Rakyat Menghirup Asap, Siapa Menikmati Hutan? Karhutla dan Wajah Kapitalisme

Karhutla kembali mengancam kehidupan rakyat. Api membakar hutan dan lahan, sementara asapnya menyebar jauh melampaui lokasi kebakaran. Pada September 2026, estimasi kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa, meningkat 42 persen. Sekitar 3.560 kematian dikaitkan dengan polusi akibat karhutla. Angka ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan manusia.

Bahaya asap bahkan tidak selalu terlihat. Partikel halus PM2,5 dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah. Masyarakat yang jauh dari titik api pun dapat menjadi korban. Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan harus menghirup udara yang tercemar, sementara gangguan kesehatan akibat paparan polusi dapat berlangsung lebih lama daripada kobaran apinya.

Penderitaan rakyat juga merembet ke sektor ekonomi. Ketika udara tercemar, aktivitas bekerja, berdagang, bertani, dan kegiatan ekonomi lainnya terganggu. Pendapatan rumah tangga menurun. Rakyat kehilangan kesempatan mencari nafkah, sementara biaya untuk menjaga kesehatan justru bertambah.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab?

Hutan untuk Rakyat atau untuk Kapital?

Dalam perspektif Islam ideologis, karhutla tidak cukup dilihat sebagai persoalan teknis akibat kemarau atau kelalaian individu. Ada persoalan mendasar: bagaimana negara memandang hutan dan sumber daya alam?

Kapitalisme menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama. Hutan pun mudah dipandang sebagai komoditas ekonomi yang harus menghasilkan profit. Eksploitasi sumber daya alam menjadi aktivitas bisnis, sementara keselamatan ekologis sering ditempatkan sebagai pertimbangan berikutnya.

Logika kapitalisme juga mendorong efisiensi biaya dan maksimalisasi keuntungan. Pembukaan lahan dengan cara yang murah dan cepat dapat membuka ruang bagi praktik pembakaran, terlebih jika pengawasan dan penegakan hukum lemah.

Di sinilah rakyat sering berada pada posisi paling dirugikan. Ketika hutan menghasilkan keuntungan, korporasi dan pemilik modal dapat menikmati manfaat ekonominya. Namun ketika hutan terbakar, rakyat menghirup asap, mengalami gangguan kesehatan, kehilangan pendapatan, bahkan terancam keselamatannya.

Inilah bentuk kezaliman yang tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi biasa pembangunan.

Allah Swt. berfirman:

«“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.”

(QS. Ar-Rum: 41).»

Kerusakan alam adalah peringatan bahwa manusia telah menyimpang dalam mengelola kehidupan.

Islam menempatkan negara sebagai ra'in dan junnah. Penguasa bukan sekadar pembuat aturan, tetapi pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan rakyat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«“Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim).»

Konsekuensinya jelas: negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam kondisi dharar atau bahaya. Kaidah syariat menegaskan:

«“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

(HR. Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad).»

Membiarkan karhutla berlangsung berlarut-larut hingga asap menyebar luas dan mengancam kesehatan rakyat jelas bertentangan dengan prinsip tersebut.

Islam juga memiliki konsep kepemilikan umum. Rasulullah ﷺ bersabda:

«“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.”

(HR. Abu Dawud dan Ahmad).»

Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada segelintir individu atau korporasi demi keuntungan pribadi. Negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam sistem Islam, negara melakukan pencegahan sebelum bencana terjadi. Kawasan rawan dipetakan, hutan diawasi, pembukaan lahan dikendalikan, dan kelestarian ekosistem menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Jika kebakaran terjadi, negara tidak boleh berlepas tangan. Seluruh sumber daya dikerahkan untuk memadamkan api secepat mungkin. Aparat, tenaga pemadam, sarana kesehatan, teknologi, anggaran, hingga kekuatan militer dapat dimobilisasi sesuai kebutuhan.

Rakyat yang terdampak juga memperoleh layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Negara wajib memastikan korban mendapatkan pengobatan tanpa membiarkan mereka semakin terbebani oleh biaya kesehatan.

Pelaku pembakaran pun tidak boleh lolos hanya karena memiliki modal atau kekuasaan. Sanksi tegas diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pejabat yang lalai atau terlibat.

Inilah perbedaan mendasar antara kapitalisme dan Islam. Kapitalisme menempatkan keuntungan sebagai orientasi, sedangkan Islam menempatkan kemaslahatan dan amanah sebagai tanggung jawab kekuasaan.

Karhutla bukan sekadar api yang membakar hutan. Ia adalah alarm keras tentang kegagalan paradigma dalam mengelola kekayaan alam.

Rakyat tidak boleh terus menjadi korban: menghirup asap, menanggung penyakit, kehilangan penghasilan, sementara kekayaan alam menjadi ladang keuntungan segelintir pihak.

Karena itu, perubahan tidak cukup dengan memperbaiki regulasi atau menambah armada pemadam. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma secara mendasar: meninggalkan kapitalisme sekuler dan kembali kepada syariat Islam secara kaffah dalam institusi Khilafah.

Dengan Islam, hutan dipandang sebagai amanah, kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan umat, dan negara benar-benar hadir sebagai pelindung rakyat.

Sebab negara yang benar-benar meriayah rakyat tidak akan membiarkan rakyatnya bertanya: “Mengapa kami harus terus menghirup asap, sementara kekayaan negeri kami dinikmati pihak lain?”

Wallahualam Bishowab