Nestapa Bencana Nasional dan Tragedi Palestina

Indonesia saat ini sedang didekap duka yang berlapis. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana alam datang silih berganti tanpa memberikan ruang bagi rakyat untuk bernapas dan pulih. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 3.500 kejadian bencana sepanjang 2023, yang didominasi oleh banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Tren memilukan ini terus berlanjut hingga periode 2024–2025, menyisakan ratusan ribu warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan rasa aman.

Di berbagai pelosok daerah, pemandangan pengungsi yang bertahan di tenda darurat selama berbulan-bulan menjadi hal yang lazim. Pembangunan hunian tetap berjalan lambat, bantuan ekonomi terasa sangat terbatas, dan anggaran rehabilitasi sering kali tak sebanding dengan skala kerusakan yang masif. Dalam kondisi serapuh ini, kehadiran negara seharusnya menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar hadir secara simbolis, melainkan melalui tindakan nyata yang berkelanjutan.

Namun, di tengah rapuhnya kondisi domestik, muncul keresahan publik terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto. Pernyataan dan langkah diplomatik yang dinilai kian lunak terhadap Israel, serta wacana keterlibatan Indonesia dalam proyek rekonstruksi Gaza bertajuk “New Gaza”, memicu tanda tanya besar.

Bagi Indonesia, Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanah konstitusi dan simbol perjuangan antikolonial. Al-Qur’an telah memberikan peringatan tegas bagi mereka yang memegang kekuasaan agar tidak condong pada kezaliman. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surah Hud ayat 113 yang artinya, “Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” 

Data PBB hingga akhir 2024 menunjukkan realitas yang mengerikan, puluhan ribu nyawa warga Palestina melayang, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Infrastruktur sipil hancur total. Banyak pihak memperingatkan bahwa keterlibatan dalam proyek "rekonstruksi" tanpa penghentian penjajahan yang nyata justru berisiko menjadi legitimasi atas kezaliman yang sedang berlangsung.

Di sinilah keresahan publik menemukan pijakannya. Keresahan ini bukan lahir dari kebencian, melainkan dari perbandingan yang tak terhindarkan, mengapa energi politik dan wacana global pemerintah terasa begitu menguat, sementara di saat yang sama, rakyat sendiri masih tertatih-tatih merangkak keluar dari puing bencana?

Meski belum ada bukti resmi mengenai aliran dana langsung kepada pihak yang menindas, publik memiliki kesadaran moral bahwa setiap komitmen luar negeri akan selalu diuji oleh realitas penderitaan di dalam negeri. Rasulullah SAW mengingatkan betapa beratnya beban sebuah amanah, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam kacamata Islam, kekuasaan bukan sekadar alat diplomasi atau pencitraan di panggung dunia. Keselamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan terhadap kaum lemah (mustad'afin) di tanah sendiri adalah kewajiban utama yang akan dihisab. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 58 yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” 

Dalam konteks bencana, negara harus hadir sebagai penanggung jawab utama. Selama rakyat masih tidur di bawah terpal pengungsian dan kelaparan, prioritas anggaran harus sepenuhnya berpihak pada pemulihan mereka. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak beriman seseorang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan” (HR. Thabrani).

Secara politik dan moral, keadilan (al-‘adl) adalah fondasi kepemimpinan. Ketika kebijakan mulai menjauh dari nilai empati terhadap rakyat sendiri, maka kepercayaan publik perlahan akan tergerus.

Keresahan yang muncul saat ini sejatinya peringatan Nurani bagi para pemangku kebijakan. Jika politik dikembalikan pada hakikat amanah dan rasa takut akan hari pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka keberpihakan kepada korban bencana di tanah air dan kaum tertindas di Palestina akan menjadi satu tarikan napas keadilan yang utuh bukan sekadar slogan diplomatik. Astaghfirullah. Semoga kebijakan pemimpin kita kembali berpijak pada keadilan dan tanggung jawab nyata, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Sang Pencipta.[]