Proyek Asing Terus Berjalan Disaat Rakyat Sedang Kesulitan

Oleh : Nita Ummu Rasha

Baru- baru ini kabar yang kurang baik kembali tersiar, beban ekonomi rakyat sudah sangat berat akibat pandemi Covid-19. Namun ternyata beban ekonomi rakyat diprediksi akan semakin berat karena adanya kebijakan baru yang dibuat penguasa yaitu menaikkan harga bahan bakar minyak( BBM) secara tiba- tiba pada tahun 2022 ini. 

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas LPG nonsubsidi rumah tangga untuk jenis Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, dan Elpiji 12 kg mulai hari ini, Minggu (27/2). Sementara harga LPG 3 kg yang disubsidi tidak mengalami kenaikan. 
Ini merupakan kenaikan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada 25 Desember 2021, Pertamina juga menaikkan harga gas LPG nonsubsidi.

Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. 

Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai USD 775 per metrik ton per Januari 2022, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021. Harga baru seluruh produk LPG non subsidi ini berlaku mulai tanggal 27 Februari 2022," kata Irto dalam keterangan tertulis. 

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba pada tahun 2022 ini. Menurutnya, kenaikan harga BBM ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi COVID-19.
"Saat ini daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM," ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (23/2/2022).
Kebijakan ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya dengan DPR RI, padahal kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkapnya. 

Sementara di sisi lain, Industri 'raksasa' di Batam mulai menggeliat. PT McDermott Batam Indonesia dapat megaproyek. Nilai proyek pertama, 'Tyra Redevelopment Project' mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar) hingga USD 750 juta (Rp 11 triliun). Tidak saja itu, Dermott juga sudah mengantongi sejumlah proyek besar lainnya. Proyek besar itu dinamakan Tyra Redevelopment Project. Proyek ini membangun wellhead dan topside untuk infrastruktur oil and gas nasional milik Denmark. Tyra adalah nama ladang gas di Denmark. Memproduksi 90 persen gas untuk bangsa Denmark.

Mengesahkan kebijakan yang makin membebani rakyat namun mempermudah para korporat mengurus proyek infrastruktur besar begitulah wajah sistem kapitalis yang membebaskan setiap orang menguasai apapun selama mereka memiliki modal tidak perduli apakah yang dikuasai harta kepemilikan negara atau publik, kapitalisme menjadikan para korporat sebagai pemegang kekuasaan yang sesungguhnya, negara hanya sebagai legalisator keberadaan mereka agar bisa menguasai dan mengelola kebutuhan publik. Alhasil negara tidak mampu meriayah (mengurus) rakyatnya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Padahal dalam sebuah hadist di sampaikan "
Imam (khalifah) adalah Raain( pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" (HR al- bukhari). 

Berbeda dengan sistem islam yang mengatur proyek pembangunan sebagai solusi mengatasi kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 
Dalam sejarah peradabannya yang tegak selama 1300 tahun lamanya khilafah senantiasa membangun infrastruktur sebagai wujud periayahan( kepengurusan) terhadap rakyatnya. Bukan untuk "mengenyangkan kantong- kantong korporat". Beberapa contoh infrastruktur yang dibangun ialah jalur kereta api Hijaz, 
Jalan umum beraspal di kota Baghdad Irak, bendungan di kawasan Sungai Tigris. 
Bisa dibayangkan jika pembangunan infrastruktur dilakukan hanya untuk melayani kebutuhan rakyat maka kegiatan ekonomi dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dibawah kendali negara akan mudah terpenuhi, terlebih jika pembangunan itu berkaitan dengan infrastruktur pengelolaan SDA( Sumber Daya Alam) seperti proyek Tyra yang dikerjakan oleh McDermott yang seharusnya dikelola oleh negara bukan swasta.

Kekayaan alam adalah harta kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara mengingat dalam sebuah hadist Rasulullah bahwa "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).    

Hutan, pulau, minyak bumi, gas alam, emas dan lainnya yang berasal dari alam termasuk kepada kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki individu atau pihak swasta asing tetapi harus di kelola oleh negara
sehingga rakyat dapat menikmati hasilnya dan tidak terjadi komersialisasi yang menyulitkan rakyat. Maka hanya negara Islamlah yang mampu mewujudkannya.

Wallahua'lam
banner zoom