-->

Hutan untuk Siapa? Ketika Keserakahan Oligarki Mengorbankan Rakyat


Oleh : Meidy Mahdavikia

Hutan memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Selain menjadi tempat hidup berbagai jenis makhluk, hutan juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Sayangnya, kepentingan ekonomi sering kali membuat keberadaannya terabaikan. Alih-alih dijaga, kawasan hutan justru dimanfaatkan secara berlebihan demi keuntungan pihak tertentu.

Persoalan ini kembali menjadi perhatian dalam demonstrasi mahasiswa pada Rabu, 28 Oktober 2026, di Jakarta. Dilansir dari IDNTimes.com (28/10/2026), mahasiswa membawa spanduk bertuliskan, "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." Pada hari yang sama, RMOL.id (28/10/2026) memberitakan desakan massa agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional serta pihak korporasi yang bertanggung jawab diproses secara hukum.

Keresahan tersebut muncul karena dampak kerusakan lingkungan dirasakan langsung oleh masyarakat. Banjir, longsor, kabut asap, hingga hilangnya lahan mata pencaharian menjadi ancaman yang terus berulang. Masyarakat harus menghadapi akibatnya, sedangkan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam justru terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menyisakan penderitaan bagi rakyat?

Wajah Kapitalisme Sekuler dalam Pengelolaan Hutan

Persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga cara suatu sistem mengatur sumber daya alam. Dalam sistem kapitalisme, keuntungan ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam kegiatan produksi dan pengelolaan kekayaan alam. Hutan pun tidak jarang diperlakukan sebagai aset yang nilai utamanya diukur dari keuntungan yang bisa dihasilkan.

Ketika kepentingan bisnis memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan, perlindungan lingkungan berisiko dikesampingkan. Pembukaan lahan dan eksploitasi hutan dapat terus berlangsung tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut akhirnya menjadi pihak yang paling merasakan kerugian.

Persoalan ini semakin rumit ketika agama tidak dijadikan landasan dalam mengatur kehidupan. Pertimbangan halal dan haram serta kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. tidak menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan. Akibatnya, kepentingan materi dapat lebih dominan daripada kemaslahatan masyarakat.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41 yang artinya:
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia."

Ayat tersebut mengingatkan bahwa kerusakan di bumi tidak terlepas dari tindakan manusia sendiri. Keserakahan dan pemanfaatan alam secara tidak bertanggung jawab dapat membawa dampak yang luas. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan lingkungan harus menyentuh akar masalah, termasuk sistem yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam.

Islam Memandang Hutan sebagai Amanah yang Harus Dijaga

Islam memberikan panduan mengenai pengelolaan harta dan sumber daya alam. Dalam pembagian kepemilikan, terdapat kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak semestinya dikuasai oleh segelintir orang apabila keberadaannya menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

Rasulullah saw. bersabda:
"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hak masyarakat atas sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaannya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Bukan justru membiarkan kekayaan alam terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu.

Selain mengatur kepemilikan, Islam juga menekankan kewajiban manusia untuk tidak merusak bumi. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang artinya:
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."

Larangan tersebut menjadi pengingat bahwa pemanfaatan alam harus disertai tanggung jawab. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau tindakan lain yang merusak lingkungan harus diproses sesuai hukum. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, kekayaan, maupun kedekatan dengan penguasa.

Dalam pandangan Islam, pemimpin bukan sekadar pihak yang memiliki kewenangan, melainkan orang yang memikul amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, negara tidak boleh hanya hadir ketika bencana terjadi. Perlindungan lingkungan, pengawasan pemanfaatan hutan, serta penindakan terhadap pihak yang merusak alam harus menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Kekayaan alam semestinya dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar keuntungan.

Sudah saatnya persoalan hutan dipandang sebagai persoalan keadilan dan tanggung jawab, bukan hanya urusan ekonomi. Hutan bukan milik oligarki. Keberadaannya merupakan amanah yang harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sekarang maupun generasi mendatang.

Wallahu a'lam bish-shawab.