalam negeri (SUN) senilai Rp5.076,17 triliun.

Sementara utang luar negeri BUMN terdiri dari utang BUMN Bank Rp7,0 miliar dan utang BUMN nonbank sebesar Rp612,52 triliun. Total utang BUMN per 2018 mencapai Rp5.604,39 triliun.

Lalu empat bank BUMN yang memiliki utang paling besar yakni BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN. Total utang BUMN perbankan adalah Rp3.109,71 triliun. Utang BUMN nonbank per 2018 Rp2.411,51 triliun.

BUMN nonbank dengan urutan utang terbesar: PLN, Pertamina, Taspen, Waskita Karya, Inalum, Telkom, Pupuk Indonesia, Perkebunan Nusantara III, Jasa Marga, Hutama Karya, dan Garuda Indonesia.

Menurut ustazah Nida, semua utang ini saling terkait karena pemerintah mengambil utang dari BUMN. BUMN nonbank mengambil utang dari bank-bank BUMN dan BUMN asuransi, serta BUMN Bank mengambil utang dari BUMN keuangan nonbank yakni asuransi dan dana pensiun.

“Situasi hari ini, pemerintah dan swasta termasuk BUMN akan menghadapi masalah besar terkait pelemahan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ekonomi Indonesia bisa terdampak perang mata uang, perang dagang, dan dampak wabah Corona,” ujarnya.

Inilah sebab revenue BUMN menurun, penerimaan pajak menurun, sementara utang BUMN tidak mengenal kompromi, harus dibayar.

Jika dianalisis besaran utang dan posisinya yang sudah saling berkelindan, lanjut Ustazah Nida, Indonesia sudah jauh terperosok dalam debt trap.

“Cara melepaskan diri dari situasi ini adalah berhenti berutang dan melakukan revolusi sistem keuangan negara,” tegasnya.

Ustazah Nida lantas menjelaskan, makro ekonomi syariah menawarkan resep sistem keuangan baitulmal sebagai solusinya. Langkah ini diawali dengan menata ulang kepemilikan aset.

Sumber daya alam dalam deposit melimpah dinyatakan sebagai milik umat. Dikelola negara secara mandiri untuk dinikmati masyarakat luas. Kepemilikan akan ditarik dari swasta asing dan domestik untuk ditata ulang.

Kebiasaan berutang karena tertipu tawaran investasi, akan dihentikan. Negara akan mulai menata optimalisasi kapasitas SDM untuk memandirikan ekonomi.

Termasuk mengubah mindset tentang hakikat aset yang riil yakni hutan, laut, tambang dst. Bukan lembaran-lembaran kertas yang tidak berbasis aset riil.

Ustazah Nida mengungkap bahwa itu semua pernah dipraktikkan dalam sistem ekonomi Negara Khilafah. Hasilnya adalah negara yang stabil perekonomiannya, produktif, tidak didikte negara lain. Bahkan menjadi mercusuar ekonomi dunia.

“Tidakkah Anda menginginkannya?” pungkas Ustazah Nida. [MNews]

____

Sumber : MuslimahNews.com