Pemimpin Abai, Karhutla Tak Kunjung Usai

Musim kemarau kembali menjadi masa yang mencemaskan bagi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Bukan semata karena berkurangnya curah hujan, melainkan karena ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menghantui. Api membakar kawasan hutan, asap menyelimuti permukiman, dan lingkungan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan perlahan berubah menjadi sumber ancaman.

Persoalan ini bukan kejadian baru. Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi masalah serupa. Sumatra dan Kalimantan kerap menjadi wilayah yang mengalami kebakaran, tetapi ancaman karhutla juga muncul di berbagai daerah lainnya. Bahkan, kawasan konservasi yang menjadi tempat hidup beragam satwa liar turut menghadapi risiko kerusakan. Way Kambas di Lampung dan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah menjadi contoh kawasan penting yang perlu mendapatkan perlindungan serius. Ironisnya, peristiwa yang terus berulang ini seolah belum menjadi pelajaran berharga. Padahal, pola musim kemarau dapat diperkirakan. Wilayah rawan kebakaran dapat dipetakan, titik panas dapat dipantau, dan langkah pencegahan dapat dipersiapkan sebelum api membesar. Mengapa persoalan yang berulang setiap tahun masih sulit dituntaskan? Apakah negara baru akan bergerak ketika hutan sudah terbakar luas, asap telah mengganggu pernapasan masyarakat, dan aktivitas kehidupan terpaksa dihentikan?

Karhutla Bukan Sekadar Api, Ada Persoalan Tata Kelola di Baliknya

Kebakaran hutan dan lahan tidak selalu terjadi secara alami. Aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar, menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pembakaran sering dianggap sebagai cara praktis dan murah untuk membersihkan lahan. Namun, keuntungan sesaat tersebut menyimpan risiko kerusakan yang jauh lebih besar. Api dapat menjalar keluar dari kawasan pembakaran, membakar vegetasi, merusak ekosistem, bahkan menjangkau permukiman. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut. Karakteristik tanah gambut yang menyimpan bahan organik membuat api dapat merambat di bawah permukaan tanah. Akibatnya, kebakaran sulit dideteksi dan dipadamkan secara menyeluruh. Meskipun api di permukaan telah berhasil dikendalikan, titik panas di dalam tanah masih berpotensi memicu kebakaran kembali. Di sinilah pentingnya melihat karhutla bukan hanya sebagai persoalan teknis pemadaman. Ada persoalan tata kelola lahan, pengawasan perizinan, aktivitas perusahaan, serta penegakan hukum yang harus diperiksa secara serius. Jangan sampai kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan kepentingan masyarakat luas dan kelestarian alam. Apalagi jika keuntungan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara kerugian lingkungan dan kesehatan harus ditanggung jutaan orang. Hutan bukan sekadar komoditas ekonomi. Hutan adalah bagian dari sistem kehidupan yang menopang keseimbangan alam.

Dampak karhutla jauh melampaui pepohonan yang terbakar. Asap yang dihasilkan dapat membawa partikel pencemar yang membahayakan kesehatan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan menjadi kelompok yang rentan. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat kehilangan keleluasaan untuk beraktivitas di luar rumah. Anak-anak terancam terganggu kegiatan belajarnya. Sekolah dapat terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka. Para pekerja informal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian pun menghadapi kesulitan. Belum lagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kebakaran. Mereka harus menghadapi ketidakpastian, kehilangan sumber penghidupan, serta ancaman terhadap keselamatan keluarga.

Berdasarkan pemberitaan dan data penanganan karhutla pada 2026, persoalan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Luas kawasan terbakar yang dilaporkan mencapai puluhan ribu hektare pada sejumlah wilayah prioritas. Sementara itu, penanganan kebakaran masih berlangsung hingga Oktober. Angka tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi besar-besaran. Sebab, di balik angka luas lahan terbakar terdapat kehidupan manusia, keberlangsungan ekosistem, dan masa depan generasi mendatang. Masyarakat tentu membutuhkan petugas yang sigap, fasilitas kesehatan yang memadai, bantuan bagi warga terdampak, serta kepastian bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk melindungi mereka. Namun, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pembagian masker, penyediaan posko, atau pengerahan petugas pemadam. Pemerintah harus menyentuh persoalan hingga ke sumber penyebabnya.

Persoalan karhutla semakin memprihatinkan ketika muncul kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan BNPB pada Oktober 2026. KPK mengungkap dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penggunaan dana penanganan bencana. Nilai pengadaan yang menjadi perhatian penyidikan mencapai sekitar Rp148 miliar selama periode 2024–2026. Perkara tersebut juga berkaitan dengan sejumlah kegiatan penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua. Tentu, proses hukum harus tetap berjalan dan dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui pengadilan. Namun, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana kebencanaan harus benar-benar dijaga. Bayangkan, ketika petugas di lapangan berjuang mengendalikan api, masyarakat membutuhkan pertolongan, dan lingkungan berada dalam ancaman, dana yang seharusnya mendukung penanganan bencana justru terseret dalam perkara dugaan penyimpangan. Di mana rasa tanggung jawab itu?

Dana penanganan bencana bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Dana tersebut merupakan amanah publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Islam, mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan perbuatan yang dilarang. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 bahwa amanah harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Karena itu, jabatan dan kewenangan bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri. Keduanya merupakan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Allah SWT.

Penyelesaian karhutla membutuhkan lebih dari sekadar teknologi pemadaman dan penambahan anggaran. Dibutuhkan sistem pengelolaan lingkungan yang kuat, pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang adil, dan pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah.

Pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran menjaga alam. Keimanan seharusnya melahirkan tanggung jawab, bukan hanya kesalehan dalam ibadah pribadi. Orang yang memahami bahwa bumi merupakan amanah dari Allah tidak akan mudah merusaknya demi keuntungan sesaat. Demikian pula seorang pemimpin yang menyadari pertanggungjawaban akhirat tidak akan memandang jabatan sebagai kesempatan untuk mengabaikan kepentingan rakyat. Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan demi keselamatan masyarakat, bukan hanya keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Kita membutuhkan tata kelola yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun korporasi. Dan kita membutuhkan kesadaran bahwa menjaga hutan sama pentingnya dengan menjaga kehidupan manusia. Karhutla tidak boleh dianggap sebagai rutinitas tahunan yang cukup diselesaikan dengan pemadaman sementara. Harus ada keberanian membenahi akar persoalannya. Sebab, jika setiap tahun rakyat harus kembali menghirup asap, jika setiap musim kemarau hutan kembali terbakar, dan jika kerusakan lingkungan terus berulang, maka sudah saatnya seluruh kebijakan pengelolaan hutan dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai hutan hanya menjadi sumber keuntungan bagi sebagian orang, sementara masyarakat luas mewarisi asap, penyakit, dan kerusakan lingkungan.

Pemimpin yang amanah tidak akan membiarkan rakyatnya terus-menerus menjadi korban. Ia akan menjaga alam, melindungi kehidupan, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kemaslahatan bersama. Karena kelak, ketika seluruh jabatan dan kekuasaan telah berakhir, masih ada satu pertanyaan yang tidak dapat dihindari: sudahkah amanah kepemimpinan ditunaikan dengan sebaik-baiknya?

Wallahu a'lam bish-shawab.