Di Tengah Bencana, Dana Rakyat Justru Dijarah, Bagaimana Islam Mengatasi Korupsi?

Ironis, ketika rakyat tengah berjuang menyelamatkan diri dari bencana, anggaran yang seharusnya digunakan untuk menolong mereka justru diduga diselewengkan demi keuntungan segelintir orang. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan korupsi ini melibatkan pihak-pihak di lingkungan lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan penanggulangan bencana. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan tentang kepercayaan masyarakat terhadap negara yang seharusnya hadir melindungi dan menjamin keselamatan rakyat.

Kasus dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencuat setelah KPK melakukan OTT pada 13 Oktober 2026 dan menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan, termasuk Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB yang merupakan adik kandung Kepala BNPB saat itu, pejabat BNPB, tenaga ahli lainnya, dan dua pihak swasta (CNN Indonesia, 14/10/2026; Metro TV, 15/10/2026).

DSP merupakan anggaran darurat untuk memenuhi kebutuhan korban bencana, sehingga penyelewengannya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. BBC News Indonesia mencatat, korupsi penanganan bencana pernah terjadi dalam kasus tsunami Aceh dan Nias, likuefaksi Palu, hingga gempa Lombok. Dalam kasus BNPB terbaru, mantan Komisioner KPK Laode M. Syarif menilai lemahnya pengawasan pengadaan, terutama melalui penunjukan langsung, dapat membuka celah korupsi dan menurunkan kualitas bantuan bagi korban bencana (BBC News Indonesia, 16/10/2026).

Korupsi ini bukan sekadar kejahatan biasa. Ada dimensi kemanusiaan yang begitu besar karena dugaan penyelewengan justru terjadi pada anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam kondisi darurat. Ketika bencana datang, rakyat membutuhkan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan jaminan keselamatan. 

Namun, bagaimana jika dana yang seharusnya menjadi penolong justru diduga dijadikan sumber keuntungan pribadi oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab melindungi mereka? Korupsi dalam situasi seperti ini seolah menambah penderitaan masyarakat yang bahkan belum selesai menghadapi bencana. Mereka bukan hanya berhadapan dengan ancaman alam, tetapi juga harus menanggung akibat dari buruknya integritas pihak yang seharusnya mengurus kepentingan mereka.

Maraknya kasus korupsi juga menunjukkan betapa pentingnya keimanan sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan, termasuk ketika seseorang memegang kekuasaan. Ketika agama hanya ditempatkan sebagai urusan pribadi dan tidak dijadikan pedoman dalam bertindak, seseorang dapat kehilangan kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. 

Tidak adanya rasa takut kepada Allah membuat jabatan dan kewenangan mudah disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Inilah salah satu persoalan dalam cara pandang sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Ketika standar benar dan salah tidak lagi berpijak pada aturan Allah, kepentingan materi dan keuntungan duniawi berpotensi menjadi orientasi utama. 

Akibatnya, tidak sedikit pejabat yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi justru mengalami krisis integritas. Mereka mungkin mampu mempertanggungjawabkan jabatan secara administratif, tetapi lupa bahwa ada pertanggungjawaban yang jauh lebih besar di hadapan Allah SWT.

Dalam sistem kapitalisme, kekuasaan dan kepentingan ekonomi sering kali memiliki keterkaitan yang erat. Jabatan dapat dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, sementara relasi politik dan ekonomi berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Praktik jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan wewenang menjadi celah yang dapat tumbuh ketika kekuasaan tidak disertai pengawasan yang kuat. Kondisi ini semakin diperparah apabila pemimpin negara tidak menjalankan kontrol secara optimal terhadap para pejabat di bawahnya. Akibatnya, penyimpangan tidak hanya terjadi karena lemahnya moral individu, tetapi juga karena sistem yang belum mampu menutup berbagai peluang penyalahgunaan kekuasaan. 

Dari sudut pandang Islam, korupsi bukan cukup dipandang sebagai kesalahan oknum semata. Sistem yang membuka ruang bagi praktik tersebut juga harus dievaluasi. Sebab, selama kekuasaan dan pengelolaan kekayaan lebih mudah diarahkan pada kepentingan segelintir orang, kepentingan rakyat akan selalu berisiko dikorbankan.

Persoalan korupsi tidak akan selesai hanya dengan menangkap dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa. Apabila sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan, terlebih jika penanganannya tidak menyentuh seluruh pihak yang terlibat, pemberantasan korupsi akan sulit berjalan optimal. 

Korupsi dana bencana bahkan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar kerugian materiil karena dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, ketegasan hukum, konsistensi penindakan, serta tidak adanya perlakuan istimewa terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu menjadi hal yang sangat penting. Hukum semestinya tidak tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan.

Islam memandang kekuasaan bukan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus digunakan untuk mengurus dan melindungi rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah kejahatan terjadi. 

Diperlukan sistem yang mampu membentuk individu berintegritas, menutup celah penyalahgunaan kekuasaan, serta menerapkan hukum secara tegas dan adil. Dalam hal ini, Islam menawarkan penyelesaian yang menyentuh akar persoalan melalui beberapa mekanisme berikut.

Pertama, negara sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Dalam Islam, negara wajib hadir paling depan dalam memenuhi kebutuhan rakyat, terlebih ketika mereka berada dalam kondisi darurat. Pemimpin tidak boleh menjadikan jabatan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi, melainkan harus menjalankannya sebagai amanah. Rasulullah SAW bersabda: “Imam (kepala negara) adalah ra'in (pengurus rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar atas kondisi rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya. Dalam Islam, pemimpin juga berperan sebagai junnah (perisai atau pelindung) yang menjaga rakyat dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, ketika bencana terjadi, negara harus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, mulai dari penyelamatan korban, penyediaan tempat pengungsian, makanan, layanan kesehatan, hingga pemulihan kehidupan mereka. 

Pengelolaan dana kebencanaan pun harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pejabat. Dengan demikian, keberhasilan kepemimpinan tidak diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana amanah tersebut dijalankan untuk melindungi rakyat.

Kedua, keimanan sebagai benteng pertama pencegahan korupsi. Islam membangun keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi utama dalam diri setiap individu. Seseorang yang memiliki keimanan tidak hanya takut terhadap sanksi hukum atau pengawasan manusia, tetapi juga menyadari bahwa Allah SWT senantiasa mengetahui setiap perbuatannya. 

Kesadaran inilah yang menjadi benteng agar seseorang tidak mudah tergoda melakukan kemaksiatan, sekalipun memiliki kesempatan dan tidak sedang diawasi. Allah SWT berfirman: “Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?” (QS. al-'Alaq: 14).

Ayat tersebut mengingatkan bahwa tidak ada satu pun tindakan manusia yang luput dari pengawasan Allah SWT. Dalam sistem Islam, nilai keimanan harus ditanamkan melalui pendidikan berbasis akidah sehingga terbentuk kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah), yaitu pola pikir dan pola sikap yang berlandaskan ajaran Islam. 

Pembinaan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada setiap orang yang mengemban amanah kekuasaan. Dengan demikian, pejabat tidak hanya bekerja karena takut diperiksa atau dihukum, tetapi juga karena menyadari bahwa jabatan merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Ketiga, sistem Islam menutup celah korupsi dari hulunya. Pencegahan korupsi dalam Islam tidak hanya bertumpu pada kesalehan individu, tetapi juga didukung oleh sistem pemerintahan yang memiliki mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan kekuasaan dan kekayaan. Salah satunya melalui sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang membentuk individu berintegritas dan memahami tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. 

Selain itu, Islam menerapkan mekanisme pengawasan terhadap kekayaan pejabat melalui pencatatan dan pemeriksaan harta, termasuk membandingkan kekayaan sebelum dan sesudah seseorang menjabat. Praktik ini dikenal sebagai perhitungan atau pemeriksaan harta pejabat (muhasabah), sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang melakukan pemeriksaan terhadap harta para pejabatnya untuk memastikan tidak terdapat kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar. 

Negara juga harus menjalankan pengawasan terhadap proses pengadaan dan pengelolaan anggaran agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan mekanisme tersebut, pencegahan korupsi tidak hanya menunggu adanya laporan atau kasus yang terungkap, tetapi dilakukan sejak awal melalui kontrol yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, penerapan sanksi tegas (uqubat) yang memberikan efek jera. Islam memiliki sistem sanksi atau uqubat yang bertujuan sebagai zawajir dan jawabir. Zawajir berarti memberikan efek pencegahan agar seseorang tidak mengulangi kejahatan dan orang lain tidak terdorong melakukan tindakan serupa. 

Sementara itu, jawabir berarti menjadi penebus dosa bagi pelakunya di akhirat melalui hukuman yang dijalankan sesuai ketentuan syariat. Dalam perkara korupsi, pelaku dapat dikenai sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh hakim atau penguasa sesuai ketentuan syariat, dengan mempertimbangkan bentuk kejahatan, tingkat kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan. 

Artinya, Islam tidak membiarkan pelaku korupsi bebas dari pertanggungjawaban hanya karena memiliki jabatan atau kedekatan dengan penguasa. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu. Terlebih, korupsi dana kebencanaan menyangkut hak masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena itu, negara wajib memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang tegas dan proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa.

Korupsi dana penanggulangan bencana menunjukkan persoalan integritas dalam pemerintahan. Penyalahgunaan anggaran yang seharusnya melindungi masyarakat tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan dan hak korban untuk mendapat pertolongan. Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menghukum pelaku, tetapi juga perlu mengevaluasi sistem yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Negara seharusnya hadir melindungi rakyat, bukan mengambil keuntungan dari penderitaan mereka.

Islam menawarkan penyelesaian yang menyeluruh melalui pembentukan keimanan individu, sistem pengawasan kekuasaan, pengelolaan harta yang amanah, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil. Seluruh mekanisme tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar digunakan demi kemaslahatan rakyat. 

Oleh karena itu, penerapan syariah Islam secara kaffah dalam institusi Khilafah dipandang sebagai solusi untuk mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan ketakwaan, keadilan, dan tanggung jawab. Pemimpin harus hadir melindungi rakyat, menyelamatkan korban bencana, serta memastikan seluruh hak mereka terpenuhi tanpa menjadikan penderitaan rakyat sebagai ladang keuntungan.