Darurat Karhutla, Menggugat Kapitalisme, Merindukan Sistem Islam

Setiap kali musim kemarau tiba di sejumlah wilayah Indonesia, alur penderitaan bagi seluruh alam nyaris selalu berulang. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali membara, dan yang dikorbankan bukan sekadar pohon-pohon di hutan dan berbagai satwa, melainkan napas dan masa depan rakyat.

Data terbaru bulan September 2026 menjadi alarm yang sangat memprihatikan. Kematian akibat polusi udara di negeri ini melonjak drastis hingga 42%, merenggut 5.310 jiwa. Dari angka tersebut, lebih dari 3.500 kematian berkaitan langsung dengan polusi dari karhutla, melompat dua kali lipat dibanding estimasi bulan sebelumnya.

Namun, ancaman ini tidak berhenti pada angka statistik kematian seketika. Partikulat halus seperti PM2,5 ibarat pembunuh tak kasat mata. Partikulat tersebut menyebar ke berbagai wilayah, masuk ke dalam permukiman warga, dan mengancam siapa saja, mulai dari iritasi mata hingga peradangan saluran pernapasan kronis.

Ironisnya, penderitaan ini tidak hanya membahayakan paru-paru, tetapi juga menggerus ekonomi masyarakat. Pendapatan harian buruh, petani, dan pelaku usaha kecil merosot tajam karena aktivitas lumpuh tersapu asap. Dan perlu diingat, ketika hujan akhirnya turun dan api padam, bukan berarti masalah selesai. Dampak kesehatan yang bersifat jangka panjang serta beban finansial rumah tangga yang semakin berat butuh waktu sangat lama untuk pulih.

Mengapa krisis ini terus berulang setiap tahun? Jawabannya terletak pada perspektif pengelolaan yang keliru. Hari ini, sistem ekonomi yang kita anut menempatkan hutan bukan sebagai amanah menjaga kehidupan lingkungan, melainkan sekadar komoditas pundi-pundi keuntungan.

Demi meminimalkan biaya operasional dan mendongkrak margin laba setinggi-tingginya, jalan pintas kerap diambil. Pembakaran lahan sering kali dibiarkan atau bahkan dilegalkan secara terselubung demi pembukaan izin pengelolaan baru. Di sisi lain, negara seolah membatasi perannya sekadar menjadi "pembuat regulasi". Celakanya, regulasi tersebut kerap kali lebih berpihak kepada kenyamanan para korporasi pemilik modal ketimbang keselamatan rakyat banyak. Negara lambat bertindak saat titik api mulai muncul, dan baru sibuk ketika asap sudah memenuhi kota. Keterlambatan pencegahan inilah yang membuat penderitaan rakyat terus berulang tanpa ujung.

Sudah saatnya orientasi penanganan karhutla dirombak total. Negara seharusnya hadir memosisikan diri sebagai ra’ain dan junnah (penanggung jawab penuh) serta perisai pelindung keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyatnya.

Pertama, paradigma terhadap hutan harus dikembalikan sebagai kepemilikan umum yang pengelolaannya berporos pada kemaslahatan rakyat, bukan korporasi. Pembukaan lahan wajib melalui kajian amdal yang ketat, tanpa toleransi sedikit pun terhadap deforestasi masif yang merusak bumi.

Kedua, langkah pencegahan harus menjadi hal yang diutamakan. Negara tidak boleh menunggu bencana membesar baru bergerak. Jika titik api terdeteksi, seluruh instrumen mulai dari aparat pemadam, infrastruktur canggih, alokasi dana darurat, hingga pengerahan kekuatan militer harus dikerahkan seketika untuk memadamkan api sebelum meluas.

Ketiga, di tengah krisis, negara wajib hadir tanpa sekat. Seluruh warga yang terpapar berhak mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis dan paripurna hingga benar-benar pulih. Negara tidak boleh lepas tangan atas biaya pengobatan rakyat yang jatuh sakit akibat kelalaian dalam menjaga lingkungan.

Terakhir, penegakan hukum harus tajam ke atas, bukan tumpul. Sanksi mutlak diberikan tanpa pandang bulu kepada korporasi maupun pejabat yang terlibat dalam pembiaran atau pembakaran hutan, sampai memberikan efek jera yang nyata.