Downgrade Massal, Bukti Kesejahteraan Rakyat Sedang Dipertaruhkan?

Oleh : Ummu Aqila 

Mengganti barang bermerek dengan produk yang lebih murah, mengurangi jajan, menunda liburan, hingga menghentikan hobi kini menjadi pilihan sebagian masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai downgrade gaya hidup, yakni menurunkan pengeluaran atau memilih barang yang lebih terjangkau demi menjaga keuangan tetap bertahan. Namun, ketika penghematan bukan lagi pilihan, melainkan keterpaksaan, ada persoalan ekonomi yang patut dicermati.

Data yang diberitakan Republika menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Pada periode yang sama, kelompok rentan miskin dan calon kelas menengah meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen. Angka ini menjadi peringatan tentang rapuhnya ketahanan ekonomi sebagian masyarakat. Republika, 10 Oktober 2026

Dari Makan Tabungan ke Makan Utang

Hidup hemat merupakan kebiasaan baik. Memilih barang sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan adalah langkah bijak. Akan tetapi, kondisi berbeda terjadi ketika pendapatan tidak lagi seimbang dengan biaya hidup. Sebagian keluarga terpaksa menghabiskan tabungan, bahkan menggunakan utang untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Tirto pada Oktober 2026 mengangkat pengalaman pekerja yang mengurangi pengeluaran sekunder karena harga kebutuhan meningkat dan pembayaran gaji mengalami penundaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tekanan keuangan tidak selalu muncul akibat gaya hidup berlebihan, tetapi juga dapat dipicu ketidakpastian pendapatan dan meningkatnya pengeluaran rutin. "Tirto, 7 Oktober 2026" 

Di sinilah letak GAP yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi belum tentu dirasakan secara merata dalam kehidupan rumah tangga. Ketika pendapatan terserap untuk pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan cicilan, ruang untuk menabung semakin sempit. Masyarakat yang terlihat mampu secara ekonomi pun bisa rentan ketika kehilangan pekerjaan atau menghadapi kebutuhan mendadak.

Karena itu, fenomena downgrade tidak boleh dianggap sebagai bukti tunggal bahwa seluruh daya beli masyarakat menurun. Namun, penyusutan kelas menengah dan meningkatnya kelompok rentan merupakan sinyal yang patut ditanggapi serius.

Ketika Sistem Mendorong Konsumsi, tetapi Menghasilkan Kerentanan

Kapitalisme tidak hanya berbicara tentang pasar dan keuntungan, tetapi juga berkembang dalam budaya yang kerap mengukur keberhasilan melalui kepemilikan dan konsumsi. Merek, kendaraan, tempat makan, dan pengalaman mahal dapat menjadi simbol status sosial. Media sosial memperkuat dorongan untuk membandingkan kehidupan dengan orang lain.

Akibatnya, sebagian orang terdorong memenuhi keinginan di luar kemampuan finansial. Namun, kritik tidak boleh berhenti dengan menyalahkan masyarakat yang konsumtif. Ada persoalan struktural ketika lapangan kerja berkualitas terbatas, upah tidak sebanding dengan biaya hidup, dan keluarga menanggung beban kebutuhan dasar yang terus meningkat.

Dalam perspektif ideologis, sistem kapitalisme sekuler yang mengutamakan pertumbuhan dan keuntungan berisiko mengabaikan pemerataan kesejahteraan apabila tidak disertai perlindungan yang memadai. Kebijakan efisiensi, perpajakan, dan pengelolaan ekonomi harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap daya beli, kesempatan kerja, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Negara tidak cukup hanya mendorong konsumsi atau memberikan bantuan sesaat. Negara harus memastikan bahwa rakyat memiliki kesempatan memperoleh penghasilan yang layak dan tidak mudah jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi.

Islam: Kesederhanaan Individu, Tanggung Jawab Negara

Islam mengajarkan keseimbangan dalam membelanjakan harta. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 67 bahwa orang beriman tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak harus dibuktikan melalui barang mahal atau gaya hidup yang melampaui kemampuan.

Namun, Islam juga tidak membenarkan negara melepaskan tanggung jawab kesejahteraan kepada individu semata. Rasulullah ﷺ bersabda, “Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi”—pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim).

Fungsi ra'in harus diwujudkan melalui kebijakan nyata. Pertama, negara perlu memperluas lapangan kerja produktif dengan upah yang adil. Kedua, negara wajib menjamin akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ketiga, kebijakan pajak dan pungutan harus dievaluasi agar tidak membebani masyarakat secara tidak proporsional. Keempat, pengelolaan zakat dan jaminan sosial perlu diperkuat untuk membantu kelompok yang membutuhkan, tanpa menggantikan kewajiban negara. Kelima, pendidikan tentang hidup sederhana dan pengelolaan keuangan perlu diperkuat agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif demi gengsi.

Fenomena downgrade seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Rakyat memang perlu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, tetapi mereka juga membutuhkan sistem ekonomi yang memberi kesempatan bekerja, akses pelayanan dasar, dan perlindungan ketika menghadapi kesulitan.

Kesejahteraan bukan sekadar kemampuan membeli barang, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak tanpa terus dihantui utang dan ancaman kemiskinan. Ketika semakin banyak keluarga harus menurunkan pengeluaran untuk bertahan, yang perlu dievaluasi bukan hanya gaya hidup mereka, tetapi juga arah kebijakan ekonomi. Islam menawarkan prinsip keseimbangan: individu hidup sederhana, sementara negara menjalankan amanah untuk mengurus kesejahteraan rakyat secara adil.