BBM dan LPG Langka, Rakyat Kembali Menanggung Beban

Bahan bakar minyak dan LPG bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan di pasar. Keduanya merupakan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. BBM dibutuhkan untuk mobilitas pekerja, distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga transportasi umum. LPG, khususnya LPG 3 kg, digunakan jutaan rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

Karena itu, ketika BBM dan LPG mengalami kelangkaan, dampaknya tidak berhenti pada panjangnya antrean di SPBU atau sulitnya memperoleh tabung gas. Aktivitas masyarakat ikut terganggu. Ketika sekolah harus menyesuaikan pembelajaran dan pegawai diminta bekerja dari rumah untuk mengurangi mobilitas, kelangkaan energi telah berubah menjadi persoalan pelayanan publik yang serius.

Kelangkaan BBM terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, terutama Kota Makassar. Antrean kendaraan di SPBU dan titik penjualan BBM lainnya dilaporkan mengular hingga ratusan meter bahkan beberapa kilometer. Kondisi tersebut berlangsung selama beberapa hari dan mengganggu mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah kemudian melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampaknya, termasuk mendorong pengurangan mobilitas masyarakat.

Dampaknya merembet ke aktivitas pendidikan dan pekerjaan. Pembelajaran dilakukan secara daring dan sebagian pegawai bekerja dari rumah sebagai upaya mengurangi mobilitas di tengah keterbatasan pasokan BBM.

Persoalan juga terjadi pada LPG 3 kg. Kelangkaan LPG mendorong mahasiswa, pengemudi ojek daring, dan sejumlah organisasi masyarakat melakukan aksi di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar. Mereka menuntut pemerintah dan Pertamina segera mengatasi persoalan pasokan serta memberikan kejelasan mengenai kondisi yang terjadi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mengoptimalkan satuan tugas untuk menangani persoalan BBM dan LPG. Langkah tersebut menunjukkan bahwa gangguan pasokan energi telah memberikan dampak cukup luas sehingga membutuhkan penanganan lintas instansi.

Kelangkaan BBM dan LPG menunjukkan betapa pentingnya tata kelola energi yang menjamin ketersediaan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Jika energi yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mengalami gangguan, dampaknya dapat merembet ke hampir seluruh sektor kehidupan.

Dalam paradigma ekonomi kapitalisme, energi dapat ditempatkan sebagai komoditas yang pengelolaannya sangat dipengaruhi pertimbangan ekonomi, investasi, biaya produksi, dan mekanisme pasar. Negara kemudian cenderung berperan sebagai regulator, sementara penyediaan barang dan jasa diserahkan kepada mekanisme bisnis.

Persoalannya, kebutuhan energi masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme pasar. Ada kebutuhan dasar yang harus tersedia secara mudah, merata, dan berkesinambungan.

Subsidi pun bukan penyelesaian mendasar. Subsidi memang dapat meringankan harga pada kondisi tertentu, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan tata kelola sumber daya energi. Jika sumber daya strategis tetap dikelola dengan orientasi komersial dan pasokan tidak terjamin, masyarakat tetap dapat menghadapi kelangkaan.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dilepaskan dari ketentuan kepemilikan. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir pihak.

Karena itu, persoalan BBM dan LPG bukan hanya tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara memastikan energi tersedia bagi rakyat dan bagaimana kekayaan alam yang menjadi sumber energi tersebut dikelola.

Kelangkaan energi juga memperlihatkan bahwa kebijakan yang tidak menjamin pasokan dapat memberikan efek berantai. Transportasi terganggu, distribusi barang tersendat, kegiatan usaha melemah, pendidikan ikut terdampak, dan produktivitas masyarakat menurun. Pada akhirnya, masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung konsekuensinya.

Islam menempatkan negara sebagai raa'in, yakni pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda bahwa imam adalah raa'in dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.

Fungsi riayah tersebut menuntut negara memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dan dapat diakses. Dalam persoalan energi, negara tidak cukup hanya turun tangan setelah kelangkaan terjadi. Negara harus membangun sistem penyediaan energi yang menjamin ketersediaan, distribusi, pengawasan, dan keberlanjutan pasokan.

Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan penguasaan sumber daya tersebut kepada segelintir individu atau korporasi sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap kekayaan yang menjadi hak mereka.

Dengan pengelolaan tersebut, hasil sumber daya energi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Energi dapat disediakan dengan harga yang terjangkau, bahkan dalam kondisi tertentu diberikan tanpa membebankan biaya komersial kepada masyarakat, sesuai mekanisme pengelolaan kepemilikan umum dalam syariat.

Negara juga wajib membangun infrastruktur energi yang memadai dan merata. Cadangan, distribusi, transportasi, serta pengawasan harus dipersiapkan sehingga gangguan di satu wilayah tidak mudah berubah menjadi krisis yang menghambat kehidupan masyarakat.

Inilah perbedaan antara negara yang sekadar mengatur pasar dengan negara yang menjalankan fungsi riayah. Negara tidak membiarkan rakyat berjuang sendiri mendapatkan kebutuhan dasar. Negara justru berkewajiban memudahkan urusan mereka.

Kelangkaan BBM dan LPG semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola energi: bukan hanya bagaimana mengatasi antrean hari ini, tetapi bagaimana menjamin rakyat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama. Dalam perspektif Islam, pengelolaan energi harus dikembalikan pada prinsip syariat dan orientasi riayah, sehingga kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Wallahu a'lam