-->

Perspektif Islam dalam Menghadapi Perkembangan dan Tantangan Hegemoni Teknologi Global


Oleh : Erlin, Aktivis Muslimah

Dari perspektif ideologi, sektor teknologi informasi dan komunikasi modern saat ini dibangun Barat berdasarkan pandangannya sendiri dan digunakannya sebagai instrumen kolonialisme untuk memengaruhi pikiran, memperluas pengaruh, menguasai sumber daya, serta membentuk gaya hidup.

Pakar regulasi digital, Prof. Dr. Henri Subiakto, dalam diskusi terkait kedaulatan digital menyampaikan tentang digital imperialism/digital colony, wilayah yang dikuasai secara digital, seolah-olah merdeka karena bumi aman, tapi sebenarnya kehidupannya dikuasai oleh kekuatan asing kalau data dikuasai mereka (asing). Saat ini di abad ke-21, menguasai suatu negara tidak perlu kirim tentara atau kapal perang, tapi cukup menguasai data dan infrastruktur data maka seluruh kecenderungan bahkan kekuatan negara itu akan dikuasai asing yang menguasai data dan infrastruktur digital. 

Saat ini platform global dikuasai oleh Amerika atau Cina, sehingga dari platform tersebut mereka mendapatkan banyak data dari pengguna platform tersebut. Data yang terkumpul tersebut akan membuat platform semakin cerdas untuk memberikan algoritma, semakin besar hingga sulit dilawan secara kompetitif oleh perusahaan lokal atau nasional. Ini kalau dibiarkan menjadi kapitalisme digital/imperialisme digital. Banyak negara saat ini secara tidak langsung menjadi koloni-koloni dengan penguasanya di pusat-pusat teknologi di Amerika, Cina.  

Karena itu, untuk menghindari imperialisme digital, diperlukan kebijakan teknologi yang ideologis. Sebab Islam adalah ideologi yang shahih, maka kebijakan teknologi tersebut harus berlandaskan akidah dan pandangan Islam, termasuk membangun sektor teknologi dari fondasinya sesuai dengan perspektif tersebut. 

Berikut merupakan beberapa kaidah kebijakan teknologi informasi dan komunikasi berlandaskan akidah Islam yang terkait dengan permasalahan ini:

Pertama, kebutuhan kemandirian teknologi. Industri teknologi informasi dan komunikasi harus didasarkan pada kebijakan militer dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya. Departemen teknologi informasi dan komunikasi serta departemen perindustrian bertanggung jawab atas produksi elektronik dan perangkat lunak, termasuk bahasa pemrograman, sistem operasi, sistem dan aplikasi, chip, perangkat, serta segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan swasembada negara dalam sarana teknologi informasi dan komunikasi. 

Kedua, teknologi harus diarahkan oleh pandangan Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk program, aplikasi, sarana, peralatan, layanan, dan penggunaannya dari sisi konten, harus tunduk kepada hukum syariah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariah harus dikesampingkan. 

Ketiga, AI sebagai teknologi strategis negara. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau musuh, menembus sistem dan infrastruktur mereka, mengungkap perencanaan serta melemahkan kekuatan mereka. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan, untuk memantau dan mengungkap munafik, agen, dan mata-mata dinyatakan sebagai kewajiban syar'i.

Keempat, kedaulatan data dan pusat data. Seluruh pusat data, server informasi, perangkat lunak, dan sistem operasi harus berada di dalam wilayah negara dan berada di bawah otoritasnya. Perangkat lunak tidak boleh beroperasi kecuali server-servernya berada di dalam wilayah negara, berada di bawah otoritas negara, dan tunduk pada perizinan yang diperlukan.

Seluruh program dan aplikasi dilarang mengakses data pribadi masyarakat kecuali dengan izin pemiliknya dan hanya sebatas yang diizinkan. Penggunaan data juga dibatasi pada lingkup izin yang diberikan serta berada dalam otorisasi dan pengawasan otoritas negara yang berwenang. Akses terhadap sesuatu yang dapat mengungkap urusan pribadi tetap dilarang secara mutlak.

Kelima, kemandirian infrastruktur digital. Negara wajib membangun infrastruktur yang diperlukan, seperti jaringan internet dan telekomunikasi, sebagai kepemilikan umum serta mengatur penggunaan, pengembangan, dan modernisasinya.

Keenam, implementasi dan penguasaan teknologi dalam negara. Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab menyediakan seluruh sistem, program, dan aplikasi yang diperlukan oleh departemen dan lembaga negara. Perolehan sistem, program, dan aplikasi dari sumber lain dilarang kecuali dengan persetujuan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi. Departemen tersebut juga bertanggung jawab melaksanakan pembaruan perangkat lunak dan sistem secara berkala serta menangani setiap kerentanan yang muncul dengan segera. 

Membangun Kesadaran Kritis Umat Islam
Di masa lalu, negara Islam pernah memimpin dunia selama sekitar 13 Abad. 
Sementara saat ini tidak lagi terdapat negara Islam yang menyatukan umat Islam dalam satu negara; yang ada adalah negeri-negeri yang mayoritas atau penduduknya merupakan kaum Muslim.

Kemuliaan dan kepemimpinan umat Islam pada masa lalu bukan terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi, kekuatan militer, atau kecanggihan administrasi, melainkan oleh agama Islam yang agung, yang menjadi dasar kepemimpinan berpikir yang luhur sekaligus landasan pemikiran yang kokoh.

Atas dasar itu, kajian terhadap AI dalam tulisan ini bukan diposisikan sebagai syarat kebangkitan, dan bukan pula sebagai unsur pokok yang tanpanya Daulah Khilafah tidak dapat berdiri. AI dipandang sebagai salah satu sarana teknologi strategis yang perlu dipahami dan dikuasai agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan umat dan menjalankan fungsi negara.

Sejumlah tokoh AI, seperti Sam Altman, Geoffrey Hinton, Dario Amodei, dan Sundar Pichai, dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam tata kelola AI. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak semata-mata merupakan persoalan teknis atau urusan perusahaan teknologi, tetapi juga telah menjadi persoalan publik dan strategis yang membutuhkan peran negara.

Dalam perspektif Islam yang digunakan dalam tulisan ini, kebutuhan akan tata kelola, penguasaan, dan kemandirian teknologi strategis tersebut semakin menegaskan pentingnya keberadaan negara yang menerapkan syariat Islam, yaitu Daulah Khilafah Islam. Kaidah-kaidah kebijakan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan syariat Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipandang hanya dapat diselenggarakan secara menyeluruh dalam Daulah Khilafah Islam.

Karena itu, kaum Muslim tidak seharusnya diam dan pasrah terhadap kondisi ketiadaan Khilafah. Atas dasar itu, kesadaran umat perlu diarahkan pada beberapa hal: Pertama, umat Islam bangkit. Kebangkitan yang dimaksud bukan sekadar kebangkitan dalam penguasaan teknologi, melainkan kebangkitan taraf berpikir umat, dengan menjadikan Islam sebagai dasar dan kepemimpinan berpikir.

Kedua, menunjukkan identitas sebagai Muslim. Kaum Muslim perlu menyadari keterikatan dan persaudaraan mereka dengan kaum Muslim di berbagai negeri.
Ketiga, menyadari bahwa kemuliaan dikaitkan dengan Islam. Kemuliaan umat dikaitkan dengan keterikatan kepada Islam dan penerapan syariatnya. Tiada Islam kecuali dengan penerapan syariat secara kaffah. Tidak ada penerapan syariat secara kaffah kecuali berada di bawah naungan Daulah Khilafah.[]