-->

Kritik Dibungkam, Bencana Lingkungan Terabaikan


Oleh : Ambarwati, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

“Sama spanduk takut, sama Allah tidak takut.” Begitulah tulisan yang diunggah Raim Laode melalui akun Instagram pribadinya dan mendapat lebih dari 1,5 juta tanda suka. Sindiran tersebut rupanya mewakili perasaan banyak warganet hingga menjadi viral. Unggahan itu merupakan respons terhadap aksi damai Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan “Turunkan Biaya Hidup” di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta.

Namun, dalam waktu singkat, spanduk tersebut diturunkan secara paksa dan sejumlah aktivis sempat diamankan aparat. Tindakan terhadap aksi kritik tersebut menunjukkan rapuhnya kepekaan moral terhadap jeritan masyarakat di tengah krisis ekologis yang nyata, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Kebakaran yang diduga kuat disengaja dan dibiarkan selama berbulan-bulan itu menyebabkan puluhan ribu bayi dan kelompok rentan terserang ISPA, bahkan banyak yang meninggal dunia.

Di Malaysia, tiga bersaudara mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia saat berangkat sekolah akibat tebalnya asap yang menghilangkan jarak pandang. Di dalam negeri, seorang guru juga meninggal dunia setelah tetap berangkat mengajar meski mengidap asma di tengah kepungan asap.

Bahkan, hingga saat ini, pembakaran lahan di Papua masih terus berlangsung dan disebut menjadi yang terbesar. Para relawan yang meninggal dunia saat ikut memadamkan api pun turut menjadi korban dalam bencana ini.

Jika dicermati, lahan gambut sangat sulit dipadamkan karena karakteristik tanahnya yang seharusnya basah. Namun, pembangunan parit-parit untuk mengalirkan kandungan air gambut ke sungai menyebabkan lahan tersebut kehilangan kelembapannya sehingga menjadi sangat mudah terbakar maupun dibakar.

Terkait dampak asap, dokter Tirta bahkan mengatakan, tubuh manusia tidak dirancang untuk mengolah asap yang masuk ke dalam tubuh. Asap tersebut akan terjebak karena tubuh tidak memiliki sistem untuk membuangnya. Kondisi ini sangat berbahaya. Mirisnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi justru meminta masyarakat untuk beradaptasi dengan asap.

Pernyataan pejabat yang berwenang tersebut tentu membuat rakyat semakin kesal dan marah. Setiap kali mendapat kritik, jawaban para penanggung jawab rakyat justru terkesan asal bunyi dan tidak menawarkan jalan keluar.

Karhutla terus berulang setiap tahun di berbagai wilayah, seperti Kalimantan dan Sumatera. Bahkan, pada tahun ini, kebakaran di Papua disebut semakin parah dan masif. Bencana tersebut menghasilkan kabut asap, merusak ekosistem, serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Semua ini terjadi karena sistem kapitalisme-sekuler di balik topeng demokrasi yang mengatasnamakan hak rakyat, tetapi justru menjadi bancakan para pengusaha dan oligarki yang bersekutu dengan penguasa. 

Ini juga tidak terlepas dari mahalnya biaya untuk memperoleh dan menduduki kursi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Mereka yang berebut jabatan membutuhkan modal besar sehingga memerlukan suntikan dana dari para pengusaha dan oligarki. Di sisi lain, para pemodal memiliki kepentingan bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, meskipun nasib rakyat menjadi taruhannya.

Ketika berhasil menduduki jabatan, penguasa pada akhirnya terikat oleh utang budi kepada para pemodal. Akibatnya, kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan para kapitalis, sementara urusan rakyat terabaikan dan rakyat justru menjadi korban.

Tidak mengherankan jika penanganan pemerintah kerap bersifat reaktif. Sikap pembiaran terhadap korporasi yang diduga membakar hutan serta minimnya upaya pencegahan yang tuntas membuat bencana terus berulang tanpa penyelesaian hingga ke akar persoalan.

Itulah sebabnya pemerintah lebih takut terhadap kritik daripada bencana itu sendiri. Ekspresi rakyat melalui spanduk atau aksi damai dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas, alih-alih dipandang sebagai alarm pengingat dini (early warning system). Kebijakan ekonomi pun kerap mengorbankan daya dukung lingkungan demi mengejar pertumbuhan investasi dan industri. 

Krisis ekologis ini menunjukkan hilangnya tanggung jawab transenden. Pemimpin merasa hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan atau atasan politik, bukan kepada Sang Pencipta dan rakyat yang telah diamanahkan kepadanya.


Kondisi tersebut sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam atau Daulah Khilafah Islamiah yang menjadikan kepemimpinan sebagai amanah. Dalam Islam, pemimpin merupakan penanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kesejahteraan, pendidikan, dan keselamatan rakyat, bahkan kelestarian alam. Pengaturan dalam sistem Islam pun sangat berbeda dengan sistem demokrasi.

Dalam Islam, hutan termasuk harta kepemilikan umum yang pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada individu maupun oligarki. Negara pun tidak boleh mengambil alih kepemilikan umum dan mengubahnya menjadi milik negara. Dalam politik ekonominya, 

Islam mengatur pengelolaan kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk mengisi perut pejabat atau memperkaya oligarki. Islam juga mewajibkan manusia menjaga alam serta melarang tindakan merusak dan membakarnya. []