Karhutla Papua, Alarm Kegagalan Tata Kelola, Siapa yang Seharusnya Melindungi Rakyat?

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius yang mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kali ini, Papua menjadi salah satu wilayah yang menghadapi situasi memprihatinkan. Ribuan hektare lahan terdampak kebakaran, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan api yang melahap hutan, melainkan juga menjadi momentum untuk mempertanyakan sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat dan mengelola sumber daya alam.

Dikutip dari Kompas.com, pada 6 November 2026, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan adanya peningkatan titik panas akibat karhutla di Papua Selatan hingga 66 persen. Papua Selatan juga menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya, BNPB kembali menyampaikan bahwa Papua Selatan masih membutuhkan perhatian serius. Pada pemantauan 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, tercatat 396 titik panas dengan estimasi 362 hektare lahan yang masih belum padam. Secara nasional, luas lahan yang belum padam saat itu mencapai sekitar 1.430 hektare. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi karhutla terus berubah dan membutuhkan penanganan yang konsisten (detikNews, 8 November 2026).

Di Kabupaten Merauke, sebagian besar titik kebakaran terkonsentrasi di klaster Jago Merah–Tanah Miring, yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Wilayah Okaba juga menjadi perhatian setelah pemantauan menunjukkan konsentrasi titik panas di area konsesi perkebunan kelapa sawit. Temuan tersebut tentu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan penyebab kebakaran dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, karhutla juga berdampak cukup luas. Metro TV pada 4 November 2026 memberitakan bahwa luas wilayah terdampak mencapai 3.317,56 hektare. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, yakni lebih dari 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.

Rangkaian fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan karhutla di Papua bukan masalah sederhana. Ada kerusakan lingkungan, ancaman terhadap kehidupan masyarakat, serta tantangan besar dalam tata kelola hutan dan lahan yang harus segera diselesaikan.

Bencana karhutla semestinya menjadi alarm keras bagi negara. Sebab, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api setelah kebakaran meluas. Negara seharusnya hadir dalam pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat yang terdampak.

Dalam sistem kapitalisme sekuler, persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan sumber daya alam yang cenderung menempatkan kepentingan ekonomi dan keuntungan sebagai pertimbangan utama. Ketika pengelolaan lahan semakin berorientasi pada investasi, muncul pertanyaan penting: sejauh mana kepentingan ekologis dan keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas?

Keberadaan titik panas di area konsesi perusahaan, misalnya, perlu diusut secara transparan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, baik masyarakat maupun korporasi. Namun, temuan titik panas saja belum cukup untuk menyimpulkan siapa penyebab kebakaran. Dibutuhkan investigasi yang objektif agar penanganan tidak berhenti pada dugaan.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kebakaran sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus menghadapi ancaman api, kerusakan lingkungan, gangguan aktivitas, serta risiko kesehatan akibat asap. Dalam situasi darurat, masyarakat bahkan dapat terpaksa ikut berjibaku membantu pemadaman dengan sarana yang terbatas.

Kondisi tersebut memperlihatkan mengenai pentingnya kehadiran negara yang bukan sekadar menyampaikan imbauan atau penjelasan mengenai sulitnya medan, cuaca ekstrem, dan keterbatasan peralatan. Faktor-faktor itu memang nyata dan harus diperhitungkan. Namun, semuanya tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan tanggung jawab negara. Justru dalam kondisi sulit, kapasitas negara dalam melindungi rakyat sedang diuji.

Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai kepemimpinan. Kekuasaan bukanlah sekadar kewenangan untuk mengatur pemerintahan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyatnya. Dalam konsep kepemimpinan Islam, negara berfungsi sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Artinya, negara tidak boleh menyerahkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat semata-mata pada kemampuan individu atau mekanisme pasar.

Dalam persoalan karhutla, fungsi tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Negara berkewajiban melakukan pencegahan kebakaran, menyediakan sarana pemadaman yang memadai, mengerahkan tenaga ahli, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan lahan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak.

Islam juga memiliki aturan mengenai pengelolaan kepemilikan. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai dan dimanfaatkan secara sewenang-wenang untuk kepentingan segelintir pihak. Pengelolaannya harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat. 

Dengan demikian, orientasi kebijakan tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak masyarakat dan terjaganya lingkungan. Kepemimpinan tidak diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau banyaknya investasi, tetapi juga dari kemampuan mengurus kebutuhan rakyat, mencegah kerusakan, dan melindungi kehidupan.

Persoalan karhutla Papua, seharusnya tidak berhenti menjadi berita yang ramai diperbincangkan sesaat, kemudian dilupakan ketika api mulai padam. Peristiwa ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama tentang arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Dalam Islam, perubahan mendasar memerlukan kesadaran politik umat. Masyarakat perlu memahami bahwa berbagai persoalan kehidupan, termasuk kerusakan lingkungan, tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh paradigma, kebijakan, dan sistem yang mengatur kehidupan.

Dakwah Islam memiliki peran penting dalam membangun kesadaran tersebut. Dakwah tidak hanya mengajak umat memahami ajaran agama dalam urusan ibadah individual, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial, keadilan, amanah kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya alam sesuai tuntunan syariat.

Upaya membangun perubahan juga membutuhkan sinergi berbagai komponen umat. Ulama, pendidik, akademisi, aktivis lingkungan, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan dapat mengambil peran melalui edukasi, pengawasan kebijakan, advokasi masyarakat terdampak, dan penyampaian kritik secara bertanggung jawab. Dalam gagasan politik Islam, partai politik ideologis juga dipandang sebagai salah satu unsur yang dapat berkontribusi dalam membangun pemahaman umat dan memperjuangkan perubahan melalui jalan dakwah.

Sementara itu, penanganan karhutla tidak boleh menunggu perubahan sistem. Pemerintah harus segera memperkuat pemadaman, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, mengusut penyebab kebakaran secara transparan, serta memulihkan lingkungan yang rusak.

Karhutla di Papua bukan sekadar persoalan api yang membakar hamparan hutan dan lahan. Tetapi itu adalah pengingat bahwa pengelolaan alam dan kepemimpinan negara memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan manusia. Ketika lingkungan rusak, masyarakatlah yang sering kali harus menanggung dampaknya.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai pengurus sekaligus pelindung rakyat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tata kelola lingkungan perlu disertai evaluasi terhadap paradigma dan sistem yang melandasi kebijakan negara.

Kesadaran umat terhadap persoalan ini perlu dibangun melalui edukasi, dakwah, kritik konstruktif, dan sinergi berbagai elemen masyarakat. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan persoalan karhutla hari ini, tetapi juga mendorong tata kelola kehidupan yang lebih adil, amanah, dan bertanggung jawab terhadap manusia maupun alam.

Sebab, hutan bukan sekadar hamparan lahan yang memiliki nilai ekonomi. Ia merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Dan negara, dalam menjalankan amanah kepemimpinannya, tidak boleh abai terhadap keselamatan rakyat maupun kelestarian alam.

Wallahu a'lam bishawab