Hutan Bukan Milik Oligarki

Hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki peran penting bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Keberadaannya bukan hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

Ribuan massa aksi membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarkis, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” di Jalan UOB, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Pantauan IDN Times, spanduk berwarna putih dengan tulisan hitam dan merah tersebut dibentangkan di tengah kerumunan massa aksi. Pesan itu menyoroti tuntutan perlindungan hutan dan penindakan terhadap pihak yang merusak lingkungan.

(IDNTimes, 28/10/2026).

Tuntutan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap persoalan pengelolaan hutan yang selama ini dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat. Hutan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang mengutamakan keuntungan ekonomi.

Jutaan hektare hutan dikuasai oligarki dan dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan. Ironisnya, masyarakat bukan ikut menikmati keuntungan dari kekayaan alam tersebut, tetapi justru harus menanggung penderitaan akibat bencana yang ditimbulkan. Tanah longsor, banjir bandang hingga kabut asap akibat karhutla terus berulang dan menimbulkan kerugian besar, bahkan merenggut korban jiwa.

Mirisnya, meskipun penguasaan hutan secara masif oleh oligarki telah berlangsung lama dan dampak kerusakannya nyata dirasakan masyarakat, praktik tersebut seolah tidak kunjung berhenti. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam. Hutan yang seharusnya menjadi sumber kemaslahatan bersama justru menjadi ladang bisnis bagi segelintir pemilik modal. Sementara itu, negara belum sepenuhnya mampu memastikan kekayaan alam dikelola untuk melindungi kepentingan dan keselamatan rakyat.

Persoalan mendasar yang terjadi dalam sistem politik ekonomi yang diterapkan yakni kapitalisme sekuler. Sistem ini menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama pengelolaan sumber daya alam. Negara cenderung berperan sebagai regulator dan pemberi izin sementara penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam banyak diserahkan kepada swasta dan korporasi.

Dalam sistem kapitalisme, kekayaan alam kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, kepentingan pemilik modal sering kali lebih dominan daripada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. 

Selama paradigma ini tidak berubah kerusakan hutan dan konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam akan terus berulang. Praktik politik balas jasa atau take and give dalam sistem kapitalisme juga menawan penguasa untuk selalu tunduk pada pemilik modal atau oligarki.

Ini berbeda dengan sistem Islam. Islam mempunyai aturan yang jelas dan tegas terkait kepemilikan. Dalam kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dijelaskan bahwa hak kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi hak kepemilikan umum, hak kepemilikan individu dan hak kepemilikan negara. Setiap hak dilindungi oleh hukum syariat yang tegas.

Islam memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Hutan yang memiliki fungsi dan karakter sebagai sumber daya alam milik umum termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyah 'ammah). Kepemilikannya tidak boleh diserahkan kepada individu, swasta ataupun oligarki untuk dikuasai dan dieksploitasi demi kepentingan pribadi.

Rasulullah saw bersabda:

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud).

Negara bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kekayaan alam tidak menjadi sumber penumpukan harta bagi segelintir orang, tetapi menjadi sarana pemenuhan kebutuhan

rakyat.

Islam juga menetapkan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus urusan rakyat. 

Rasulullah saw bersabda:

"Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Negara hadir sebagai ra'in, yaitu wajib mengurus dan memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, termasuk menjamin pengelolaan hutan dan sumber daya alam berjalan sesuai syariat. Negara tidak boleh membiarkan korporasi mengeksploitasi kekayaan alam hingga merusak lingkungan dan menyengsarakan masyarakat.

Selain sebagai ra'in, negara juga berfungsi sebagai junnah (pelindung). Negara wajib melindungi rakyat dari berbagai ancaman, termasuk bencana yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, pencegahan kerusakan serta penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Islam pun melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi ini. 

Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." 

(TQS Al-A'raf: 56).

Karena itu, eksploitasi yang merusak lingkungan, pembakaran hutan dan tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat tidak boleh dibiarkan.

Kerusakan hutan yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan pergantian pejabat, penambahan regulasi, atau penindakan sesaat terhadap pelaku di lapangan. Diperlukan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam.

Islam menawarkan solusi melalui penerapan aturan kepemilikan yang benar, pengelolaan kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat serta kepemimpinan yang berorientasi pada riayah dan perlindungan umat.

Hutan bukan milik oligarki. Hutan merupakan bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sudah saatnya pengelolaan sumber daya alam tidak lagi tunduk pada kepentingan kapitalisme yang mengutamakan keuntungan segelintir orang.

Sebab, selama kekayaan alam dikelola dengan paradigma kapitalisme, rakyat akan terus berpotensi menjadi korban keserakahan pemilik modal. Hanya dengan menjadikan syariat Islam sebagai landasan pengaturan kehidupan, negara dapat menjalankan amanahnya sebagai ra'in dan junnah, melindungi kekayaan alam, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Wallahu a'lam bish-shawab